UTS MPKW
Tugas UTS Metode Penelitian Kwantitatif
1.
Seluruh mahasiswa peserta matakuliah, menyusun Proposal
Penelitian (PKMP) lengkap, hasil proposal diemail ke alamat: sugengrusmiwari@yahoo.co.id
paling lambat tanggal 1 Mei 2015;
2.
Ringkasan atau abstrak, sementara disusun dalam
2 paragraf berisi Latar Belakang dan Masalah serta Metode Penelitian maksimal
200 kata, kata kunci maksimal 5, dikirim/dimasukkan pada komentar blog ini,
dengan menuliskan identitas mahasiswa pengirim yang jelas dan masuk kelas A/B,
serta judul penelitian yang direncanakan;
3.
Proposal yang tidak disertai dengan: nomor
kutipan dan urut dalam daftar pustaka, serta daftar pertanyaan
(terbuka/tertutup) yang tidak sesuai dengan kesimpulan pada term-paper, tidak
atau kurang diakuhi sebagai hasil tugas UTS;
Selamat berjuang, mohon maaf sugeng, semangat kamu pasti
bisa.
NAMA : MARIA KHIRISTIANI
BalasHapusNIM : 2012210043
PRODI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
KELAS : A
REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DALAM PENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DAERAH TERPENCIL
(Study Kasus Kantor Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Malang Jawa Timur).
Abstrak
Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu kenyataan bahwa kinerja birokrasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik sering mendapat kritikan. Hal ini memaksa pemerintah daerah selaku pemangku kekuasaan untuk melakukan perbaikan manajemen pelayanan publik. Salah satunya adalah dengan melakukan reformasi birokrasi dalam rangka perbaikan pelayan publik. Banyak daerah di Indonesia telah memprakarsai reformasi birokrasi. Dalam hal upaya menciptakan pelayanan publik yang prima disadari perlu sinergisitas yang komprehensif dan maksimal guna mencapai suatu titik konstan yang memuaskan masyarakat.
Tujuan utama dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana reformasi birokrasi tentang penerapan standar pelayanan publik dalam peningakatan kualitas pelayanan daerah terpencil, untuk mengetahui faktor-fakor pendukung, serta dampak reformasi birokrasi tentang penerapan standar pelayanan publik dalam peningkatan kualitas pelayanan di daerah terpencil.
Jenis Penelitian yang dilakukan model kualitatif, teknik pengumpulan data dengan langkah – langkah observasi, wawancara, triasgulasi, teknik sampling: proporsif sampling, snow boll sampling. analisa datadilakukan dengan tahapan, reduksi, penyajian, dan verivikasi, serta validasi data.
Kata kunci : Birokrasi, Standar Pelayanan Publik, Peningkatan Kualitas Pelayanan.
NAMA : DIOMEDES YASON
BalasHapusNIM : 2013210033
KELAS : B
JUDUL PEN : “Pentingnya Interaksi Simbolik Dalam Proses Pengambilan Keputusan”
RINGKASAN
Manusia unik karena mereka memiliki kemampuan memanipulasi simbol-simbol berdasarkan kesadaran. Pentingnya komunikasi khususnya melalui mekanisme isyarat vokal (bahasa), meskipun teorinya itu bersifat umum. Maka isyarat vokal lah yang potensial menjadi seperangkat simbol membentuk bahasa. Simbol adalah suatu rangakaian yang mengandung makna dan nilai yang dipelajari bagi manusia, dan respon manusia terhadap simbol adalah dalam pengertian makna dan nilainya, alih-alih dalam pengertian stimulasi fisik dari alat-alat indranya.
Maka suatu simbol dapat disebut signifikan atau memiliki makna, yaitu oleh karena adanya simbol itu sendiri dan dapat membangkitkan pada individu, yang selalu menyampaikannya dengan respon yang sama seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya dan muncul pada individu yang dituju. Apabila kita sudah merasa memiliki simbol-simbol yang sangat bermakna tersebut, maka tidak salah lagi kita harus bisa berkomunikasi dalam arti yang sesungguhnya. Ringkasnya, dalam suatu isyarat yang dikuasai oleh manusia dan berfungsi bagi manusia itu adalah untuk membuat penyesuaian yang sangat mungkin diantara individu-individu yang terlihat dalam setiap tindakan sosial. Dengan merujuk pada objek atau objek-objek yang sangat berkaitan dengan tindakan tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan model kualitatif, teknik pengumpulan data dengan langkah-langkah wawancara,kuesioner terbuka, observasi. teknik sampling: sampling purposive, snowball sampling, analisis data dilakukan dengan tahapan : Reduksi data, Penyajian data dan Verification.
Kata Kunci : Interaksi Simbolik, Proses, Keputusan.
Nama : Dwi Oknawati
BalasHapusNIM : 2012210020
Kelas : A
PENGARUH REFORMASI BIROKRASI TERHADAP PENATAAN SDM APARATUR DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
(Suatu penelitian di BKD Pemkot kota Malang)
Abstrak
Di tengah tuntutan masyarakat saat ini tentang reformai birokrasi terhadap penataan SDM / Aparatur di pemerintahan yang belum tertata dengan sempurna, banyak masyarakat beranganggapan bahwa lemahnya kemampuan aparatur dipemerintahan. Di era reformasi ini sangat memprihatinkan karena banyaknya para Aparatur yang tidak sesuai dengan kopetensinya, itu terjadi karena salahnya dalam perikrutan aparatur PNS sehingga pemerintahan tidak lebih baik dibanding sebelumnya adalah benar bahkan ada kecenderungan semakin menurun. Bagaimana upaya pemerintah bisa mewujudkan good governace semaksimal mungkin sesuai yang diharapkan, maka pemerintah harus bersifat tegas bagaimana caranya penataan SDM / Aparatur tertata dengan baik, Penyelenggaraan pemerintahan jelas. birokrasi yang didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah berdasarkan hierarki dan jenjang jabatan, secara jelas menggaris bawahi peran utama dari pelaku atau aktor penyelenggaranya yakni aparatur pemerintah.
