Madinah

.......................

Mekah

.....................

Bertaubatlah

Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tetapi kitalah yang menunggu ajal dengan bertaubat.

ADAB MENUNTUT ILMU

Akan aku jelajahi semua negeri untuk mencari ilmu, atau aku akan mati sebagai orang asing, jika diriku harus mati. Aku tidak menyesal karena ALLAH pasti merahmati aku, Tetapi jika selamat, Aku akan segera kembali.

Kamis, 15 September 2011

Resume Seminar Hasil Penelitian


Judul penelitian                      : Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Untuk Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah. (suatu studi pada kantor Pemerintah Kabupaten Malang)
Nama Mahasiswa                   : Angela Citrany Daychi
Nim                                        : 2007210006
Konsentrasi                            : Otonomi Daerah Dan Pelayanan Publik
Program studi                         : Ilmu Admitrasi Negara
Fakultas                                  :            Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas                             : Tribhuwana Tunggadewi Malang
Pembimbing                           : Agung Suprojo, S.kom.MAP
                                                  Dody Setyawan, S.Sos
                                                 Drs. Sugeng Rusmiwari, M.Si (Coo).           

1)        Pendahuluan
Peran pemerintah adalah memberi pelayanan kemasyarakat, meningkatkan kemampuan  masyarakat, kehidupan yang demokratis serta terlaksananya pembangunan  kesejahteraan masyarakat. Sehingga masyarakat menuntut agar  pemerintah untuk mewujudkan serta mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan dan fungsi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
Sampai saat ini nampaknya upaya perwujudan Good Governance masih dihadapkan pada inefesiensi di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.Penyebab utama dari berbagai inefisiensi tersebut antara lain adalah belum memadainya pemerintah sebagai tulang punggung penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah dipandang belum dapat menentukan secara jelas visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai. Disamping itu, pemerintah juga dianggap belum mampu mengelola sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya secara professional, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya belum dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis (Sedarmayanti, 2003).
Sarundajang (2000) mengatakan bahwa otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan makmur.
2)        Rumusan Masalah
1)       Seberapa besar peran pemerintah dalam mewujudkan Good Governance?
2)      Bagaimanakah peran pemerintah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah?
3)      Bagaimankah perwujudan Good Governance untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah?
3)        Tujuan Penelitian
  1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pemerintah dalam mewujudkan Good Governance.
  2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pemerintah untuk menujang pelaksanaan otonomi daerah.
c.    Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perwujudan Good Governance untuk menunjang pelaksanan otonomi daerah.

4)        Manfaat penelitian
1.      Manfaat teoritis
Dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pihak Akademis terutama Ilmu Administrasi Negara.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber referensi bagi penelitian-penelitian lain demi kesempurnaan bidang ilmu yang bersangkutan.

5)   Tinjauan pustaka
1.      Pemerintah
Menurut :
Ø Koswara, 1997
Ø Rasyid, 1996
Ø Kooiman,1993
Kesimpulannya pemerintah adalah kegiatan pengarahan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kemampuan masyarakat, meningkatkan kehidupan berdemokrasi dilapisan bawah, serta menigkatkan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.
2.      Good governance
Menurut
Ø Sedarmayanti, 2003
Ø Rhodes, 1997
Ø Rasyid, 1997
Kesimpulanya, good governance adalah pemerintahan yang baik,  penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efesien dan efektif, dan adanya transparansi penyelenggaran pemerintahan dan akuntabilitas.
3.    Otonomi daerah
Menurut :
Ø Imam hidayat, 2003
Ø Koswara 1997
Ø Hoessein, 1994
Kesimpulan otonomi daerah adalah wewenang atau kekuasaan  dimana daerah berhak mengatur dan mengelola kepentingan sendiri daerahanya dan daerah mempunyai kebebasan inisiatif dalam penyelenggaraan rumah tangga dan pemerintah di daerah.

