Rabu, 28 Maret 2012

Materi 3 PIP Kepemerintahan



Materi 3

Renungan:
1.       Allah Swt, berfirman “Maka disebabkan rahmat Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kami bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagimereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatklan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya (QS. Ali-Imran [3], ayat 159).
2.       Dari Ibnu Abbas ra., bahwa Nabi Saw., saat mengutus Muaddz ke Yaman maka beliau berpesan: “Berhati-hatilah dari do’anya orang-orang yang teraniaya, sesungguhnya di antara dia dengan Allah tidak ada hijab (pembatas).”  (Muttafaq Alaih / Al lu’lu’ wal Marjan: 12, dalam Esiklopedi Tematis  Ayat Al-Qur’an dan Hadits, Jilid 1, Widya Cahaya, 2010, h. 12).

KEPEMERINTAHAN (Governance)
Paradigma Perubahan Government (Pemerintah) menjadi Kepemerintahan (Governance)
Secara urmum Governance
1.       Diartikan  sebagi kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya.
2.       Mencakup  3 (tiga) domain,  yaitu:
a.       State (Negara / Pemerintahan)
b.      Private sectors (sector swasta / dunia usaha)
c.       Society (Masyarakat)
d.      Mencakup  3 (tiga) domain,  yaitu:
Sumber: Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan, PT Refika Aditama, 2009, h. 270.

ISU
1.       Keterbatasan dan kelemahan pemerintah serta perkembangan lingkungan global berujung pada ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah sekaligus menunjukkan adanya gejala kegagalan pemerintah dalam mengelola pembangunan nasional diberbagai sector.
2.       Kegagalan pemerintah dipicu pula oleh penyalah gunaan wewenang aparatur pemerintah, sentralistik, top-down, self-oriented, monopolistic, tidak efektif dan tidak efisien, represif dan kurang peka terhadap aspirasi masyarakat yang mendorong suburnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sumber: Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan, PT Refika Aditama, 2009, h. 271.

ISU / Data
1.       Desentralisasi berpotensi menciptakan transparansi dan akuntabilitas dan bisa menjadi modal untuk menumbuhkan demokrasi local.
2.       Akan tetapi, kenyataannya kebijakan desentralisasi di dalamnya tidak otomatis mengandung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
3.       Terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan lebih demokratis menuntut adanya praktek kepemerintahan lokal  yang lebih baik yang membuka peran serta masyarakat.
4.       Pemerintah lokal memiliki peluang besar untuk mendorong demokratisasi, karena proses desentralisasi lebih memungkinkan  adanya pemerintahan yang lebih responsive, representative, dan akuntabel.
5.       Desentralisasi harus simultan membawa penguatan kapasitas institusi lokal dan membangun system pemerintah yang responsive, artinya tidak hanya memperkuat pemerintah lokal saja, tetapi juga memastikan bagaimana pemerintah dapat menjalankan fungsi  pelayanan publiknya secara akuntabel.
6.       Potensi demokratisasinya desentralisasi sangat mungkin tercapai apabila terdapat institusionalisasi peran serta masyarakat di tingkat lokal.
7.       Karena kalau tidak, maka pemerintah telah terdesentralisasi, dapat mengakibatkan kalangan elit lokal  yang mendapatkan kekuasaan baru, akan lebih berpotensi  mendapat keuntungan untuk dirinya sendiri.
8.       Oleh sebab  itu masyarakat harus secara sistematis ikut terlibat dalam proses perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan evaluasi program.
Sumber: Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan, PT Refika Aditama, 2009, h. 270.

Pusat Perhatian Utama  Governance:
1.       Adalah perbaikan kinerja  atau perbaikan kualitas.
2.       Proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan atau tidak diimplementasikan.
3.       Dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti Corporate Governance, International Governance, National Governance, dan Local Governance.

Sumber: Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan, PT Refika Aditama, 2009, h. 273.


0 komentar:

Posting Komentar