Penelitian yang dilakukan model diskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data berdasarkan observasi, kousioner, teknik sampling: stratified random sampling, penyajian dan analisa data dilakukan dengan tahapan reduksi ata, verification, pengumpulan data dengan uji validitas dan uji reabilitas.
Kata kunci: reformasi birokrasi, penataan SDM aparatur, good governace
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusNama : Ahoi
BalasHapusNim : 2013210009
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Kelas : B
Pentingnya Implementasi Motivasi dalam menumbuhkan Kepemimpinan SMART (Specivic, Measurable, Achievable, Relevant, Timed).
(Study kasus organisasi karang Taruna Di kelurahan Desa Tlogomas Kota Malang Jawa Timur).
ABSTRAK
Karang Taruna merupakan generasi penerus masa depan bangsa,tetapi yang terjadi saat ini Karang Taruna seakan hilang exsistensinya, banyak para kader pemuda yang berpendidikan namun tidak mencermikan sifat berpendidikan, hingga banyaknya pengangguran, itu lah yang dijumpai pada kader pemuda penerus bangsa Karang Taruna di era globalisasi ini. Hingga timbulnya tindak kekerasan, sampai terjangkit kasus narkotika bahkan pidana. Padahal mereka juga termasuk calon pemimpin bangsa yang seharusnya mampu berkarya dan berprestasi didalam wadah Karang Taruna. Sehingga didalam era saat ini perlu adanya motivasi,sesuai pengertiannya motivasi merupakan dorongan dasar yang menggerakan seseorang bertingkah laku, dorongan ini berbeda pada diri seseorang. Mengacu dari latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan dari PKM-P ini :
- Untuk mengetahui Bagaimana motivasi Kepemimpinan SMART di Karang Taruna Kelurahan Tlogomas.
- Untuk mengetahui factor – factor apa yang menjadikan pentingya Implementasi Motivasi dalam menumbuhkan Kepemimpinan SMART di Karang Taruna Kelurahan Tlogomas.
- Untuk mengetahui dampak apa yang menjadikan pentingya Implementasi Motivasi dalam menumbuhkan Kepemimpinan SMART di Karang Taruna Kelurahan Tlogomas.
Jenis penelitian yang di lakukan model kualitatif,teknik pengumpulan data dengan langkah-langkah,Observasi,Wawancara,Trigulasi,Teknik Sampling,Purposive Sampling,Snowball sampling, Teknik Analisis Data,Reduksi Data,Penyajian Data,Serta Verivication Data.
Kata Kunci :Implementasi, Motivasi, Kepemimpinan, SMART.
BalasHapusNama : Antonius Asin
Nim : 2013210016
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Kelas : A
ANALISIS GAYA KEPIMPINAN PADA INSTANSI PEMERINTAHAN
KOTA MALANG
“Study Kasus Keluruhan Tlogomas Malang Jawa Timur”
ABSTRAK
Universitas-universitas ternama di indonesia merupakan pondasi kuat karena dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang handal ke depanya untuk bisa merubah indonesia ke arah yang lebih baik dan dapat melahirkan kader-kader pemimpin profesional. Tapi seiring berjalannya waktu bibit-bibit pemimpin tersebut seakan-akan pudar karena maraknya pengangguran, kasus narkoba, tawuran bahkan pidana, padahal mereka adalah pemimpin bangsa yang mampu berkarya dengan pendidikan yang mereka peroleh dan berprestasi di dalam lingkungan masyarakat dengan cara berorganisai. Dengan demikian dibutuhkan implementasi motivasi yang menumbuhkan pemimpin yang bijaksana dan handal dalam bidangnya masing-masing. karena kader-kader tersebut tidak mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat karena sebelumnya mereka telah melakukan kesalahan yang ada sebelum mereka terjun ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat dalam memimpin mereka untuk menuju kearah yang lebih baik. Metode penelitian deskritif kualitatif, teknik pengumpulan data, dengan langkah-langkah observasi, wawancara, teknik sampling, proportif sampling, snow boll sampling, analisa data, dengan tahapan penyajian, validasi data, serta reduksi.
Jika dilihat dari kacamata pemimpin bahkan masih banyak calon pemimpin yang melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya mereka perbuat misalnya, korupsi, narkoba. Kedua hal tersebut bahkan dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat dan rasa percaya mereka kepada pemimpin saat ini sangatlah minim. Disamping itu juga faktor sifat yang sangat mendukung.
Kata Kunci : Implementasi, Motivasi Gaya Kepimpinan.
Nama ; Desi Nia Lika
BalasHapusNim : 2013210029
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Kelas : A
"Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik"
(studi kasus di Kantor Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat)
ABSTRAK
Pelayanan publikmerupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara.Fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja aparatur pemerintah untuk lebih mendekatkan fasilitas pelayanan publik pada masyarakat, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat.Oleh karena itu dibutuhkan pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukkan pelayan dan yang dilayani ke pengertian yang sesungguhnya. Dengan demikian kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik menjadi lebih baik dan pada akhirnya akan menghasilkan kualitas pelayanan yang baik pula.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukanpengamatan secara langsung ditempat penelitian dan melakukan wawancara langsung dengan narasumber, yang jumlahnya dua orang atau lebih, dan untuk mendukung hasil dari penelitian maka juga dilakukan dokumentsi. Teknik ini diharapkan mampu mendukung penelitin yang akan dilakukan untuk mengetahui kinerja pegawai (PNS) yang ada di kantor Kecamatan Meliau.
Kata kunci : pelayanan Publik, Kinerja Pegawai.
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusNama : Van Bastian
BalasHapusNIM : 2013210104
P.S : Administrasi Negara
M.k : Metode Kuantitatif
Kelas : B
"Pro dan Kontra Masyarakat terhadap Kebijakan Publik"
ABSTRAK
Dalam hal ini peneliti sangat berharap apa yang telah menjadi Rumusan Masalah dalam Proposal ini dapat terpecahkan agar apa yang menjadi permasalahan pro dan kontra sejak reformasi 1998 dalam Kebijakan Publik dapat terjawab sesuai dengan perencanaan penelitian maupun dengan metode yang digunakan peneliti. Selain dilatari permasalahan di lapangan, namun juga dilatari oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam perumusan kebijakan publik. Hingga pada implementasi kebijakan tersebut yang masih kurang sesuai dengan perencanaan maupun program yang dibuat pemerintah.