6)   Hipotesis
Kerangka berpikirnya adalah Jika pemerintah berperan secara efektif  dalam mewujudkan Good Governance maka pelaksanaan otonomi daerah efektif pula. Maka hipotesisnya adalah di duga peran pemerintah sangat besar terhadap terwujudnya Good Governance untuk menujang pelaksanaan otonomi daerah.
7)   Metode penelitian
1)   Jenis penelitian
Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Pedekatan Deskriptif adalah usaha mengupayakan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta, hasil penelitian ditekankan pada gambaran objektif tentang keadaan yang sebenarnya dan objek yang diteliti. Sedangkan pendekataan Kuantitatif adalah sebagai prosedur yang  diperoleh melalui hasil pembagian kuesioner, yang kemudian diisi oleh responden berdasarkan pertanyaan yang tersedia kemudian peneliti menghubungkan dengan keadaan atau fenomena yang sebenarnya dilapangan, yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Data dari hasil kuesioner kemudian dituangkan dalam bentuk angka dan tabel.
2)   Lokasi penelitian
Lokasi penelitian yaitu tempat dimana penelitian akan dilakukan, yang berhubungan atau sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti tersebut. Lokasi penelitian adalah kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kab. Malang.
3)   Populasi dan sampel
Populasi oleh Sugiyono (1999) didefinisikan sebagai obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di kantor Badan Kepegawaian Daerah yang berjumlah 67 orang dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kab. Malang yang berjumlah 126 orang.
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki  oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak dapat mampu mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena kerterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat mengunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul–betul refresentatif (mewakili). Sugiyono (2008).
Teknik sampling dalam penelitian ini adalah stratifite random sampling dan purposive sampling. Stratifite random adalah sampel yang diambil berdasarkan stratifikasi sturktur organisasi yang ada serta populasi akan dipilah–pilah kedalam tingkatan tertentu baru kemudian sampel ditarik secara acak dari masing–masing tingkatan yang ada, sedangkan purposive sampling atau sampel artinya kuesioner yang dibagi ditujukan kepada masyarakat yang dianggap mengerti dengan masalah yang diteliti.jadi sampel yang dalam penelitian ini sebanyak 35 orang yang terdiri dari pegawai Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang  kab. Malang serta masyarakat.

4)   Jenis data
a.    Data primer
Data primer adalah sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data Sugiyono(2008). Data primer dalam penelitian ini adalah Pimpinan beserta pegawai atau staf yang ada di kantor  Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kab. Malang.
b.    Data skunder
Data Sekunder : Adalah data yang memang sudah ada dilokasi penelitian, contoh dokumen-dokumen, daftar hadir, dokumentasi, letak geografis, batas wilayah,s ketinggian dari permukaan laut, peta, struktur organisasi, bagan organisasi, komposisi dan pegawai ( jenis kelamin, pendidikan, masa kerja, jabatan, pekerjaan dan agama), pembagian wilayah / peta, dan work and job discription.
Data skunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya. Data skunder berupa dokumen – dokumen atau arsip.
5)   Variabel dan indikator
Kidder (1981), menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas (Qualitities) dimana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulannya.
a).      Variabel Bebas ( Independen Variable)
1.      Pemerintah
·         Pengarahan
·         Pemberian Pelayanan
·         Pengaturan
·         Pembanggunan
·         Koordinasi
·         Pemberdayaan Masyarakat
b).      Variable Terikat (Dependen Variable)
2.      Good Governance
·         Fungsional
·         Pelayanan yang efisien
·         Pemerintah yang bertanggung jawab
·         Transparansi
·         Partisipatif
·         Akuntabilitas
3.      Otonomi Daerah
·         Hak
·         Kebebasan Inisiatif
·         Mengatur
·         Mengurus
·         Wewenang
·         Kemandirian
6)   Instrument dan Teknik Pengumpulan Data
a.       observasi
          Observasi yaitu proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda-benda) atau yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Indriantoro dan Supomo (2002).
b.      Kuesioner
          Kuesioner adalah pertanyaan tentang fakta-fakta yang di anggap di kuasai responden. Fakta – fakta tersebut bisa saja berhubungan dengan responden. Dengan suatu keadaan ataupun dengan orang yang dikenal oleh responden sendiri. Kuesioner atau angket digunakan bila responden jumlahnya besar, dapat membaca dengan baik dan dapat mengungkapkan hal-hal yang sifatnya rahasia.
c.       Dokumentasi
          Sugiyono (2007) dokumen yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Jadi dokumen dapat dipahami sebagai setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang di persiapkan maupun tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian.
7)   Penyajian data
          Penyajian data yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun memberikan kemungkinan untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
          Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk Tabel, tabulasi silang, grafik, diagram dan kalimat untuk memudahkan cara pembaca data dari hasil peneliti.
8)   Teknik analisis data
Menurut Miles dan Hubermen (1984), dalam buku Sugioyono(2009) analisis data kuantitatif terdiri dari tiga jalur kegiatan yang secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kan kesimpulan atau verifikasi sebagai berikut :
a.       Reduksi data yaitu dengan menajamkan, mengolongakan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat di tarik dan diverifikasi.
b.      Data display (penyajian data) yaitu dilakukan dalam bentuk Tabel, grafik, phei chard, pictogram. Penyajian data ini terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan,sehingga mudah dipahami.
c.       Conlucion drawing/verifikasi yaitu penarik kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dana akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
d.      Skala Liker, dengan skala Liker variable yang akan diukur dijabarka menjadi indikator variabel. Indikator dijadikan sebagai titik tolak untuk menjadi item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Skala Liker mempunyai Gradasi atau tingkatan nilai. Yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

