Materi PIP, 21 Tingkat Kinerja

21 TINGKAT KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Dilihat dari obyek apa yang dikerjakan dan siapa yang bertanggung jawab mengerjakannya, kinerja Pemerintah Daerah dapat dibagi atas:

1.       Kinerja Kebijakan;

2.       Kinerja Program dan;

3.       Kinerja Kegiatan

Sumber:

Chabib Soleh, Suripto, Menilai Kinerja Pemerintah Daerah, Model Penilaian Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan, Akhir Tahun, dan Laporan Pelaksanaan APBD, Fokus Media, 2011, hlm. 7.

Read More

Materi PIP, 20 Arti Penting Kinerja

20 ARTI PENTING KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH

Kinerja organisasi Pemerintah Daerah memiliki arti yang sangat penting, bukan saja bagi masyarakat selaku pemilik kedaulatan, dan para donatur selaku penyumbang dana, tetapi juga penting bagi Pemerintah Daerah sendiri selaku Eksekutif, terlebih-lebih bagi DPRD yang secara fungsional memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan:

Arti Penting Kinerja Organisasi Bagi Pemerintah Daerah:

1.       Sebagai umpan balik bagi Kepala Daerah untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang;

2.       Untuk menemukenali Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mana yang memberikan kotribusi terbesar dan SKP mana yang kurang dalam memberikan kontribusi terhadap proses pencapaian visi, serta mengidentifikasi berbagai factor penyebab keberhasilan dan kekurang berhasilan dari setiap SKPD;

3.       Untuk membangkitkan motivasi kerja SKPD dan jajarannya agar bekerja lebih produktif;

4.       Untuk merumuskan kembali kebijakan, program dan kegiatan yang dinilai lebih efektif berikut penganggarannya serta metode / teknik pelaksanaan yang lebih efisien dalam proses pencapaian visi;

5.       Melalui laporan kinerja, pemerintah daerah menginformasikan tingkat keberhasilan / kegagalannya secar jujur serta menjelaskan berbagai factor kegagalannya baik kepada masyarakat, kepada pemberi donasi, kepada DPRD dan kepada Pemerintah tingkat di atasnya;

Arti Penting Kinerja Pemerintah Daerah Bagi Para Donatur :

1.       Sebagai bahan evaluasi, apakah tujuan pemberian donasi, sesuai dengan apa yang diharapkan ?

2.       Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, para donatur  akan mumutuskan, apakah akan meneruskan pemberian atau menghentikan donasinya.

Arti penting kinerja pemerintah daerah bagi DPRD

1.       Melalui laporan kinerja pemerintah daerah DPRD dapat melakukan evaluasi tingkat keberhasilan / kegagalan Kepala Daerah dalam melaksanakan Peraturan Daerah yang telah disetujuinya;

2.       Melalui evaluasi kinerja, DPRD memiliki bahan yang cukup untuk memberikan saran / rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan dating;

3.       Sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan  di masa yang akan dating;

Arti penting kinerja pemerintah daerah bagi masyarakat Daerah

1.       Melalui laporan kinerja pemerintah daerah, rakyat dapat melaksanakan penilaian atas keberhasilan / kegagalan pemerintah daerah dalam proses pencapaian misi dan visinya;

2.       Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan pilihan politiknya dalam pemilihan kepala daerah di masa yang akan dating;

3.       Sebagai bahan untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya berkenaan dengan mutu pelayanan kepada masyarakat yang merupakan urusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

4.       Sebagai bahan untuk menagih atas janji-janji Kepala Daerah pada saat kampanye pemilihan kepala daerah;

5.       Sebagai bahan pertimbangan untuk menyampaikan aspirasi dalam proses perencanaan pembangunan dari bawah (bottom up planning).

Sumber:

Chabib Soleh, Suripto, Menilai Kinerja Pemerintah Daerah, Model Penilaian Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan, Akhir Tahun, dan Laporan Pelaksanaan APBD, Fokus Media, 2011, hlm.  5 – 7.

Read More

Pendidikan Politik Akar Rumput - Hasil Penelitian

     PENDIDIKAN POLITIK

PENDIDIKAN POLITIK BELUM MENYENTUH AKAR RUMPUT

Masyarakat tidak paham dunia politik, tidak paham tujuan partai politik, dan merasa tidak ada manfaatnya berpolitik.

Karena itu, tak heran jika mereka kemudian menjadi apatis dan tidak peduli pada politik.

Ini adalah secuil kenyetaan betapa pendidikan politik belum menyentuh akar rumput.

Jika demikian adanya, maka sebenarnya konsolidasi demokrasi belum berjalan.

Ini adalah fenomena yang terjadi di semua .