Dalam metode peneliti ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, triangulasi, dan dokumentasi. Untuk itu peneliti membuat beberapa pertanyaan terbuka sebagai bentuk wawancara.
Kata kunci : kebijakan publik, kepemimpinan, pro dan kontra.
Nama : Arman Baiku Maramba Milla
BalasHapusNim : 2012210013
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Abstrak
Peranan Etika Kepemimpinan Dalam Pelayanan Publik
Kecematan Karera Kabupaten Sumba Timur Prop. NTT
Setiap masyarakat atau bangsa pasti mempunyai pegangan moral yang menjadi landasan sikap, perilaku dan perbuatan mereka untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan pegangan moral itu dibedakan mana yang baik, dan mana yang buruk, benar dan salah serta mana yang dianggap ideal dan tidak. Oleh karena itu dimana pun kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara peran etika tidak mungkin dikesampingkan Semua warganegara berkepentingan dengan etika. Dengan demikian etika seorang pemimpin dalam memberikan pelayanan publik sangat lah penting untuk membina kehidupan yang baik berdasarkan nilai dan moral yang baik, jadi satu tahap penting yang harus dilakukan pemerintah pada saat ini adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan meningkatkan peranan etika Kepemimpin dalam Pelayanan Publik. Tujuan dilakukan penelitian ini, adalah ingin memperoleh data peranan etika kepemimpin dalam pelayanan publik di kecematan karera kab. Sumba timur
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, obsevasi, penyajian dan analisa data dilakukan dengan tahapan reduksi data, verification, Tabulasi silang data sekunder dan data primer dalam bentuk tabel dengan uji validitas dan uji reabilitas.
Kata kunci : Etika, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik
Nama : Roberdtus Harry Sudarnoto
BalasHapusNim : 2013210091
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Kls : A
“ Implementasi Prinsip – Prinsip Good Governance Dalam meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Kecamatan.”
Studi Kasus di Kecamatan Entikong , Kabupaten Sanggau , Provinsi Kalimantan Barat.
ABSTRAK
Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana iplementasi prinsip – prinsip good governance dalam meningkatkan kinerja aparatur pelayanan publik pada kantor pelayanan terpadu satu pintu kantor kecamatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode Kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis atau analisa.disini dimaksudkan agar pembaca mengetahui bagaimana peran pemerintahan yang baik itu dalam menjalankan kinerja aparatur pelayanan publik yang baik dalam meningkatkan kinerja yang baik sesuai dengan standar operasional prosedur serta undang – undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah.
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif. Teknik analisa data kualitatif adalah teknik analisa yang didasarkan atas kemampuan nalar penulis dalam menginterpretasikan fakta, data dan informasi. Teknik analisa data kualitatif menyajikan data kalitatif yang dikumpulkan melalui teknik pengumplan data kualitatif seperti keterangan dari informan dan hasil dokumentasi, sesuai dengan indikator-indikator model implementasi yang digunakan.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota kecamatan telah memberikan perubahan dan peningkatan yang cukp signifikan terutama dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik dalam hal perizinan kepada masyarakat. Implementasi prinsip-prinsip good governance seperti legalitas hukum (rule of law), kesederhanaan proses, transparansi informasi dan kejelasan informasi, serta sumber daya aparatur yang memadai telah memberikan suatu terobosan bagi khazanah pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.
Kata Kunci: Good Governance, Kinerja dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
NAMA : PLAUDIA YENI
BalasHapusNIM : 2013210085
PRODI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
KELAS : B
“Pentingnya Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan” (sudy kasus di Ds. Mobui, Kec. Kembayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat)
Abstrak
Pembangunan merupakan proses yang dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya memajukan dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat. Peran dan partisipasi Masyarakat sangat penting dalam proses pembangunan, dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan. Tetapi yang terjadi saat ini peran dan partisipasi Masyarakat untuk ikut terlibat dalam sebuah proses Pembangunan jarang sekali terlihat, hal ini tercermin dari sifat Masyarakat yang cenderung lebih menuntut kepraktisan daripada ikut terlibat didalam suatu proses Pembangunan. Kurangnya peran dan partisipasi Masyarakat berdampak pada ketertinggalan kemajuan suatu Daerah. Dengan demikian sangat dibutuhkan peran dan partisipasi Masyarakat dalam proses Pembanguanan.
Jenis Penelitian yang dilakukan model kualitatif, teknik pengumpulan data dengan langkah-langkah observasi, wawancara, triasgulasi, teknik sampling: proporsif sampling, snow boll sampling. analisa data dilakukan dengan tahapan, reduksi, penyajian, dan verivikasi, serta validasi data.
Kata Kunci : Masyarakat, Pembangunan.
Nama : Yupensia Rosalia
BalasHapusNim : 2013210119
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Kelas : A
Judul Penelitian : UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
(Suatu Penelitian di Kantor Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat)
Abstrak
Pelayanan publik merupakan sesuatu yang terkait dengan peran dan fungsi pemerintah yang harus dijalankannya. Menurut Rasyid, Peran dan fungsinya itu dimaksudkan selain untuk melindungi juga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara luas guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, Sadhana (128:2012)1. Kualitas pelayanan publik selama ini masih jauh dari yang diharapkan publik, hal itu terlihat dari kondisi pelayanan publik. demikian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, faktor-faktor pendukung dan penghambatnya serta dampak kualitas pelayanan publik di kantor kecamatan Entikong.
