Selasa, 23 Desember 2014

Tugas Akhir Semester Filsafat Administrasi

FILSAFAT ADMINISTRASI
TUGAS AKHIR SEMESTER

Konsep:
Keputusan adalah pengakhiran dari pada proses pemikiran tentang apa yang dianggap sebagai “masalah”, sebagai suatu yang merupakan penyimpangan dari pada yang dikehendaki, direncanakan, atau dituju, dengan menjatuhkan pilihan pada salah satu alternative pemecahannya (Prajudi Admosudirdjo)

Tugas:
1.       Berikan pernyataan bahwa dengan mata kuliah Filsafat Administrasi Sudara mampu/kurang mampu menguasai konsep teoritis, susunlah konsep Filsafat Aministrasi mengacu pada materi kuliah yang sudah diberikan;
2.       Berikan pernyataan bahwa dengan mata kuliah Filsafat Administrasi Sudara mampu/kurang mampu menyelesaikan masalah dengan arif dan bijaksana dalam pengambilan keputusan, serta berikan contoh masalah dan upaya pemecahannya;
3.       Berikan pernyataan bahwa Saudara siap/kurang siap atas tanggung jawab pekerjaan sendiri/organisasi untuk mencapai capaian hasil kerja, berikan contoh konkrit atas pelatihan yang Saudara lakukan.

Pekerjaan/hasil tugas/keterangan:
1.       Dikumpulkan pada hari H Ujian Akhir Semester (UAS), ditulis dengan tangan, foto copy sebelum dikumpulkan;
2.       Jangan lupa diberi: No. urut absen, Nama, NIM, Klas A/B, serta tanda tangan, di kanan atas;
3.       Soal ini adalah hasil penyempurnaan dari soal sebelumnya berlaku untuk kelas A dan B;
4.       Beri info kelompok saudara telah maju presentasi, siapa ketua dan anggotanya;
5.       Beri info saudara pernah bertanya dalam proses belajar dan mengajar (PBM), berapa kali;
6.       Jawaban soal nomor 1 (satu) dimasukkan pada komentar blog ini.


Terimakasih, selamat mengerjakan, sugeng r.



Minggu, 30 November 2014

Konsep Governance

An-Nisa’

Dan apabila dating kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri (Tokoh-tokoh sahabat dan para cendekiawan) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahui dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (diantaramu).(QS An-Nisa’ [4]: 83)

KONSEP GOVERNANCE

Pemerintah atau “Government” berarti “Pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya”.

Sedangkan istilah “kepemerintahan” atau “governance” yaitu:
1.      Tindakan , fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan (Sedarmayanti, 2004);
2.      Serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintahan atas kepentingan-2 tersebut (Kooiman, 1993);
3.      Tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan (Sedarmayanti, 2004);
4.      Pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administrative untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat (UNDP, 1997);

Sumber: Sedarmayanti, 2004, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
  


Unsur Kepemerintahan Yang Baik - Good Governance

An-Nisa’

Hai orang-orang yang beriman ta’atilah Allah dan ta’atiah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu (QS.An-Nisa’[4]:59).

UNSUR KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

Terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat member gambaran administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik yaitu sbb:

1.       Akuntabilitas;
Adanya kewajiban bagai aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya;

2.       Transparansi;
Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik tingkat pusat maupun daerah;

3.       Keterbukaan;
Menghendaki keterbukaannya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan;

4.       Aturan Hukum;
Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh;

Sumber: Sedarmayanti, 2004, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance, Penerbit Mandar Maju, Bandung.