PENDIDIKAN POLITIK PENDIDIKAN POLITIK BELUM MENYENTUH AKAR RUMPUT
Masyarakat tidak paham dunia politik, tidak paham tujuan partai politik, dan merasa tidak ada manfaatnya berpolitik.
Karena itu, tak heran jika mereka kemudian menjadi apatis dan tidak peduli pada politik.
Ini adalah secuil kenyetaan betapa pendidikan politik belum menyentuh akar rumput.
Jika demikian adanya, maka sebenarnya konsolidasi demokrasi belum berjalan.
Ini adalah fenomena yang terjadi di semua .
Penelitian yang dilakukan Joverd Frndli Frans, lulusan Pascasarjana Program Studi Sosiologi Universitas Patimura Ambon, menyebutkan, masyarakat tak paham politik karena banyak kader parpol tidak tahu apa ideologi, visi dan misi parpolnya.
Pendidikan politik dimaksudkan agar masyarakat tak lagi jadi obyek yang didominasi untuk keperluan sesaat parpol.
Lebih dari itu, pendidikan politik kepada masyarakat diharapkan bias mengubah cara berpikir yang lama menuju pemikiran masyrakat yang baru.
Dengan demikian, masyarakat sadar akan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Penelitian Joverd di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, menyatakan, UU No 2 Th 2008 tentang Partai Politik ternyata tidak dipahami dengan baik oleh anggota Legislatif, juga Pengurus Parpol.
Tak heran jika pendidikan politik kepada masyarakat tidak berjalan.
Pengetahuan tentang pendidikan politik yang dimengerti pengurus parpol dan kader parpol yang menjadi anggota legislative hanya berdasarkan interpretasi diri mereka, bukan berdasarkan UU No 2/2008.
Masyarakat menentukan pilihan terhadap suatu parpol bukan berdasarkan kecerdasan, pengetahuan dan pemahaman yang sebenarnya tentang sebuah perpolitikan, kata Joverd.
Namun masyarakat memilih suatu parpol lebih didasrkan dominasi-dominasi kekuasaan factor-faktor yang lain.
Factor-faktor itu seperti hati nurani yang didasarkan atas balas budi dan ketidak puasan atau kekecewaan.
Ada juga factor kesejahteraan social atau materi/ uang, factor keluarga atau kekerabatan, juga sosok atau figure.
TUGAS PARPOL
Sosiolog dari Universitas Patimura, Ambon, Dr Tontji Soumokil, mengatakan, tugas parpol memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Sayangnya hal tersebut tidak dilakukan parpol.
Parpol masih melihat masyarakat hanya sebagai pendukung dalam pemilu atau pemilihan kepala daerah untuk menuju tampuk kekuasaan.
Rakyat diberi uang dan diminta mencontreng.
Ini menciptakan ketergantungan dan tidak mendidik masyarakat menjadi kritis.
Bagi kandidat legislative ataupun kepala daerah yang penting dapat suara, itu adalah cara yang keliru, katanya.
Sumber:
Umi Kulsum dan E lok Dyah Messwati, Kompas, Selasa, 1 Mei 2012, halaman 5.
0 komentar:
Posting Komentar