mengembangkan konsep peningkatan kualitas pelayanan publik, mengurangi faktor-faktor penghambat penyelenggaraan pelayanan publik di kantor kecamatan Entikong.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis data yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrument penelitian yaitu peneliti sendiri, panduan wawancara, dan catatan lapangan, Teknik sampling yaitu purposive dan snowball sampling, dan informan yaitu Pemerintah desa dan masyarakat. Teknik keabsahan data yaitu triangulasi. Analisis dengan Reduksi data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Kata kunci : kualitas pelayanan publik, pelayanan publik
NAMA : THERESIA MARTA PEYUSINTA
BalasHapusNIM : 2013210102
PRODI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
KELAS : A
“Pengaruh Kepemimpinan Demokratis dan Pengambilan Keputusan dalam upaya meningkatkan kualitas Pelayanan Publik”. Study kasus di kantor Kecamatan Sekayam, Balai Karangan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
Abstrak
Aparatur pemerintah sebenarnya harus bisa menjadi panutan bagi anggota masyarakat. Dalam kinerjanya, pemerintah harus bisa menunjukkan gaya kepemimpinan yang demokratis agar didalam pelayanan publik tidak adanya kesenjangan yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Namun yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan, pemimpin atau aparatur Negara seakan acuh tak acuh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini di pengaruhi oleh cara dalam pengambilan keputusan dari seorang pemimpin itu sendiri. Selain itu standar operasional prosedur yang ada juga sepertinya tidak diperhatikan dan tidak dijalankan dengan baik. Dalam hal ini maka sangat diperlukan gaya kepemimpinan demokratis yang mampu mengambil keputusan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik agar publik merasa puas dengan pelayanan yang ada.
Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan model kualitatif, teknik pengumpulan data dengan langkah-langkah observasi, wawancara, trianggulasi. Dengan teknik sampling yaitu purposive sampling dan snowball sampling. Dan teknik analisa data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi data.
Kata Kunci : Kepemimpinan Demokratis, Pengambilan Keputusan, Pelayanan Publik
Nama : Vinsensius Atmat Jaya
BalasHapusNim : 2013210105
Kelas : A
Judul : Evaluasi Kebijakan Dunn Terhadap Program Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Perda Kota Batu No.13 Tahun 2011
Studi di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu
Abstrak
Berkurangnya hutan di wilayah Kota Batu juga menjadi faktor penyebab sering terjadinya bencana alam. Saat ini kota batu sudah berubah menjadi kota yang dipenuhi dengan perhotelan serta restauran. Berubahnya fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman, tempat wisata, dan kawasan bisnis memyebabkan setiap tahunnya lahan pertanian batu menyusut 5-10% ( ujar Kepala Distanhut, Sugeng Pramono). Pengalihan fungsi lahan yang dinilai tidak sesuai dengan Perda Kota Batu No. 13 Tahun 2011 menjadi perhatiaan pemerintah untuk mengevaluasi program-program penanggulangan bencana melalui Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Daerah Kota Batu. Pemerintah Kota Batu melalui Distanhut terus berupaya mengurangi penyempitan lahan yang akhirnya menjadi penyebab bencana alam. Berbagai kebijakan terus di pertimbangkan Pemerintah Kota Batu dengan investor yang menanamkan modal di wilayah kota batu. Evaluasi pun akan terus dilakukan untuk mengantisipasi fenomena alam yang kerap terjadi. Seperti halnya evaluasi terhadap kebijakan pengalihan fungsi lahan, pendirian hotel dan restauran, dan tempat hiburan malam. Tujuan dari penelitian saya ini ingin mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan Dunn terhadap program penanggulangan bencana berdasarkan Perda Kota Batu No. 13 Tahun 2011.
Pada penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dan teknik sampling yaitu purposive sampling. Dalam teknik pengambilan data saya menggunakan observasi, wawancara, dan triangulasi serta analisis data.
Kata kunci : evaluasi kebijakan Dunn, penannggulangan bencana.
NAMA : YUPITA
BalasHapusNIM : 2013210120
PRODI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
KELAS : A
"Pentingnya Peranan Manajemen Terhadap Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Publik"
Ringkasan
Kantor desa merupakan tempat masyarakat sebagai pusat informasi bagi masyarakat desanya. Dalam sebuah lembaga desa sangat diutamakan kinerja pegawai dalam sebuah pelayanan publik. pentingnya peranan manajemen dalam pelayanan publik sangat membantu dalam melayani masyarakat karena manajemen bisa mengatur, merencanakan, menorganasasikan, dan lain sebagainya.tetapi kenyataan yang terjadi pada saat ini adalah kinerja pegawai tidak berjalan dengan baik seperti peranan manajemen, dalam sebuah lembaga desa peranan manajemen sudah seharusnya dijalankan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Serta, pegawai desa juga tidak mencerminkan sikap dan tingkah laku seorang pegawai desa yang berpendidikan, seharusnya seorang pegawai mencerminkan hal yang positif untuk masyarakat desanya. Pelayanan yang diberikan oleh pegawai dikantor desa Sejuah sangat tidak memuaskan bagi masyarakat, pegawai kantor desa terebut juga biasanya datang tidak tepat pada waktunya, dengan berbagai alasan yang mereka lontarkan. Oleh sebab itu untuk mensejahterakan kehidupan dan kenyamanan masyarakat desa dan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan maka sangat pentingnya peranan manajemen terhadap kinerja pegawai dalam pelayanan publik.
Jenis penelitian yang dilakukan adalah menggunakan model kualitatif, teknik pengumpulan data dengan langkah-langkah observasi, wawancara, trianggulasi. Dengan teknik sampling yaitu snowball sampling. Dan teknik analisa data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi data.
