Judul penelitian : Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Untuk Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah. (suatu studi pada kantor Pemerintah Kabupaten Malang)
Nama Mahasiswa : Angela Citrany Daychi
Nim : 2007210006
Konsentrasi : Otonomi Daerah Dan Pelayanan Publik
Program studi : Ilmu Admitrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas : Tribhuwana Tunggadewi Malang
Pembimbing : Agung Suprojo, S.kom.MAP
Dody Setyawan, S.Sos
Drs. Sugeng Rusmiwari, M.Si (Coo).
1) Pendahuluan
Peran pemerintah adalah memberi pelayanan kemasyarakat, meningkatkan kemampuan masyarakat, kehidupan yang demokratis serta terlaksananya pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sehingga masyarakat menuntut agar pemerintah untuk mewujudkan serta mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan dan fungsi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
Sampai saat ini nampaknya upaya perwujudan Good Governance masih dihadapkan pada inefesiensi di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.Penyebab utama dari berbagai inefisiensi tersebut antara lain adalah belum memadainya pemerintah sebagai tulang punggung penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah dipandang belum dapat menentukan secara jelas visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai. Disamping itu, pemerintah juga dianggap belum mampu mengelola sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya secara professional, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya belum dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis (Sedarmayanti, 2003).
Sarundajang (2000) mengatakan bahwa otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan makmur.
2) Rumusan Masalah
1) Seberapa besar peran pemerintah dalam mewujudkan Good Governance?
2) Bagaimanakah peran pemerintah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah?
3) Bagaimankah perwujudan Good Governance untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah?
3) Tujuan Penelitian
- Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pemerintah dalam mewujudkan Good Governance.
- Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pemerintah untuk menujang pelaksanaan otonomi daerah.
c. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perwujudan Good Governance untuk menunjang pelaksanan otonomi daerah.
4) Manfaat penelitian
1. Manfaat teoritis
Dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pihak Akademis terutama Ilmu Administrasi Negara.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber referensi bagi penelitian-penelitian lain demi kesempurnaan bidang ilmu yang bersangkutan.
5) Tinjauan pustaka
1. Pemerintah
Menurut :
Ø Koswara, 1997
Ø Rasyid, 1996
Ø Kooiman,1993
Kesimpulannya pemerintah adalah kegiatan pengarahan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kemampuan masyarakat, meningkatkan kehidupan berdemokrasi dilapisan bawah, serta menigkatkan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Good governance
Menurut
Ø Sedarmayanti, 2003
Ø Rhodes, 1997
Ø Rasyid, 1997
Kesimpulanya, good governance adalah pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efesien dan efektif, dan adanya transparansi penyelenggaran pemerintahan dan akuntabilitas.
3. Otonomi daerah
Menurut :
Ø Imam hidayat, 2003
Ø Koswara 1997
Ø Hoessein, 1994
Kesimpulan otonomi daerah adalah wewenang atau kekuasaan dimana daerah berhak mengatur dan mengelola kepentingan sendiri daerahanya dan daerah mempunyai kebebasan inisiatif dalam penyelenggaraan rumah tangga dan pemerintah di daerah.
6) Hipotesis
Kerangka berpikirnya adalah Jika pemerintah berperan secara efektif dalam mewujudkan Good Governance maka pelaksanaan otonomi daerah efektif pula. Maka hipotesisnya adalah di duga peran pemerintah sangat besar terhadap terwujudnya Good Governance untuk menujang pelaksanaan otonomi daerah.
7) Metode penelitian
1) Jenis penelitian
Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Pedekatan Deskriptif adalah usaha mengupayakan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta, hasil penelitian ditekankan pada gambaran objektif tentang keadaan yang sebenarnya dan objek yang diteliti. Sedangkan pendekataan Kuantitatif adalah sebagai prosedur yang diperoleh melalui hasil pembagian kuesioner, yang kemudian diisi oleh responden berdasarkan pertanyaan yang tersedia kemudian peneliti menghubungkan dengan keadaan atau fenomena yang sebenarnya dilapangan, yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Data dari hasil kuesioner kemudian dituangkan dalam bentuk angka dan tabel.
2) Lokasi penelitian
Lokasi penelitian yaitu tempat dimana penelitian akan dilakukan, yang berhubungan atau sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti tersebut. Lokasi penelitian adalah kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kab. Malang.
3) Populasi dan sampel
Populasi oleh Sugiyono (1999) didefinisikan sebagai obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di kantor Badan Kepegawaian Daerah yang berjumlah 67 orang dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kab. Malang yang berjumlah 126 orang.
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak dapat mampu mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena kerterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat mengunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul–betul refresentatif (mewakili). Sugiyono (2008).