v  Sangat Baik                  =   SB  =   5   
v  Baik                              =   B    =   4
v  Cukup Baik                  =   CB  =   3
v  Tidak Baik                    =   TB  =   2
v  Sangat Tidak Baik        =   STB = 1

8.      Hasil penelitian
              Penyajian, analissis dan interprestasi data :
a)    Rekapitulasi Variabel bebas (x) yaitu pemerintah.
                  Maka kelas intervalnya adalah :
v 47.00 - 42.20 = 5 atau 14.3 %, [1] (Sangat Tidak Baik)
v 42.19 - 37.39 = 4 atau 11.4 %, [2] (Tidak Baik)
v 37.38 - 32.58 = 3 atau 8.6 %, [3] (Cukup Baik)
v 32.57 - 27.77 = 16 atau 45.7 %, [4] (Baik)
v 27.76 – 22.96 = 7 atau 20 %, [5] (Sangat Baik)
 Jika dilihat dari kelas intervalnya adalah 47.00 - 42.20 = 5 atau 14.3 %, [1] (Sangat Tidak Baik), 42.19 - 37.39 = 4 atau 11.4 %, [2] (Tidak Baik) , 37.38 - 32.58 = 3 atau 8.6 %, [3] (Cukup Baik), 32.57 - 27.77 = 16 atau 45.7 %, [4] (Baik), 27.76 – 22.96 = 7 atau 20 %, [5] (Sangat Baik).Sehingga dapat dikatakan peran pemerintah adalah baik
                       Maka kelas intervalnya adalah :
v 49.00 45.00 = 2 atau 5.7 %, [1] (Sangat Tidak Baik)
v 44.9941.00 = 7 atau 20 %, [2] (Tidak Baik)
v 40.99 – 37.00 = 1 atau 2.9 %, [3] (Cukup Baik)
v 36.9933.00 = 12 atau 34.3 %, [4] (Baik)
v 32.9929.00 = 13 atau 37.1 %, [5] (Sangat Baik)
Jika dilihat dari kelas intervalnya adalah 49.00 45.00 = 2 atau 5.7 %, [1] (Sangat Tidak Baik), 44.9941.00 = 7 atau 20 %, [2] (Tidak Baik) , 40.99 – 37.00 = 1 atau 2.9 %, [3] (Cukup Baik), 36.9933.00 = 12 atau 34.3 %, [4] (Baik), 32.9929.00 = 13 atau 37.1 %, [5] (Sangat Baik). Sehingga good governance dapat dikatakan sanggat baik.
Maka kelas intervalnya adalah :
v  28.00 26.00 = 2 atau 5.7 %, [1] (Sangat Tidak Baik) 
v 25.9924.00 = 8 atau 22.9 %, [2] (Tidak Baik)
v 23.9922.00 = 7 atau 20 %, [3] (Cukup Baik)
v 21.9920.00 = 16 atau 45.7 %, [4] (Baik)
v 19.9918.00 = 2 atau 5.7 %, [5] (Sangat Baik)
            Jika dilihat dari kelas intervalnya adalah 28.00 26.00 = 2 atau 5.7 %, [1] (Sangat Tidak Baik), 25.9924.00 = 8 atau 22.9 %, [2] (Tidak Baik), 23.9922.00 = 7 atau 20 %, [3] (Cukup Baik), 21.9920.00 = 16 atau 45.7 %, [4] (Baik), 19.9918.00 = 2 atau 5.7 %, [5] (Sangat Baik). Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan otonomi daerah adalah baik.
                        Perbandingan Variabel X, Y1 dan Y2
                        Kecenderungan           Variabel X       Variabel Y1     Variabel  Y2
                        Sangat baik                 20%                 37,1%              5,7%
                        Baik                             45,7%              34,3%              45,7%
                        Cukup                         8,6%                2,9%                20%
                        Kurang Baik                11,4%              20%                 22,9%
                        Tidak Baik                  14,3%              5,7%                5,7%

