Minggu, 30 November 2014

Konsep Governance

An-Nisa’

Dan apabila dating kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri (Tokoh-tokoh sahabat dan para cendekiawan) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahui dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (diantaramu).(QS An-Nisa’ [4]: 83)

KONSEP GOVERNANCE

Pemerintah atau “Government” berarti “Pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya”.

Sedangkan istilah “kepemerintahan” atau “governance” yaitu:
1.      Tindakan , fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan (Sedarmayanti, 2004);
2.      Serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintahan atas kepentingan-2 tersebut (Kooiman, 1993);
3.      Tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan (Sedarmayanti, 2004);
4.      Pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administrative untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat (UNDP, 1997);

Sumber: Sedarmayanti, 2004, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
  


Unsur Kepemerintahan Yang Baik - Good Governance

An-Nisa’

Hai orang-orang yang beriman ta’atilah Allah dan ta’atiah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu (QS.An-Nisa’[4]:59).

UNSUR KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

Terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat member gambaran administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik yaitu sbb:

1.       Akuntabilitas;
Adanya kewajiban bagai aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya;

2.       Transparansi;
Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik tingkat pusat maupun daerah;

3.       Keterbukaan;
Menghendaki keterbukaannya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan;

4.       Aturan Hukum;
Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh;

Sumber: Sedarmayanti, 2004, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance, Penerbit Mandar Maju, Bandung.



                                                                                            

Pemikiran Teori Pembangunan

Al-Isra’

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya. (QS Al-Isra’ [17]: 36).

PEMIKIRAN TEORI PEMBANGUNAN

1.       Aliran Klasik;
2.       Aliran Keynesian;
3.       Teori;
4.       Beberapa teori dasar pembangunan dewasa ini;

ALIRAN KLASIK;

Tokoh Adam Smith;

Dasar teori Adam Smith ialah bertitik tolak kepada individualism dan laissez faire yang merupakan semboyan dari semangat individulisme;

Dalam system ini aturan dan penguasaan ekonomi menjadi tanggungan masyarakat sendiri dan pemerintah tidak perlu mencampuri urusan itu;

Setiap individu baik ia produsen maupun konsumen bebas bertindak serta pembentukan harga didasarkan kepada hokum permintaan dan penawaran di pasar;

Mekanisme pembentukan harga akan mengakibatkan jalannya ekonomi secara otomatis atas dasar penyesuaian keadaan yang seimbang;

Dengan adanya “invisible hand” mekanisme harga akan terbentuk dan “natural order” dan “natural price” akan berlaku;

Sumber:
Bintoro Tjokroamidjojo, 1987, Administrasi Pembagunan, Penerbit Karunika, Jakarta.