Teknik sampling dalam penelitian ini adalah stratifite random sampling dan purposive sampling. Stratifite random adalah sampel yang diambil berdasarkan stratifikasi sturktur organisasi yang ada serta populasi akan dipilah–pilah kedalam tingkatan tertentu baru kemudian sampel ditarik secara acak dari masing–masing tingkatan yang ada, sedangkan purposive sampling atau sampel artinya kuesioner yang dibagi ditujukan kepada masyarakat yang dianggap mengerti dengan masalah yang diteliti.jadi sampel yang dalam penelitian ini sebanyak 35 orang yang terdiri dari pegawai Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang kab. Malang serta masyarakat.
4) Jenis data
a. Data primer
Data primer adalah sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data Sugiyono(2008). Data primer dalam penelitian ini adalah Pimpinan beserta pegawai atau staf yang ada di kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kab. Malang.
b. Data skunder
Data Sekunder : Adalah data yang memang sudah ada dilokasi penelitian, contoh dokumen-dokumen, daftar hadir, dokumentasi, letak geografis, batas wilayah,s ketinggian dari permukaan laut, peta, struktur organisasi, bagan organisasi, komposisi dan pegawai ( jenis kelamin, pendidikan, masa kerja, jabatan, pekerjaan dan agama), pembagian wilayah / peta, dan work and job discription.
Data skunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya. Data skunder berupa dokumen – dokumen atau arsip.
5) Variabel dan indikator
Kidder (1981), menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas (Qualitities) dimana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulannya.
a). Variabel Bebas ( Independen Variable)
1. Pemerintah
· Pengarahan
· Pemberian Pelayanan
· Pengaturan
· Pembanggunan
· Koordinasi
· Pemberdayaan Masyarakat
b). Variable Terikat (Dependen Variable)
2. Good Governance
· Fungsional
· Pelayanan yang efisien
· Pemerintah yang bertanggung jawab
· Transparansi
· Partisipatif
· Akuntabilitas
3. Otonomi Daerah
· Hak
· Kebebasan Inisiatif
· Mengatur
· Mengurus
· Wewenang
· Kemandirian
6) Instrument dan Teknik Pengumpulan Data
a. observasi
Observasi yaitu proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda-benda) atau yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Indriantoro dan Supomo (2002).
b. Kuesioner
Kuesioner adalah pertanyaan tentang fakta-fakta yang di anggap di kuasai responden. Fakta – fakta tersebut bisa saja berhubungan dengan responden. Dengan suatu keadaan ataupun dengan orang yang dikenal oleh responden sendiri. Kuesioner atau angket digunakan bila responden jumlahnya besar, dapat membaca dengan baik dan dapat mengungkapkan hal-hal yang sifatnya rahasia.
c. Dokumentasi
Sugiyono (2007) dokumen yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Jadi dokumen dapat dipahami sebagai setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang di persiapkan maupun tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian.
7) Penyajian data
Penyajian data yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun memberikan kemungkinan untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk Tabel, tabulasi silang, grafik, diagram dan kalimat untuk memudahkan cara pembaca data dari hasil peneliti.
8) Teknik analisis data
Menurut Miles dan Hubermen (1984), dalam buku Sugioyono(2009) analisis data kuantitatif terdiri dari tiga jalur kegiatan yang secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kan kesimpulan atau verifikasi sebagai berikut :
a. Reduksi data yaitu dengan menajamkan, mengolongakan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat di tarik dan diverifikasi.
b. Data display (penyajian data) yaitu dilakukan dalam bentuk Tabel, grafik, phei chard, pictogram. Penyajian data ini terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan,sehingga mudah dipahami.
c. Conlucion drawing/verifikasi yaitu penarik kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dana akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
d. Skala Liker, dengan skala Liker variable yang akan diukur dijabarka menjadi indikator variabel. Indikator dijadikan sebagai titik tolak untuk menjadi item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Skala Liker mempunyai Gradasi atau tingkatan nilai. Yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :
v Sangat Baik = SB = 5
v Baik = B = 4
v Cukup Baik = CB = 3
v Tidak Baik = TB = 2
v Sangat Tidak Baik = STB = 1
8. Hasil penelitian
Penyajian, analissis dan interprestasi data :
a) Rekapitulasi Variabel bebas (x) yaitu pemerintah.