Kata kunci : manajemen, pelayanan publik
“PENGARUH KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS TERHADAP PENGEMBANGAN ORGANISASI”
BalasHapusABSTRAK
Kepemimpinan merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi. Pemimpin merupakan pemegang peranan sentral dalam suatu organisasi dan merupakan penggerak bagi sumber-sumber, alat-alat, manusia dan bahan lainnya dalam organisasi. Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi, termasuk di dalamnya adalah organisasi pemerintahan, maka dalam organisasi pemerintahan dibutuhkan seorang pemimpin yang handal untuk dapat membuat keputusan-keputusan ke arah pencapaian tujuan. Untuk mencapai tujuan organisasi maka pemimpin harus mampu menggerakkan dan mengarahkan pegawai atau bawahannya yang bekerja di dalam organisasi agar berprestasi yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian fungsi pemimpin atau atasan dalam suatu organisasi, diantaranya menggerakkan dan mengendalikan perilaku pegawai yang bekerja di dalam organisasi tersebut. Sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan secara baik dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Agar kondisi demikian tercapai, maka pemahaman terhadap perlunya kepemimpinan harus ditambah dengan pemahaman tentang gaya kepemimpinan. Kepemimpinan gaya demokratis merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara pimpinan dan bawahan. Hal ini penting karena tidak semua bawahan atau pengikut mau dengan begitu saja didorong dan diarahkan oleh pemimpin.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif kuantitatif yang dengan pengumpulan data berdasarkan observasi, kousioner, dokumentasi dan pengamatan, teknik pengumpulan data menggunakan teknik sampling dengan populasi dan sampel, dengan penyajian data. Target dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap pengembangan organisasi, serta upaya apa yang akan diterapkan oleh Camat Sekadau Hilir dalam meningkatkan organisasi menjadi lebih baik dan maju kedepannya.
Kata Kunci : Gaya, Kepemimpinan Demokratis & Pengembangan Organisasi.
Nama :Yulita Atik Marchita
Nim :2012210086
Kelas : A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Nama : nursasi ata
BalasHapusNim : 2012210063
Kelas : B
Judul: ” pemenuhan hak-hak narapidana dilembaga pemasyarakatan ditinjau dari UU No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan”
ABSTRAC
Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atauLapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut juga sering disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Depertamen Kehakiman).
Lembaga pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh atau perkosaan, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan Bandar narkoba, serta penjudi dan Bandar judi, beragam lainnya seperti Korupsi dan lain-lain.
Dr. Sahardjopadatahun 1964 ,dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namuntugas yang jauh lebih berata dalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana kedalam masyarakat.
Adapun sistem yang berlaku pada lembaga pemasyarakatan yaitu:
1. Sistem kepenjaraan kita sebelumnya menganut berbagai perundangan warisan kolonial, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan UUD 1945, telah berangsur di rubah dan di perbaiki. Pemikiran baru mengenai fungsi hukuman penjara, d icetusoleh Dr. Saharjopa datahun 1964, dan kemudian di tetapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1964, dan tercermin di dalamUndang-undang Nomor 12 tahun 1995, tentang pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekan kanpada unsur balas dendam dan penjeratan telah di hapu dan di ubah dengan konsep rehabilitasi dan reintegras isosial.
2. Sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, perusahaan dari rumah penjara menjadi Lembaga Pemasyaakatan, bukan semata-mata hanya secara fisik merubah atau mendirikan bangunannya saja, melainkan yang lebih penting menerapkan konsep pemasyarakatan. Upaya pendidikan untuk semua lapisan masyarakat dari usia dini sampai lanjut usia, termasuk kecakapan hidup bagi narapidana.
Nama : Winfrit Kasse
BalasHapusNim : 2012210085
Kelas : A
Judul : “Motivasi Pemimpin Terhadap Pembangunan Desa”
ABSTRAC
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Motivasi Pemimpin Terhadap Peningkatan kualitas Pembangunan Desa. Pertanyaan penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana upaya yang dilakukan pemimpin dalam memotivasi dan menginspirasi anggotanya dalam meningkatkan kualitas pembangunan Desa, (2) Bagaimana peran pemimpin dalam memperoleh alternatif pemecahan terhadap hambatan yang ada dalam pembangunan di Desa.
Peran kepemimpinan tidak hanya tentang arah suatu organisasi yang kuat di mana permasalahan dan solusi banyak diketahui, tetapi peran kepemimpinan mengambil bagian dalam suatu konteks perubahan, dalam perubahan yang terus menerus dan tidak menentu tersebut. Pembangunan pedesaan bisa diartikan sebagai serangkaian usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana serta berkelanjutan yang dilaksanakan oleh kepala desa, dengan harapan membawa perubahan dan pertumbuhan di desa tersebut, guna mencapai percepatan moderenisasi kehidupan masyarakat yang ada dipedesaan tersebut, guna mencapai tujuan perubahan pembangunan yang efektif di daerah tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth Interview), observasi, dan dokumentasi sehingga lebih mampu menggali Motivasi Pemimpin Terhadap Peningkatan kualitas Pembangunan Desa. Penggunaan variabel - variabel tersebut berdasarkan hasil penelitian terdahulu, yaitu: (Once. A, Sunbanu, 2010); ( Marce,Y. Nabu, 2011); (Yohanes Densol 2012); yang menemukan pengaruh Motivasi pemimpin terhadap peningkatan kualitas pembangunan desa. Penggunaan variabel - variabel tersebut dapat memberikan solusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan Desa di Desa Oeleu, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi NTT, yaitu motivasi pemimpin yang berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan. Responden penelitian ini adalah pegawai di Desa Oeleu, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi NTT.
Kata Kunci :Pemimpin, Motivasi, Kualitas Pembangunan, Peran Kepemimpinan, Perubahan.
NAMA : WELA HARNI
BalasHapusNIM : 2012210084
PRODI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
KELAS : A
JUDUL PKM-P :IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DESA
“Suatu Studi di Desa Semoncol Kecamatan Batang Tarang Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat ”
ABSTRAKSI
Pada dasarnya pencapaian kesejahteraan masyarakat dilalui dengan jalan perubahan-perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, perubahan tersebut dilakukan melalui pembangunan, tujuan pembangunan masyarakat ialah perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat, sehingga kemiskinan dan lingkungan hidup masyarakat dapat mengalami perubahan dalam pembangunan. Dengan demikian maka, yang menjadi tujuan penelitian yaitu; Untuk mengetahui implementasi kepemimpinan pemerintah desa, Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi adanya implementasi kepemimpinan pemerintah desa, dan Untuk mengetahui bagaimana dampak dalam implementasi kepemimpinan pemerintah desa.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik penentuan respondennya mengguanakan sampel purposive, teknik pengumpulan data digunakan dua cara yaitu, data primer dan data sekunder, sedangkan teknik analisis data menggunakan teori yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman 2007 meliputi; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Kata Kunci: Implementasi Kepemimpinan, Pemerintah Desa.
