Rabu, 22 Oktober 2014

Faktor-2 Reformasi

AL-ANFAL

(Siksaan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu  nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Anfal: 53)

FAKTOR-2 REFORMASI

Faktor-2 Yang Mempengaruhi Penyempurnaan Administrasi

Menurut Haka Been Lee, ada 3 faktor yang mempengaruhi penyempurnaan/administrasi organisasi pada umumnya yaitu:

1.       Keadaan perubahan;
Termasuk di dalamnya:
a.       Tujuan;
b.      Area ruang linkup perubahan;
Hal ini erat kaitannya dengan:
a.       Kebijakan;
b.      Strategi perubahan;

2.       Agen perubahan;
Yang pebting adalah:
a.       Sifat;
b.      Pengalaman;
c.       Pengetahuan;
d.      Hubungan;
e.      Hubungan birokrasi pemerintah secara keseluruhan;
f.        Dukungan yang mereka peroleh dalam melakukan usaha penyempurnaan;
g.       Apakah agen perubahan ini berasal dari dalam atau luar negeri;

Kalau agen purubahan itu berasal dari dalam negeri maka mereka lebih mengetahui banyak tetang kebudayaan birokrasi di negerinya;

Kalau agen purbahan itu berasal dari luar negeri, mereka akan memasukkan ide-2 administrasi luar negeri tanpa mengetahui keadaan setempat, sehingga usaha mereka menyempurnakan administrasi di negara yang bersangkutan sering mengalami kegagalan.

Khusus di negara berkembang lebih tepat menggunakan agen pembaharu yang berasal dari dalam negara itu sendiri yang mengkin memperoleh pendidikan dari luar negeri sehingga mereka dapat menerapkan pengetahuannya dengan menyesuaikan dengan kondisi setempat.

Di samping itu agen pembaharu lain lebih baik berasal dari pimpinan politik atau sekurang-kurangnya mendapat dukungan dari kekuatan politik yang sedang berkuasa.

3.      Faktor lingkungan;
Factor lingkungan yang besar pengaruhnya adalah:
a.       Struktur politik dan keadaannya;
b.      Apakah stabil atau krisis pada waktu penyempurnaan akan dilakukan;

Walaupun demikian, faktor lain seperti:
a.       Kondisi ekonomi juga manentukan karena perubahan administrasi menghendaki dana besar;
b.      Demikian kondisi sosial juga ikut menentukan karena perubahan administrasi itu tidak hanya umum mempengaruhi aparat birokrasi tetapi juga mempengaruhi masyarakat yang mengurus urusannya dan berhubungan dengan birokrasi;

Misalnya:
Ada kebijakan untuk membersihkan administrasi dari aspek:
a.       Sogok;
b.      Uang pelican, dsb;

Hal ini tidak hanya membersihkan aparat birokrasi saja tetapi juga mental masyarakat yang sudah terbiasa dengan cara-2 tersebut di atas.

Yang penting adalah bahwa hasilnya penyempurnaan administrasi ini tergantung pada berapa banyak jumlah orang yang berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam proses perubahan yang sedang dilaksanakan.

Jadi dalam penyempurnaan administrasi ke tiga factor tersebut di atas salinh berhubungan dan saling tergantung dalam memberikan pengaruhnya.

Kalau agen pembaharu ingin menetapkan strategi penyempurnaan administrasi maka harus terlebih dahulu melihat keadaan lingkungan dan kepemimpinan politik di negara tersebut.

Sumber:
Bintoro Tjokrohamidjojo, Tahun 1987, Administrasi Pembangunan, Penerbit Karunia, Jakarta





Reformasi Administrasi Publik


AL- FATIHAH

1.       Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang;
2.       Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam;
3.       Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang;
4.       Pemilik hari pembalasan;
5.       Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan;
6.       Tunjukanlah kami jalan yang lurus;
7.       (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula) jalan mereka yang sesat.


ADMINISTRASI PUBLIC SEBAGAI REFORMASI ADMINISTRASI

Berkembangnya paradigm baru, antara lain pandangan mengarah pada administrasi publik yang difokuskan untuk menghasilkan“high quality public goods and service”.

Untuk itu diperlukan birokrasi yang memiliki semangat kewirausahaan.

