Senin, 17 November 2014

Politik Pandangan Klasik

QURAISY

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang;
1.       Karena kebiasaan orang-orang Quraisy;
2.       (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas;
3.       Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah (Ka’bah);
4.       Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan;

POLITIK PANDANGAN KLASIK

Sebagaiman dikemukakan Aristoteles, padangan klasik melihat politik sebagai suatu asosiasi warga Negara yang berfungsi  membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal yang meyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat.

Filsof ini membedakan urusan-urusan yang menyangkut kebaikan bersama (kepentingan publik) dengan urusan-2 yang menyangkut kepentingan individu atau kelompok masyarakat (swasta).

Pada hemat Aristoteles, urusan-2 yang menyangkut kebaikan bersama memiliki nilaimoral yang lebih tinggi dari pada urusan-2 yang menyangkut kepentingan swasta.

Menurut Aristoteles, manusia merupakan makhluk politik dan sudah menjadi hakekat manusia untuk hidup dalam polis.

Hanya dalam polis itu manusia dapat memperoleh sifat moral yang paling tinggi, karena di sana urusan-2 yang berkenaan dengan seluruh masyarakat akan dibicarakan dan diperdebatkan, dan tindakan-2 untuk mewujudkan kebaikan akan diambil.

Di luar polis manusia dipandang sebagai makhluk yang berderajat di bawah manusia seperti binatang atau sebagai mkhluk yang berderajad di atas manusia seperti Dewa atau Tuhan.

Yang menjadi pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan kepentingan umum atau kebaikan bersama?

Apakah yang harus dipandang sebagai isi atau substansi kebaikan manusia ?

Siapakah yang harus menafsirkan sutau urusan merupakan kepentingan umum atau tidak ?

Rumusan kepentingan umum yang dikemukakan oleh para sarjana sangat berfariasi.

Sebagian orang mengatakan kepentingan umum merupakan tujuan-2 moral atau nilai-2 ideal yang bersifat abstrak, seperti keadilan, kebajikan, kebahagiaan, dan kebenaran.

Sebagian lagi merumuskan kepentingan umum sebagai keinginan orang banyak sehingga membedakan general will (keinginan orang banyak atau kepentingan umum) dari will of all (keinginan banyak orang atau kumpulan keinginan banyak orang).

Sementara itu, ada yang merumuskan kepentingan umum sebagai keinginan golongan mayoritas.

Ilmuwan politik kontemporer, Samuel P. Huntington melukiskan kepentingan umum secara singkat sebagai kepentingan pemerintahan karena lembaga pemerintahan dibentuk untuk menyelenggarakan kebaikan bersama.

Sumber:
Ramlan Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.


Politik Pandangan Kelembagaan

AL-HUMAZAH

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang;
1.       Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela;
2.       Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya;
3.       Dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya;
4.       Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam (neraka) Hutamah;
5.       Dan tahukan kamu apakah (neraka) Hutamah itu?
6.       (Yaitu) api (azab) Allah yang dinyalakan;
7.       Yang (membakar) sampai ke hati;
8.       Sungguh, api itu ditutup rapat atas (diri) mereka;
9.       (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang. (QS. Al-Humazah)

POLITIK PANDANGAN KELEMBAGAAN

Pandangan ini melihat politik sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara.

Dalam hal ini Max Weber merumuskan Negara sebagai komunitas manusia secara sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu.

Negara dipandang sebagai sumber utama hak untuk menggunakan paksaan fisik yang sah.

Oleh karena itu, politik bagi Weber merupakan persaingan untuk membagi kekuasaan atau persaingan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan antar Negara maupun antar kelompok di dalam suatu negara.

Menurutnya negara merupakan suatu struktur administrasi atau organisasi yang konkret, dan dia membatasi pengertian negara se-mata-2 sebagai paksaan fisik yang digunakan untuk memaksakan ketaatan.

Berdasarkan pendapat Weber disimpulkan tiga aspek sebagai ciri negara, yaitu:

1.       Berbagi struktur yang mempunyai fungsi yang berbeda, seperti jabatan, peranan dan lembaga-2, yang semuanya memiliki tugas yang jelas batasnya, yang bersifat kompleks, formal dan

2.       Kekuasaan untuk menggunakan paksaan dimonopoli oleh negara.

Negara memiliki kewenangan yang sah untuk membuat putusan yang final dan mengikut seluruh warga negara.

Para pejabatnya mempunyai hak untuk menegakkan putusan itu seperti menjatuhkan hukuman dan menanggalkan hak milik.

Dalam hal ini, untuk melaksanakan kewenangan maka negara menggunakan aparatnya, seperti polisi, militer, jaksa, hakim, dan petugas lembaga kemasyarakatan; dan

3.       Kewenangan untuk menggunakan paksaan fisik hanya berlaku dalam batas-2 wilayah negara tersebut.

Sumber:
Ramlan Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

   

Politik Pandangan Kekuasaan

AL-HADIS

Dari Abdulloh bin Umar ra, berkata: “Saya mendengar Nabi Saw., bersabda: “Kesialan itu dalam tiga perkara: kuda, wanita, dan rumah” (HR. Bukhori: 2858 dan Muslim: 2225).

POLITIK PANDANGAN KEKUASAAN

Pandangan ini melihat politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, ilmu politik dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari:
1.       Hakekat;
2.       Kedudukan; dan
3.       Penggunaan kekausaan
dimanapun kekuatan itu ditemukan;

Robson merupakan salah seorang yang mengembangkan pandangan tentang kekuasaan ini;

Dirumuskan ilmu politik sebagai ilmu yang memusatkan perhatian pada:
1.       Perjuangan untuk memperoleh; dan
2.       Mempertahankan kekuasaan;
3.       Melaksanakan kekuasaan;
4.       Mempengaruhi pihak lain; ataupun
5.       Menantang pelaksanaan kekuasaan;

Ilmu politik mempelajari hal hal ihwal yang berkaitan dengan kekuasaan dalam masyarakat, yakni:
1.       Sifat;
2.       Hakekat;
3.       Dasar;
4.       Proses-2;
5.       Ruang lingkup;
6.       Dan hasil-2 kekuasaan;

Yang menjadi pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan kekuasaan ?

Menurut pandangan ini, kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi.

Kekuasaan dilihat sebagai interaksi antara pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi atau yang satu mempengaruhi dan yang lain mematuhi;

Hubungan ini selalu diamati dan dipelajari oleh ilmuwan politik yang mengikuti pandangan ketiga ini.

Sumber:
Ramlan Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.