                                    Berdasarkan hasil analisis skala Likert dalam klasifikasi jawaban responden diatas dapat dimaknai bahwa peran Pemerintah dalam mewujudkan Good Governance untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah di Pemerintahan Kabupaten Malang Sudah Baik.
9.    Kesimpulan dan saran
v Kesimpulan
1.    Dari hasil analisis data menunjukan bahwa Peran Pemerintah dalam mewujudkan Good Governance yang dilakukan selama ini di Kantor Bandan Kepegawaian Daerah dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang dapat berjalan Baik. Hal ini dapat dilihat dari klasifikasi jawaban responden pada tabel perbandingan hasil analisis data yaitu variabel bebas (X) sebesar 45.7 %. Dan dapat juga didukung oleh hasil analisis regresi dengan nilai signifikan 3.67E-13 sehingga dapat dikatakan hipotesisnya diterima. 
2.    Peran Pemerintah dalam konteks pelaksanaan Otonomi Daerah sudah berjalan dengan Baik hal ini dapat dilihat dari hasil data jawaban responden pada variabel terikat (Y2) sebesar 45.7 %. Dan dapat juga didukung oleh hasil analisis Regresi dengan nilai signifikan 0.0471661 sehingga dapat dikatakan hipotesisnya diterima.
3.    Perwujudan Good Governance untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah di Kantor Bandan Kepegawaian Daerah dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang sudah Sangat Baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden pada Variabel Terikat (Y1) sebesar 37.1 %. Dan dapat juga didukung oleh hasil analisis Regresi dengan nilai signifikan 0.2335202 sehingga hipotesisnya diterima.

v Saran
1.    Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Peran Pemerintah dalam mewujudkan Good Governance di Kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Malang sudah baik namun perlu diupayakan sehingga lebih maksimal lagi sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
2.    Dari data penelitian diharapkan perwujudan Good Governance untuk Pelaksanaan Otonomi Daerah di Pemerintahan Kabupaten Malang disarankan untuk ditingkatkan lagi sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih baik dan masyarakat bisa benar-benar merasakan kesejahteraan dari Pemerintah.
3.    Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih dalam lagi tentang masalah yang peneliti teliti dalam skripsi ini sehingga bisa dijadikan refrensi untuk meningkatkan Pemerintahan yang lebih baik lagi.

Daftar Pustaka !
????????? (tolong dilengkapi)
Catatan: Teori yang belum lengkap tolong dilengkapi.















Selasa, 13 September 2011

Kajian Islam dan Silaturahim


SEKSI KEROHANIAN RT 4 RW 9
LANDUNGSARI DAU MALANG

Assalamu’alaikaum Wr.Wb.
Dengan ini disampaikan Konsep Rencana Kegiatan Seksi Kerohanian yang disusun berdasarkan Notulen Rapat tanggal 9 September 2011 dan masukan setelah Halal bi halal tanggal 11 September 2011, antara lain:

1.        SEKSI KEROHANIAN RT 4 RW 9, memiliki tugas antara lain:
a.      Menjembatani koordinasi dengan Bapak Kepala Kelurahan / Desa Landungsari, dan Bapak Kesra (Modin) dan Petugas Makam (Juru Kunci).
b.  Menjembatani koordinasi dengan Bapak Ketua RW 9 dan RT, terkait dengan Kerohanian, sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan secara maksimal.
c.      Menjembatani koordinasi dengan Warga RT 4 terkait dengan, Pengajian Agama Islam (Karena Mayoritas Muslim), bilamana terjadi Musibah (Kematian), Buka Puasa, Silaturahim (Halal bi halal), Hari Besar Idhul Adha, dan hari-2 besar Islam.
2.   TAHAP PERTAMA, Seksi Kerohanian akan segera Melakukan Koordinasi dengan  melacak ulang terkait dengan Hak dan Kewajiban sebagai warga Desa Landungsari, berkaitan dengan masalah: Makam, Sarana dan Parasarana Kematian, Ambulan,  Kursi, Kain Kafan, Nisan, dll.
3.        TAHAP KEDUA: disepakati untuk melaksanakan pengajian (Kajian Agama Islam) secara rutin oleh Seksi Kerohanian Rt 4, RW 9, dan memberikan kesempatan pada Pengajian Ibu-2 tidak bercampur dengan Bapak-2 sebagaimana yang sudah lama direncanakan karena akan ada kajian terkait dengan masalah khusus kewanitaan.
4.        Kegiatan Pengajian, pengajian dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dan lebih lanjut akan dievaluasi dengan menyesuaikan kekuatan dukungan dana yang tersedia.
5.      Hari Kegiatan, hari kegiatan pengajian sementara dilaksanakan hari Ahad I dan III, dan untuk kesempatan Pertama tanggal 18 September 2011 di rumah / halaman rumah Ketua Sie Kerohanian (Bapak Fatur, G-3), pengajian berikutnya akan dilaksanakan Ahad ke I tanggal 6 Nopember 2011, tempat di rumah / halaman rumah Keluarga Bapak Faisal atau Bapak Dian, Bapak Sugeng.
6.        Peserta pengajian, dengan sasaran untuk seluruh anggota keluarga atau umum (Bapak, Ibu dan Anak), dan untuk kepentingan silaturahim memberikan kesempatan kepada Warga di lingkungan RW 9 (Jama’ah Masjid Sunan Kalijogo), bahkan untuk yang non-muslim (barang kali yang ingin memahami Islam) dipersilahkan.
7.     Tempat pengajian, karena di lingkungan RT 4 belum memiliki tempat pertemuan yang representatif maka, dengan segala keterbatasan dilaksanakan dari rumah-ke-rumah, dan tahap pertama dimulai dari Seksi Kerohanian (alternatifnya di rumah – Keluarga Bapak: Fatur, Faisal, Dian, Sugeng) pengajian Seksi Kerohanian akan berkoordinasi dengan pemilik rumah yang hingga saat ini belum dimanfaatkan (rumah kosong).
8.        Waktu pengajian, mengingat belajar Ilmu Agama Islam ini untuk keluarga-umum  (Bapak, Ibu dan anak-anak) agar selesainya tidak terlalu malam, maka pengajian dimulai setelah Shalat ‘Isyak, untuk Bapak-2 dan Anak-2 yang waktunya longgar mari bersama-sama Shalat ‘Isyak berjama’ah terlebih dahulu di Masjid Sunan Kalijogo bersama Ustadz yang memberi materi, dan untuk Ibu-2 Shalat di rumah masing-2 lebih utama.
9.        Konsumsi Pengajian, untuk menjaga Kontinyuitas (Istiqomah) Pengajian dan agar tidak menjadi beban warga, disepakati tidak ada konsumsi (seksi kerohanian / tuan rumah cukup menyediakan minum), kecuali bagi keluarga yang bersamaan dengan Tasyakuran atau punya aktivitas lain.
10.    Anggaran Kegiatan, Seksi Kerohanian RT 04 memiliki Sumber Resmi dari Warga melalui Pengurus RT, dan Penggalian dana melalui Kotak Amal pada setiap hari Jum’at (Gerbu Sholeh) yaitu Gerakan Seribu Amal Sholeh, dan bilamana dirasa perlu akan diadakan penggalian dari partisipan warga yang longgar, dan akan dilaporkan secara rutin aktifitas anggaran (keluar masuk) sebelum pelaksanaan Pengajian.
11.      Materi Kajian, Materi Kajian Agama Islam ini langkah awal akan dilakukan secara Tematik sesuai kebutuhan dan permasalahan yang ada, namun untuk memudahkan tahapan-tahapan dimulai dari Pentingnya Ilmu, Aqidah dan Shalat Berjama’ah dan bilamana ditentukan lain, tergantung dari kesepatakan jama’ah atau arahan ustadz yang memberikan materi.  
12.      Faham Kajian, kajian Agama Islam dari Seksi Kerohanian ini, meletakkan sumber utama dengan pemahaman Menurut  Al-Qur’an dan As-Sunnah.
13. Pemberian Nama, untuk menyederhanakan birokrasi dan memperlancar kegiatan pengajian memungkinkan diberikan nama contoh As Salam (keselamatan), atau yang lain tergantung kesepakatan Warga Graha Sejahtera.
14.  Idul Adha, pada Bapak dan Ibu yang akan melaksanakan Kurban Ternak Sapi, yang insya’Alloh akan dilaksanakan tanggal 6 Nopember 2011, kami dapat menjembatani informasi untuk patungan sebanyak 7 (tujuh) orang, pengalaman pada tahun 2010, per orang dikenai biaya Rp 1.150.000,- termasuk biaya perawatan, sedangkan kali ini kurang lebih Rp 1.200.000,- s/d Rp 1.250.000,-
15.      TAHAP KETIGA, Seksi Kerohanian, akan segera melakukan Silaturahim atau Koordinasi  dengan Pengurus Pengajian Ibu-ibu (Ar-Rifahah) dan Warga RT 4, untuk mengakomodir dan mengadopsi serta mengadaptasi saran dan pendapat terkait dengan tugas-tugas Seksi Kerohanian, dengan awal dari notulen  ini.
16.   UNDANGAN, dengan ini pula kami mengharap kehadiran Bapak dan Ibu sekeluarga, pada Hari: AHAD 18 September 2011, Jam: 19.00 Wib (Selesai Shalat Isya’ berjamaah di Masjid Sunan Kalijogo), Tempat di Rumah / Halaman Rumah Keluarga Bapak Fatur Blok G-3, Pemateri Ustadz Azhar Reza, S.Ag. Pengajian berikutnya pada Ahad ke I (6 Nopember 2011).
 