Nama:Petrus gleko
BalasHapusNim:2012210068
Prodi:Ilmu Administrasi Negara
Kls:A
Judul pkm:“Reformasi Tata Kelola Birokrasi Menuju Good Governance pada kecamatan Lowokwaru Kota Malang ”
ABSTRAK
Reformasi Birokrasi bukan hanya menuntut perubahan struktur dan reposisi birokrasi, tetapi lebih komprehensif, yaitu ekonomi, politik,sosial dan budaya serta hukum. Namun, pada utamanya, reformasi birokrasi menuntut pembaharuan pada tiga aspek, yaitu kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur (PAN&RB, 2010).Reformasi birokrasi diharapkan dapat mewujudkan kinerja birokrasi secara efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas. Terutama yang paling dapat dirasakan langsung oleh masyarakat adalah hal teknis yang berkaiatan dengan pelayanan, seperti pelayanan kesehatan dan perijinan (Humas Bappenas dalam www.bappenas.go.id). Tercapainya reformasi birokrasi, nantinya akan mengalir pada tercapainya birokrasi yang mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance),Bayang-bayang birokrasi pemerintahan yang diartikan sebagai officialdom (kerajaan birokrasi) juga masih melekat pada masyarakat luas (Thoha, 2007). Padahal, pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan partisipasi positif dan kesatuan antara pihak birokrat sebagai governmentsekaligus governance,dan masyarakat pada umumnya.
Pengimplementasian program Reformasi Birokrasi saat ini, berada dalam fase transisi dari program Good Governancemenuju Reformasi Birokrasi. Pada fase ini sangat potensial memunculkan disorganisasi dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal tersebut akan terjadi jika tidak ada kesepahaman konsep mengenai kepemerintahaan yang baik dalam implementasi program reformasi birokrasi ini.
Kata kunci: Reformasi,Good Governance
Nama : Kornelius Sumbi
BalasHapusNim : 2012210040
Kelas : A
Judul :Implementasi Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance Dalam Otonomi Daerah
Otonomi daerah menuntut pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pemerintah. otonomi daerah sebagai mana diamanatkan dalan undang- undang nomor 32 tahun 2004 menuntut peran yang maksimal dari birokrasi yang mana era otonomi daerah merupakan era dimana pelayanan prima menjadi sentral. Fungsi pelayanan ini terkait dengan peran pemerintah sebagai katalisator dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Persoalan yang muncul kemudian adalah bahwa pelayanan yang diberikan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk menjawab persoalan tersebut, langkah yang sangat penting dilakukan adalah reformasi birokrasi. Reformasi merupakan proses yang sistematis, terpadu dan komperensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik (good governance). Wujud reformasi yang berupa organisasi formal yang besar merupakan ciri nyata masyarakat yang modern dan bertujuanmenjalankan tugas pemerintah serta mencapai ketrampilan dalam bebagai bidang kehidupan. Karna tuntutan good governance maka mau tidak mau birokrasi harus melakukan reformasi diri. Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah melalui berbagai cara dengan tujuan menciptakan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.
Jenis penelitian yang dilakukan adalah menggunakan model kualitatif, teknik pengumpulan data dengan langkah-langkah observasi, wawancara, trianggulasi. Dengan teknik sampling yaitu snowball sampling. Dan teknik analisa data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi data.
Kata kunci : Reformasi Birokrasi, Good Governance Dan Otonomi Daerah, Efektivitas, Akuntabilitas.
Nama : Dina
BalasHapusNIM : 2013210032
PRODI : Ilmu Administrasi Negara
M. K. : Metode Penelitian Kuantitatif Administrasi Negara
ABTRAK
Pentingnya pengambilan keputusan terhadap Kepemimpinan Karismatik
Dalam kepemimpinan karismatik seorang pemimpin mampu mempengaruhi pengikutnya karena perhatiannya selalu tertuju pada masa depan, memiliki motivasi, yang mendesak dan mengintimidasi bawahan untuk bertindak serta hubungan antara pemimpin dengan bawahan tersebut dapat bersifat berorientasi pada tugas (taxk oriented style) dan berorientasi pada bawahan (employye oriented style). Sehingga di dalam era saat ini perlu adanya pemimpin karismatik, sesuai dengan pengertiannya pemimpin karismatik merupakan pemimpin yang mewujudkan atmosfir motivasi atas dasar komitmen dan identitas emosional pada visi, filosofi, dan daya mereka dalam diri bawahannya.
Pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, dalam penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna dari pada generalisasi. Sehingga teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, triangulasi), dengan melakukan teknik sampling dan teknik analisa data ( reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data).
Kata kunci “pengambilan keputusan terhadap Kepemimpinan Karismatik”
BalasHapusNama: Rangga Sukma Perdana Dewa Ningat
Nim: 2013210088
Prodi: Ilmu Administrasi Negara
Kelas: A
Judul: ‘’Tanggapan Masyarakat Malang Mengenai Semakin Bertambahnya Penduduk Pendatang Baru’’
Kota Malang adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia . Kota ini terletak 90 km di sebelah selatan kota surabaya. Malang merupakan kota terbesar kedua di jawa Timur setelah surabaya, dan dikenal dengan julukan kota pelajar. Setiap tahunya kota ini selalu kedatangan puluhan ribu pendatang baru, baik itu dari kalangan mahasiswa baru maupun masyrakat biasa yang merantau . Kota dengan luas Wilayah 110.06 km2 yang notabennya tidak terlalu luas ini menjadi semakin padat . pada tahun 2010, kepadatan penduduk di kota ini mencapai angka 6.171. dengan hal ini mungkin mengakibatkan kesenjangan sosial di masyarakat dan akan menimbulkan konflik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:
-Bagaimana pendapat masyarakat mengenai fenomena semakin banyaknya pendatang baru ?
-Dampak apa yang akan terjadi terhadap masyarakat kota malang jika setiap tahunnya selalu
kedatangan puluhan ribu pendatang baru ?
-Untuk mengetahui Bagaimana masyarakat malang menghadapi semakin bertambahnya penduduk yang dikarenakan pendatang baru.
