TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK

AN-NAS

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1.       Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhannya manusia;

2.       Raja manusia;

3.       Sembahan manusia;

4.       Dari kejahatan (bisikan) setan yang ber-sembunyi;

5.       Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia;

6.       Dari (golongan) jin dan manusia.

TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK

Banyak yang telah/sedang diupayakan dalam rangka pembaharuan administrasi publik dalam masa reformasi;

Beberapa hal yang mencuat dari berbagai pembahasan tentang administrasi publik pada  masa reformasi ini;

1.       Administrasi publik di Indonesia dewasa ini adalah hasil Orde Baru;

Birokrasi berhasil membawa bangsa Indonesia dari:

a.       Negara berpendapatan sangat rendah;

b.      Secara ekonomi negara yang berada di papan paling bawah di antara negara baru merdeka;

c.       Menjadi negara berpendapatan menengah; dan tengah

d.      Menuju negara industri baru; walau banyak ketimpangan

e.      Baik antar golongan pendapatan maupun antar daerah;

f.        Namun kemiskinan telah berhasil diturunkan;

g.       Derajad pendidikan dan kesehatan tidak berbeda jauh dengan negara berkembang yang maju lainnya;

Banyak negara berkembang belajar dari Indonesia, antara lain tentang:

a.       Penyelenggaraan keluarga berencana; dan

b.      Manajemen logistic bahan pokok yang berjalan baik;

Administrasi publik di Indonesia pada akhir Orde Baru telah terdiri dari banyak orang yang terdidik dan kompeten di bidangnya, dan menjadi penunjang krisis multi dimensional tahun 1997/1998.   

2.       Dengan berbagai kesuksesan, banyak kelemahan;

Terutama karena system politik yang dianut waktu itu:

a.       Membuat  birokrasi menjadi alat politik;

b.      Tidak ada mekanisme control efektif;

c.       Sarat dengan dugaan korupsi;

d.      Kolusi;

e.      Nepotisme;

Reformasi yang berjalan 10 tahun belum merubah citra birokrasi yang negative, citra positif sudah lintur;

Program yang berjalan baik bahkan ditinggalkan tanpa pengganti, seperti:

a.       Posyandu;

b.      Dll

Program baru, yaitu pilot project reformasi birokrasi di beberapa instansi, menimbulkan tanda tanya akan:

a.       Efektivitasnya;  dan

b.      Keabsahannya;

 

3.       Reformasi baru menyentuh kulitnya;

Seperti perubahan nomenklatur (Deputi Menteri) tetapi beleum menyentuh substansi;

Reformasi birokrasi yang didasari pemberian imbalan (remunerasi) yang besar disbanding yang diterima birokrasi di tempat lain yang mungkin kerjanya tidak kurang kerasnya disbanding yang masuk pilot project, ternyata tidak membuktikan bahwa imbalan yang lebih baik menciptakan produktivitas yang lebih tinggi;

Hal ini terjadi antara lain di:

1.       Bea Cukai:

Praktik KKN tetap berjalan, bahkan makin bebas;

2.       Makamah Agung:

Terjadi konflik dengan Badan Pengawas Keuangan (BPK) sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut terjun;

Bagi masyarakat awam, birokrasi sekarang tidak berbeda dengan birokrasi lama, menurut kalangan dunia usaha:

a.       Aturan sama;

b.      Sikap sama;

c.       Bahkan makin bertambah lambatnya keputusan yang harusnya diambil;

Kemungkinan gerakan pemberantasan korupsi telah melibatkan birokrasi tidak berani bertindak apalagi mengambil risiko, tetapi hal itu sebetulnya tidak perlu terjadi, kalau segalanya jelas dan transparan;

4.       Sistem politik yang demokratis seharusnya diikuti birokrasi yang sepadan;

Namun system checks and balances masih belum berjalan benar;

Lembaga pengawasan, seperti DPR; dan penegak hukum telah kehilangan kepercayaan kepada institusi publik;

Adanya sejumlah besar masyarakat yan tidak ikut memilih atau golput, merupakan indikasi bahwa masyarakat tidak yakin atas lembaga politik di negara ini;

5.       Perubahan yang mendasar terjadi dengan desentralisasi dan otonomi daerah;

Yang membuat birokrasi pusat menjadi lebih kecil, karena sebagian dialihkan ke daerah;

Namun desentralisasi yang seharusnya membawa perbaikan dan kemajuan dalam pelayanan, belum membawa hasil yang diharapkan;

Bahkan yang terjadi adalah ketidak pastian  kewenangan antara yang ditetapkan oleh Undang-undang tentang pemerintahan daerah dengan kenyataan di lapangan;

Dipertanyakan di mana letak berbagai kewenangan sesudah desentralisasi:

a.       Pusat;

b.      Propinsi; atau

c.       Kabupaten/Kota

Salah satu sebab investasi ke Indonesia tidak banyak tumbuh disbanding negara tetangga dan negara berkembang lain yang setara karena ketidakjelasan kewenangan;

6.       Birokrasi di Indonesia belum tanggap dengan peluang yang terbuka dengan revolusi informasi dan globalisasi;

Berbagai kebijakan tidak menunjang upaya dunia usaha dan daerah dalam memanfaatkan peluang globalisasi;

Pemerintah yang seharusnya memelopori penetrasi daerah dan dunia usaha ke pasar internasional tidak merespons peluang dan kurang menunjukkan inisiatif dan agresivitas seperti yang ditunjukkan pemerintah di negara lain;

7.       Reformasi di Indonesia belum selaras dengan pemikiran paradigma administrasi yang berkembang;

Yang diperbaiki bukan pendekatan baru tetapi konsep administrasi yang “klasik”, di mana negara masih berperan besar;

Pendekatan mutrakhir seperti New Public Managemen (NPM) dan Good Governance (kepemerintahan yang baik) harus dikembangkan meskipun dimulai dalam skala terbatas;

Harus ada keberanian dan dukungan politik untuk inovasi dalam administrasi publik;

Yang  memungkinkan negara memanfaatkan semua potensi yang dimiliki untuk kesejahteraan dan memajukan bangsa;

Berbagai hal termaksud, untuk merangsang pemikiran dan memprovokasi tindakan yang lebih konkret, agar administrasi publik “bangun” dan bergerak cepat menghadapi dan menjawab tantangan yang ada;

Serta memanfaatkan peluang yang terbuka luas;

Yang sudah dimanfaatkan oleh banyak negara berkembang;

Yang dulu tingkat kemajuannya di bawah Indonesia dan sekarang menuju melebihi Indonesia;

Sumber:

Sedarmayanti, 2009, Reformasi Administra Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan, Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik, Penerbit Refika Aditama, Bandung.