Maka kelas intervalnya adalah :
v 47.00 - 42.20 = 5 atau 14.3 %, [1] (Sangat Tidak Baik)
v 42.19 - 37.39 = 4 atau 11.4 %, [2] (Tidak Baik)
v 37.38 - 32.58 = 3 atau 8.6 %, [3] (Cukup Baik)
v 32.57 - 27.77 = 16 atau 45.7 %, [4] (Baik)
v 27.76 – 22.96 = 7 atau 20 %, [5] (Sangat Baik)
Jika dilihat dari kelas intervalnya adalah 47.00 - 42.20 = 5 atau 14.3 %, [1] (Sangat Tidak Baik), 42.19 - 37.39 = 4 atau 11.4 %, [2] (Tidak Baik) , 37.38 - 32.58 = 3 atau 8.6 %, [3] (Cukup Baik), 32.57 - 27.77 = 16 atau 45.7 %, [4] (Baik), 27.76 – 22.96 = 7 atau 20 %, [5] (Sangat Baik).Sehingga dapat dikatakan peran pemerintah adalah baik
Maka kelas intervalnya adalah :
v 49.00 – 45.00 = 2 atau 5.7 %, [1] (Sangat Tidak Baik)
v 44.99 – 41.00 = 7 atau 20 %, [2] (Tidak Baik)
v 40.99 – 37.00 = 1 atau 2.9 %, [3] (Cukup Baik)
v 36.99 – 33.00 = 12 atau 34.3 %, [4] (Baik)
v 32.99 – 29.00 = 13 atau 37.1 %, [5] (Sangat Baik)
Jika dilihat dari kelas intervalnya adalah 49.00 – 45.00 = 2 atau 5.7 %, [1] (Sangat Tidak Baik), 44.99 – 41.00 = 7 atau 20 %, [2] (Tidak Baik) , 40.99 – 37.00 = 1 atau 2.9 %, [3] (Cukup Baik), 36.99 – 33.00 = 12 atau 34.3 %, [4] (Baik), 32.99 – 29.00 = 13 atau 37.1 %, [5] (Sangat Baik). Sehingga good governance dapat dikatakan sanggat baik.
Maka kelas intervalnya adalah :
v 28.00 – 26.00 = 2 atau 5.7 %, [1] (Sangat Tidak Baik)
v 25.99 – 24.00 = 8 atau 22.9 %, [2] (Tidak Baik)
v 23.99 – 22.00 = 7 atau 20 %, [3] (Cukup Baik)
v 21.99 – 20.00 = 16 atau 45.7 %, [4] (Baik)
v 19.99 – 18.00 = 2 atau 5.7 %, [5] (Sangat Baik)
Jika dilihat dari kelas intervalnya adalah 28.00 – 26.00 = 2 atau 5.7 %, [1] (Sangat Tidak Baik), 25.99 – 24.00 = 8 atau 22.9 %, [2] (Tidak Baik), 23.99 – 22.00 = 7 atau 20 %, [3] (Cukup Baik), 21.99 – 20.00 = 16 atau 45.7 %, [4] (Baik), 19.99 – 18.00 = 2 atau 5.7 %, [5] (Sangat Baik). Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan otonomi daerah adalah baik.
Perbandingan Variabel X, Y1 dan Y2
Kecenderungan Variabel X Variabel Y1 Variabel Y2
Sangat baik 20% 37,1% 5,7%
Baik 45,7% 34,3% 45,7%
Cukup 8,6% 2,9% 20%
Kurang Baik 11,4% 20% 22,9%
Tidak Baik 14,3% 5,7% 5,7%
Berdasarkan hasil analisis skala Likert dalam klasifikasi jawaban responden diatas dapat dimaknai bahwa peran Pemerintah dalam mewujudkan Good Governance untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah di Pemerintahan Kabupaten Malang Sudah Baik.
9. Kesimpulan dan saran
v Kesimpulan
1. Dari hasil analisis data menunjukan bahwa Peran Pemerintah dalam mewujudkan Good Governance yang dilakukan selama ini di Kantor Bandan Kepegawaian Daerah dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang dapat berjalan Baik. Hal ini dapat dilihat dari klasifikasi jawaban responden pada tabel perbandingan hasil analisis data yaitu variabel bebas (X) sebesar 45.7 %. Dan dapat juga didukung oleh hasil analisis regresi dengan nilai signifikan 3.67E-13 sehingga dapat dikatakan hipotesisnya diterima.
2. Peran Pemerintah dalam konteks pelaksanaan Otonomi Daerah sudah berjalan dengan Baik hal ini dapat dilihat dari hasil data jawaban responden pada variabel terikat (Y2) sebesar 45.7 %. Dan dapat juga didukung oleh hasil analisis Regresi dengan nilai signifikan 0.0471661 sehingga dapat dikatakan hipotesisnya diterima.
3. Perwujudan Good Governance untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah di Kantor Bandan Kepegawaian Daerah dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang sudah Sangat Baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden pada Variabel Terikat (Y1) sebesar 37.1 %. Dan dapat juga didukung oleh hasil analisis Regresi dengan nilai signifikan 0.2335202 sehingga hipotesisnya diterima.
v Saran
1. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Peran Pemerintah dalam mewujudkan Good Governance di Kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Malang sudah baik namun perlu diupayakan sehingga lebih maksimal lagi sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
2. Dari data penelitian diharapkan perwujudan Good Governance untuk Pelaksanaan Otonomi Daerah di Pemerintahan Kabupaten Malang disarankan untuk ditingkatkan lagi sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih baik dan masyarakat bisa benar-benar merasakan kesejahteraan dari Pemerintah.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih dalam lagi tentang masalah yang peneliti teliti dalam skripsi ini sehingga bisa dijadikan refrensi untuk meningkatkan Pemerintahan yang lebih baik lagi.
Daftar Pustaka !
????????? (tolong dilengkapi)
Catatan: Teori yang belum lengkap tolong dilengkapi.
0 komentar:
Posting Komentar