Penelitian yang dilakukan Joverd Frndli Frans, lulusan Pascasarjana Program Studi Sosiologi Universitas Patimura Ambon, menyebutkan, masyarakat tak paham politik karena banyak kader parpol tidak tahu apa ideologi, visi dan misi parpolnya.

Pendidikan politik dimaksudkan agar masyarakat tak lagi jadi obyek yang didominasi untuk keperluan sesaat parpol.

Lebih dari itu, pendidikan politik kepada masyarakat diharapkan bias mengubah cara berpikir yang lama menuju pemikiran masyrakat yang baru.

Dengan demikian, masyarakat sadar akan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penelitian Joverd di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, menyatakan, UU No 2 Th 2008 tentang Partai Politik ternyata tidak dipahami dengan baik oleh anggota Legislatif, juga Pengurus Parpol.

Tak heran jika pendidikan politik kepada masyarakat tidak berjalan.

Pengetahuan tentang pendidikan politik yang dimengerti pengurus parpol dan kader parpol yang menjadi anggota legislative hanya berdasarkan interpretasi diri mereka, bukan berdasarkan UU No 2/2008.

Masyarakat menentukan pilihan terhadap suatu parpol bukan berdasarkan kecerdasan, pengetahuan dan pemahaman yang sebenarnya tentang sebuah perpolitikan, kata Joverd.

Namun masyarakat memilih suatu parpol lebih didasrkan dominasi-dominasi kekuasaan factor-faktor yang lain.

Faktor-faktor itu seperti hati nurani yang didasarkan atas balas budi dan ketidak puasan atau kekecewaan.

Ada juga factor kesejahteraan social atau materi/ uang, factor keluarga atau kekerabatan, juga sosok atau figure.

TUGAS PARPOL

Sosiolog dari Universitas Patimura, Ambon, Dr Tontji Soumokil, mengatakan, tugas parpol memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Sayangnya hal tersebut tidak dilakukan parpol.

Parpol masih melihat masyarakat hanya sebagai pendukung dalam pemilu atau pemilihan kepala daerah untuk menuju tampuk kekuasaan.

Rakyat diberi uang dan diminta mencontreng.

Ini menciptakan ketergantungan dan tidak mendidik masyarakat menjadi kritis.

Bagi kandidat legislative ataupun kepala daerah yang penting dapat suara, itu adalah cara yang keliru, katanya.

Sumber:

Umi Kulsum dan E lok Dyah Messwati, Kompas, Selasa, 1 Mei 2012, halaman 5.

Read More

Materi PIP, 19 Kinerja Pemerintah - Daerah

19  KINERJA PEMERINTAH - DAERAH

Arti Kinerja:

Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (strategic planning) sutau organisasi.

Kinerja Pemerintah Daerah:

Dapat didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksanaan sutau kegiatan / program / kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Daerah.

Sebagai pertanggungjawaban kepada publik, kinerja pemerintah daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai tingkatan pencapaian hasil, dikaitkan dengan misi dan visi organisasi, serta dampak positif dan negative  kebijakan operasional yang telah diambil.

Sumber:

Chabib Soleh, Suripto, Menilai Kinerja Pemerintah Daerah, Model Penilaian Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan, Akhir Tahun, dan Laporan Pelaksanaan APBD, Fokus Media, 2011, hlm. 3 - 5

Read More

Materi PIP, 18 Peningkatan Kinerja

18 PENINGKATAN KINERJA APARATUR NEGARA

Kegiatan Pokok yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan system pengawasan dan audit serta system akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur Negara yang bersih, akuntabel dan bebas KKN:

a.       Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat;

b.      Menata dan menyempurnakan kebijakan system, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan independen, efektif, transparan dan akuntabel;

c.       Meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hokum;

d.      Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;

e.      Mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja;

f.        Mengembangkan tenaga pemeriksa professional;

g.       Mengembangkan system akuntabilitas kinerja dan mendorong peningkatan implementasi pada seluruh  instansi;

h.      Mengembangkan dan meningkatkan system informasi dan perbaikan kualitas informasi pengawasan;

i.         Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil ketatalaksanaan.

Sumber:

Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan, Mewujudkan Pelayanan prima dn Kepemerintahan Yang Baik, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 304.

Read More

Materi PIP, 17 Sasaran Mewujudkan GG

17 SASARAN MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

1.       Berkurangnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di birokrasi dan dimulai dari pejabat paling tinggi;

2.       Terciptanya system kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, professional dan akuntabel;

3.       Terhapusnya aturan, peraturan dan praktik diskriminatif terhadap warganegara, kelompok atau golongan masyarakat;

4.       Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

5.       Terjadinya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan peraturan dan perundangan di atasnya.

Sumber:

Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan, Mewujudkan Pelayanan prima dn Kepemerintahan Yang Baik, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, 303.

Read More