-Untuk mengetahui dampak apa yang akan terjadi jika penduduk pendatang baru yang datang dikota malang.
Jenis penelitian dilakukan model kualitatif, Teknik pengumpulan data dengan langkah-langkah Observasi, Wawancara.
Kata kunci: Masyarakat, Pendatang.
Nama : Merelius Suwando
BalasHapusNim : 2012210048
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
KLS : B
PERAN APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN BONTI DALAM PELAYANAN
E-KTP
(Studi Kasus Di Kantor Kecamatan Bonti Kb Sanggau Kal-Bar)
ABSTRAK
Peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya ditempuh melalui keputusan-keputusan, tetapi melalui peningkatan kemampuan aparat dalam memberikan berbagai materi mengenai manajemen pelayanan melalui diklat-diklat structural pada berbagai tingkatan. Penilaian kinerja pelayanan public tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indicator-indikator yang melekat pada pengguna jasa seperti kepuasan para pengguna jasa seperti kepuasan para pengguna jasa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan pembuatan E-KTP yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau yang diukur melalui beberapa indicator kualitas pelayanan. jaminan, bukti langsung, empati, daya tanggap, kehan dalan, dan komunikasi.
Selainitu penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui factor kendala dari kualitas pelayanan yang dapat dilihat dari sarana dan prasarana, prosedur pelayanan, dan kemampuan pegawai. Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif dengan pengumpulan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pembuatan E-KTP di Kecamatan Bonti masih belum maksimal yang dapat dilihat dari jaminan penyelesaian yang belum pasti, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya perhatian dan tanggapan yang baik dari pegawai, daya tanggap pegawai yang kurang sertakurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai prosedur pelayanan E-KTP.
Kata Kunci : Peran Aparatur Pemerintah Kecamatan Bonti Dalam Pelayanan E-KTP.
Nama : Welli Adli
BalasHapusNim : 2013210107
Kelas :A
Judul :Eksistensi Kepemimpinan SMART dalam Mengurangi PatologiApatisme Generasi Muda di Malang Raya (Kota Malang, Kab.Malang & Kota Batu)
Abstrak
Generasi Muda merupakan generasi penerus masa depan bangsa, tetapi yang terjadi saat ini Generasi Muda seakan hilang eksistensinya, banyak para kader pemuda yang berpendidikan namun tindak mencerminkan sifat berpendidikan, hingga banyaknya pengangguran, itulah yang dijumpai pada kader pemuda penerus bangsa Generasi Muda di era globalisasi ini. Hingga timbulnya tindak kekerasan, sampai terjangkit kasus narkotika bahkan pidana. Padahal mereka juga termasuk calon pemimpin bangsa yang seharusnya mampu berkarya dan berprestasi didalam wadah Generasi Muda.Dengan demikian dibutuhkan Eksistensi Kepemimpinan SMART dalam Mengurangi Patologi Apatisme Generasi Muda. Masalah yang berkembang saat ini banyak pemimpin yang terlibat kasus dimana pemimpin ini sebagai panutan atau publik figur kader pemuda, kalau yang diatas seperti itu lalu siapa yang akan menjadi pemimpin kalau tidakkader pemuda yang akan menggantikannya. Di era saat ini perlu adanya motivasi, sesuai pengertiannya motivasi merupakan dorongan dasar yang menggerakan seseorang bertingkah laku, dorongan ini berbeda pada diri seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan Hamzah (2006:1). Padahal keberadaan seorang pemuda berpendidikan sangat berpengaruh di lingkungan masyarakat tersebut.
Jenis Penelitian yang dilakukan model kualitatif, teknik pengumpulan data dengan langkah – langkah observasi, wawancara, triangulasi, teknik sampling: purposive sampling, snow boll sampling. analisa datadilakukan dengan tahapan, reduksi, penyajian, dan verivikasi, serta validasi data.
Kata Kunci :Kepemimpinan SMART, Apatisme
Nama : RIZALAIDI MAHARDIKA
BalasHapusNim : 2013210090
Kelas : A
Judul : Implementasi Pembangunan Perkotaan Berdasarkan Kepemimpinan Visioner
(Studi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu)
ABSTRAK
Pembangunan merupakan implementasi visi dan misi pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan umumnya besifat jangka panjang dan jangka pendek. Prioritas tingkat keberhasilan dalam pembangunan sesungguhnya terbentuk dari kesadaran masyarakatnya dan perencana pembangunan itu sendiri. Berdasarkan pengalaman tersebut sukses atau gagalnya pembangunan itu dilakukan tergantung dari mana kita dapat mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi. Pembangunan di perkotaan merupakan pembangunan yang terdiri dari infrastruktur keadaan masyarakat perkotaan. Pembangunan infrastruktur di Kota Wisata Batu sampai saat ini belum merata. Karena pembangunan masih terpusat hanya di daerah kota saja. Belum meratanya pembangunan infrastruktur tersebut sangat dirasakan ketika melewati jalan makadam sepanjang lebih tiga kilometer di desa Torongrejo kecamatan Junrejo. Belum efektifnya pembangunan infrastruktur tersebut disebabkan kurangnya akuntabilitas instansi yang menangani pembangunan dengan masyrakat yang menjadi korban dampak pembangunan, permasalahan itu menjadi tolak ukur dibutuhkannya peran kepemimpinan visioner sebagai tahap terbentuknya pembangunan perkotaan dengan infrastruktur yang efektif.
Dengan penelitian ini kita dapat mengetahui tindakan serta akuntabilitas yang akan dilakukan kepemimpinan visioner dalam mengimplementasi pembangunan di sektor kota dalam mencapai efektifnya pembangunan infrastruktur. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dilakukan teknik pengumpulan data dengan langkah-langkah observasi, wawancara, triangulasi, teknik sampling purposive sampling. Analisa data dilakukan dengan tahapan, reduksi data, penyajian data, verification.
Kata kunci: Pembangunan perkotaan, Implementasi, Kepemimpinan Visioner.