Menurut David Osbone dan Ted Gebler (1992) dalam bukunya “Reiventing Governance” terdapat sepuluh prinsip yang merupakan komponen paradigm baru yang mengandung perubahan visi, misi, dan strategi administrasi publik untuk disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategi yaitu:

1.       Streering rather than rowing;
Pemerintah berperan sebagai katalisator, yang melaksanakan sendiri pembangunan tapi cukup mengendalikan sumber yang ada di masyarakat;
Dengan demikian pemerintah mengoptimalkan penggunaan dana dan daya sesuai kepentingan publik;

2.       Empower communities to solve their own problems, rather than merely deliver services;
Pemerintah harus memberdayakan masyarakat dalam pemberian pelayanan.
Organisasi-2 kemasyarakat seperti:
a.       Koperasi;
b.      LSM, dsb
Perlu diajak untuk memecahkan permasalahannya sendiri antara lain masalah:
a.       Keamanan;
b.      Kebersihan;
c.       Kebutuhan sekolah;
d.      Pemukiman murah, dll;

3.       Promote and encourage competition rather than monopolies;
Pemerintah harus menciptakan persaingan dalam setiap pelayanan;
Dengan adanya persaingan maka sector swasta dan pemerintah bersaing, dan terpaksa bekerja secara lebih profesioanal dan efisien;

4.       Be driven by missions rather than rules;
Pemerintah harus melakukan aktivitas yang menekan pada pencapaian apa yang merupakan “misinya” dari pada menekankan pada peraturan-2.
Setiap organisasi diberi kelonggaran untuk menghasilkan sesuati sesuai misinya.

5.       Result oriented by funding outcomes rather than outputs;
Pemerintah hendaknya berorientasi kinerja yang baik;
Instansi yang demikian harus diberi kesmpatan lebih besar diabnding instansi yang kinerjanya kurang;

6.       Meet the needs of the customer rather thoce of the bureaucracy;
Pemerintah harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan birokrat;

7.       Concentrate on earning money rather than just spending it;
Pemerintah memiliki aparat yang tahu cara yang tepat dengan, menghasilkan yang untuk organisasinya, disamping pandai menghemat biaya.

8.       Invest in preventing problems rather than curing crises;
Pemerintah yang antisipatif, lebih baik mencegah dari pada menanggulangi.
Lebih baik mencegah epiden dari pada mengobati penyakit.
Dengan demikian akan terjadi “mental switch” dalam aparat pemerintah;

9.       Decentralize authority rather than build hierarchy;
Diperlukan desentralisasi pemerintahan, dan berorientasi hierarkhi menjadi partisipatif dengan pengembangan kerjasama tim.
Dengan demikian organisasi bawahan akan leluasa untuk berkreasi dan mengambil inisiatif yang diperlukan.

10.   Solve problem by influencing market force rather than by treating public programs;
Pemerintah harus memperhatikan kekuatan pasar.
Pasokan didasarkan kepada kebutuhan atau permintaan pasar dan bukan sebaliknya.
Untuk itu kebijakan harus berdasarkan kepada kebutuhan pasar.


Sumber:

Sedarmayanti, 2009, Reformasi Administra Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan, Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik, Penerbit Refika Aditama, Bandung.

Selasa, 21 Oktober 2014

Stres Kerja

AL-IKHLAS

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1.       Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa;
2.       Allah tempat meminta segela sesuatu;
3.       (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan;
4.       Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.”

AL-HADIS

Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khaththab ra., dia berkata Saya pernah mendengar Rasulullah Saw. Bersabda “Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan niatnya. Barang siapa berhijrah dengan niat untuk kepentingan duniawi atau untuk mencari perempuan yang akan dikawininya, maka balasan hijrahnya sesuai dengan niatnya.”  (Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis: 1).

STRES KERJA

A.      KEBIJAKAN DAN STRATEGI ADMINISTRASI;
1.       Penyusutan karyawan;
2.       Tekanan kompetitif;
3.       Perencanaan gaji jasa;
4.       Rotasi sift kerja;
5.       Aturan birokrasi;
6.       Teknologi canggih;

B.      STRUKTUR DAN DESAIN ORGANISASI;
1.       Setralisasi dan formalisasi;
2.       Konflik lini-staf;
3.       Spesialisasi;
4.       Ambiguitas peranan dan konflik peranan;
5.       Tidak ada kesempatan untuk maju;
6.       Budaya melarang dan tidak percaya;

C.      PROSES ORGANISASI;
1.       Kontrol kuat;
2.       Hanya komunikasi ke bawah;
3.       Sedikit umpan balik kinerja;
4.       Pengambilan keputusan tersentralisasi;
5.       Kurang partisipasi dalam keputusan;
6.       System penilaian bersifat hukuman;

D.      KONDISI KERJA;
1.       Area kerja ramai;
2.       Bising, panas, atau dingin;
3.       Polusi udara;
4.       Bau yang kuat;
5.       Kondisi tidak aman, berbahaya;
6.       Penerangan kurang;
7.       Tekanan fisik atau mental;
8.       Bahan kimia beracun atauArea kerja ramai;
9.       Bising, panas, atau dingin;
10.   Polusi udara;
11.   Bau yang kuat;
12.   Kondisi tidak aman, berbahaya;
13.   Penerangan kurang;
14.   Tekanan fisik atau mental;
15.   Bahan kimia beracun atau radiasi;


Sumber:
Fred Luthans, 2006, Organizational Behavior, Penerbit Andi, Yogyakarta.