Kamis, 08 Mei 2014

Kepuasan Kerja


KEPUASAN KERJA

Sikap karyawan yang berkaitan  engan kepuasan kerja dan komitmen organisasi adalah minat utama dalam bidang perilaku organisasi dan praktek manajemen sumber daya manusia

Pembahasan kepuasan kerja focus pada sikap karyawan terhadap pekerjaan mereka dan pembahasan komitmen organisasi focus sikap karyawan terhadap organisasi secara menyeluruh.

APA YANG DIMAKSUD KEPUASAN KERJA ?

Locke memberikan definisi komprehensif dari kepuasan kerja yang meliputi reaksi atau sikap kognitif, afektif, dan efaluatif dan menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah “keadaan emosi yang senang atau emosi positif yang berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang.

Kepeuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai penting.

Tiga dimensi yang diterima secara umum dalam kepuasan kerja:
1.       Kepuasan kerja merupakan respon emosional terhadap situasi kerja;
2.       Kepuasan kerja sering ditentukan menurut seberapa baik hasil yang dicapai memenuhi atau melampaui harapan;
3.       Kepuasan kerja mewakili beberapa sikap yang berhubungan.

Sumber: Fred Luthans, 2006, Perilaku Organisasi, Penerbit ANDI, Yogyakarta, hlm. 243.

2 komentar:

  1. NAMA : DECKY DOWANSIBA NIM : 2012210017 PRODI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
    Banyak contoh otonomi daerah lainya yang ‘’gagal’’ dalam penerapannya.Hal ini diperparah dengan regulasi yang masih timpang mengenai jalanya suatu pemerintahan daerah yang otonom.Pemerintah pusat seakan belum iklas melepas pemerintahan daerah untuk mengatur urusanya sendiri.karena masih ada berapa sector yang dipengaruhi oleh kebijakan pusat.keadaan ini tentu akan menghambat pergerakan daerah otonom,ketika keputusan daerah tidak sesuai degan keinginan pusat.Apakah harus menjadi Negara federal? Mungkin saja,mengingat penerapan otonomi daerah yang masih di daerah” abu-abu”.menjadi Negara federal yang akan memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai peran daerah dan pusat.Namun yang jadi masalah,apakah SDM pemerintah daerah kita siap untuk semua?.Kita lihat jika saat ini masih dikontrol oleh pusat saja banyak pejabat pejabat daerah yang tersandung sebagai permasalahan,korupsi misalnya,bagaimana nanti diberikan kebebasan sebebas bebasnnya untuk mengurus wilayahnya sendiri.Ini yang menjadi perhatian kita semua,karena ternyata peraksanaan otonomi daerah di berbagai daerah di Indonesia belum berjalan sepenuhnya sesuai konteks.

    BalasHapus
  2. NAMA : DECKY DOWANSIBA NIM : 2012210017 PRODI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
    Banyak contoh otonomi daerah lainya yang ‘’gagal’’ dalam penerapannya.Hal ini diperparah dengan regulasi yang masih timpang mengenai jalanya suatu pemerintahan daerah yang otonom.Pemerintah pusat seakan belum iklas melepas pemerintahan daerah untuk mengatur urusanya sendiri.karena masih ada berapa sector yang dipengaruhi oleh kebijakan pusat.keadaan ini tentu akan menghambat pergerakan daerah otonom,ketika keputusan daerah tidak sesuai degan keinginan pusat.Apakah harus menjadi Negara federal? Mungkin saja,mengingat penerapan otonomi daerah yang masih di daerah” abu-abu”.menjadi Negara federal yang akan memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai peran daerah dan pusat.Namun yang jadi masalah,apakah SDM pemerintah daerah kita siap untuk semua?.Kita lihat jika saat ini masih dikontrol oleh pusat saja banyak pejabat pejabat daerah yang tersandung sebagai permasalahan,korupsi misalnya,bagaimana nanti diberikan kebebasan sebebas bebasnnya untuk mengurus wilayahnya sendiri.Ini yang menjadi perhatian kita semua,karena ternyata peraksanaan otonomi daerah di berbagai daerah di Indonesia belum berjalan sepenuhnya sesuai konteks.

    BalasHapus