Demikian untuk menjadikan periksa dan maklum, serta atas perkenannya diucapkan terimakasih dan mohon maaf bilamana ada kesalahan, serta notulen ini akan disempurnakan atas saran Bapak, Ibu sekalian.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.                                                                             Hormat kami
Seksi Kerohanian Fatur, Faisal, Dian, Sugeng









Advertisement

Rabu, 07 September 2011

Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat


Partisipasi Politik

Praktek memimih seorang pemimpin apakah pejabat daerah maupun desa di lapis akar rumput, menggambarkan sebagian bagaimana nilai-nilai demokrasi diserap dan dilaksanakan atau dipraktekkan pada masyarakat kita, bilamana mereka harus memilih sesosok pemimpin masyarakat (organisasi) yang didasarkan atas pertimbangan kebutuhan rasional (kehidupan sehari-hari) sekaligus selera kebutuhan setempat atau lokal / daerah secara praktis pragmatis.

Proses dan mekanisme demokrasi secara teoritis sebenarnya telah terang benderang dimata masyarakat / publik akan dibawa kemana masyarakat, oragnisasi, bangsa dan Negara ini akan dibawa, calon pemimpin mengawali dari perkenalannya melalui visi dan misinya, meskipun secara umum belum diikuti strategi, tujuan bagaimana cara mencapainya, untuk merebut simpati masyarakat agar memilihnya.

Memang bisa jadi sebagian warga masih berfikir sederhana dalam berpolitik yaitu siapa yang memberi sesuatu ialah yang ia pilih (karena setelah jadi langka ia akan memberi), sisi lain masyarakat juga bukan berarti gampang terbuai oleh janji-janji para calon pemimpin pada waktu kampaye, artinya sebagian warga juga sudah tidak mempan lagi membujuk pilihan mereka, dengan alasan “Pemimpin suka bohong, kalau nanti sudah terpilih paling-paling melupakan janjinya dan yang memilihnya”.

Jadi politik elite (pemimpin) oleh masyarakat akan lebih mudah dikenali atau mendapatkan simpati bilamana diikuti dengan tindakan konkrit (sumbangan-bantuan) yang mereka rasakan, dari pada sekedar pamphlet yang berisi tulisan dan foto bahkan berjajar dengan binatang (apa artinya) mengapa bukan pocong sekalian ?, baik dari bendera apapun (sebut parati politik misalnya).

Artinya janji politik sudah tidak mempan lagi untuk lapisan masyarakat tertentu (sebut menengah ke bawah), bilamana tidak dibarengi dengan aktivitas – bantuan nyata atau konkrit, dengan catatan jangan menghalalkan segala cara yang berujung pada membeli suara atau menyuap masyarakat agar simpati kepadanya.

Selamat berjuang saudara-saudaraku sebagai calon pemimpin, rebut hati masyarakat dengan jiwa besar sebagai agent of change and development, sandarkan pada kapabilitas dan loyalitas serta integritas, dan yang lebih penting lagi bahwa, siapapun kita akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Alloh swt, tentang apa yang kita perbuat.

Ingat Ki Hajar Dewantara telah berpesan: Ing ngarsa sung tuladha, ing  madya mangun karsa, tut wuri handayani. 

Dan bilamana sudah jadi pemimpina jangan seperti ini: Ing ngarsa ngusung bondho, ing madya mbangun astono, tut wuri hanjegali. 

081 334 995 112