Manajemen Pelayanan Publik Bahan Kuliah Catatan 2

Bahan Kuliah 16 Oktober 2013

Catatan Penting: 2.

Perbaikan pelayanan publik menjadi salah satu pekerjaan rumah Indonesia yang belum terselesaikan. Sejak gerakan reformasi berhasil menggusurezim Orde Baru, banyak perubahan telah dilakukan kecuali mereformasi pelayanan publik.

Demokrasi yang telah berhasil memperkuat posisi warga melalui pengakuan hak-hak politiknya untuk memilih secara langsung wakil-wakilnya dalam pemerintahan dan lembaga-lembaga perwakilan ternyata belum berhasil menempatkan warga benar-benar sebagai panglima dalam system pelayanan publik.

Warga dan kepentingannya belum berhasil menempati arus utama, bahkan terus tergusur hingga ke pinggiran.

Akibatnya, warga dan kepentingannya tidak pernah menjadi criteria utama dalam pengembangan system pelayanan publik.

Desntralisasi administrasi dan fiskal yang telah dilaksanakan lebih dari satu dekade dengan mengalihkan kewenangan pengambilan keputusan tentang pelayanan publik dan sumber pembiayaannya pada daerah ternyata juga tidak membuat system pelayanan publik menjadi lebih berpihak terhadap kepentingan warga.

Fenomena seperti ini terlihat aneh dan menimbulkan pertanyaan: mengapa demokrasi politik, desentralisasi administrasi, dan desntralisasi fiskal gagal menjadikan warga sebaga tuan dan pusat perhatian dalam penyelenggaraan pelayanan publik ?

Mengapa warga yang memiliki hak-hak politik menentukan nasib para pengambil keputusan untuk lebih peduli gagal menjadikan haknya untuk memaksa para pengambil keputusan untuk lebih peduli terhadap kepentingan dan kebutuhan warga ?

Mengapa ketika daerah memiliki otonomi untuk mengelola pelayanan publik bagi warganya, manajemen pelayanan publik tidak lebih patisipatif, terbuka, dan mengutamakan kepentingan warga ?

Mengapa pelayanan publik masih menjadi hutan rimba yang penuh ketidak pastian bagi sebagian warga?

Sumber:,

Dwiyanto, Agus, 2012, Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1.

Read More

Manajemen Pelayanan Publik Bahan Kuliah Catatan 1

Bahan Kuliah 16 Oktober 2013

Catatan Penting: 1.

Pembagian urusan pemerintahan sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Kerancuan pembagian urusan antara susunan pemerintahan menjadi salah satu sumber masalah dalam peneyelengaraan pelayanan publik yang efisien, efektif dan akuntabel.

Sisi lain:

Bagaimana pemerintah dan manajer sector publik seharusnya memilih mitra kerjasama, apa factor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih mitra, dan apa yang seharusnya dilakukan untuk mengembangkan manajemen kolaboratif.

Manajemen kolaboratif sebagai salah satu pendekatan dalam manajemen dan administrasi publik belum memperoleh perhatian secara wajar dan memadai dari para  mahasiswa, praktisi, dan pemerhati manajemen dan kebijakan publik.

Sumber:,

Dwiyanto, Agus, 2012, Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Read More