Nama : Florianus Neris
BalasHapusNim/Kelas : 2012210029/ A
Judul : Perlunya Reformasi Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Implementasi Pelayanan Publik Untuk Mencapai Pelayanan Prima
Abstrak
Dalam era sekarang ini dalam pemberian layanan harus sudah sesuai dengan standar, tapi kenyataannya masih banyak kinerja pejabat negara maupun swasta dalam pemberian layanan tidak sesuai standar tanpa memikirkan kepuasan pelanggan. Dalam arti masih banyak pelayanan yang berbelit-belit yang menyusahkan pelanggan ataupun masyarakat. Reformasi adalah suatu usaha secara sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi atau institusional atau kelembagaan), sikap dan perilaku birokrasi (aspek perilaku), guna meningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dengan penelitian ini kita dapat mengetahui kinerja aparatur pemerintah biro administrasi dalam implementasi pelayanan publik dalam mencapai pelayanan prima.
Jenis penelitian yang dilakukan model kualitatif, teknik pengumpulan data dengan langkah – langkah observasi, wawancara, triasgulasi, teknik sampling: proporsif sampling, snow boll sampling. Analisa data dilakukan dengan tahapan, reduksi, penyajian, dan verivikasi, serta validasi data.
Kata Kunci : Reformasi, Pelayanan Publik, Pelayanan Prima.
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusNAMA: MARKURIUS TAMU AMA
BalasHapusNIM: 2013210063
KELAS: A
JUDUL: PERAN KEPEMIMPINAN KARISMATIK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
RINGKASAN ATAU ABSTRAK
Manusia adalah mahkluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, manusia juga tidak bisa terlepas dari hubungan interaksi dengan manusia yang lainnya untuk menjalin hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya dalam aktivitas di lingkungan hidupnya, manusia juga terdiri dari kelompok kecil dan kelompok besar, oleh karenanya diantara anggota tersebut dibutuhkannya seorang pemimpin yang mempunyai kepemimpinan baik itu karismatik ataupun kepemimpinan sesuai skillnya dari setiap manusia untuk memimpin bawahannnya dan mempersatukan pikiran bawahannya. Kita tahu dewasa ini banyak pemimpin yang condong hanya memiliki modal untuk menjadi pemimpin tapi tidak mempnyai pengaruh yang sangat siknifikan untuk membuat bawahannya mengikutinya dengan secara sadar, banyak pemimpin yang sulit dalam pengambilan keputusan pada akhir jabatan kepemimpinannya buruk atau tidak sesuai harapan.
Dari hal tersebut diatas peneliti menarik sebuah judul yang akan diteliti yaitu “ PERAN KEPEMIMPINAN KARISMATIK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ” (Studi dilakukan di Desa Wulla, Kab. Sumba Timur)
Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang mana dalam penelitian ini,. Menurut Sugiyono (2013:9) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyektif yang alami, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pegumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.
Kata kunci: kepemimpinan karismatik dan pengambilan keputusan
NAMA : DESI ANDELIA BAUNSELE
BalasHapusNIM : 2013210028
PRODI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
M.k : Metode Penelitian Kwantitatif
KELAS : B
JUDUL : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DESA WISATA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
ABSTRAK
Dalam penelitian ini akan dikaji tentang pemberdayaan masyarakat desa dalam
pelaksanaan program desa wisata di wilayah pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun tujuan penelitiannya adalah ingin melihat seberapa jauh pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan serta bagaimana masyarakat desa tersebut mengatasi persoalan kemiskinan dan penganguran di wilayah pedesaan melalui program desa wisata. Penelitian ini dilaksanakan di desa-desa wilayah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, terutama yang telah melaksanakan program pariwisata desa (desa wisata). Waktu penelitian ditentukan selama 10 bulan, yaitu mulai bulan Maret hingga Desember 2007. Untuk memperoleh data penelitian dilakukan dengan mempergunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sebagai pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1). Pemberdayaan masyarakat desa melibatkan seluruh warga masyarakat, (2). Upaya konkrit untuk meningkatkan daya dukung adalah memajukan potensi utama desa dan potensi masyarakat desa, dan (3). Pemberdayaan masyarakat desa memeberikan kontribusi peningkatan kesejahteraan ekonomi.
Kata kunci :Pemberdayaan masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan pariwisatawaan.
Nama : Filipus Obot
BalasHapusNim : 2013210041
Kelas : A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
“Peran Kepemimpinan SMART (Specivic, Measurable, Achievable, Relevant, Timed)” dalam Perencanaaan Pembangunan Daerah. (Studi kasus di Kantor Pemerintah Daerah Kota Malang Jawa Timur).
Abstrak
Perencanaan pembangunan dewasa ini mempunyai dimensi yang lebih kompleks. Pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang lebih pesat mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan terhadap lingkungan. Hal inilah yang menuntut adanya sosok seorang pemimpin yang mampu dan bisa melakukan perencanaan pembangunan yang lebih kompleks, menyeluruh dan terpadu. Dalam menghadapi lingkungan yang senantiasa berubah inilah sosok seorang pemimpin harus bisa memperkirakan dan mengantisipasi keadaan untuk masa yang akan datang. Berbicara mengenai prakiraan dan antisipasi keadaan yang akan datang seorang pemimpin harus mampu dan bisa melakukan perencanaan secara cermat, baik menggunakan teknik yang sederhana maupun teknik yang paling canggih. Dengan demikian sangat dibutuhkanlah peran Kepemimpinan SMART dalam perencanaan pembangunan daerah.
Jenis Penelitian yang dilakukan model kualitatif, teknik pengumpulan data dengan langkah – langkah observasi, wawancara, triasgulasi, teknik sampling: proporsif sampling, snow boll sampling. Analisa data dilakukan dengan tahapan, reduksi, penyajian, dan verivikasi, serta validasi data.
Kata Kunci : Perencanaan Pembangunan, Kepemimpinan SMART
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusNama Yakobus Margilan
BalasHapusNim 2013210110
Kelas (A)
Judul : Partisipasi Masyarakat terhadap Kebijkan Publik Demi Mewujudkan Pemerintah yang baik (good governance)
Abstrak
Melihat fenomena yang ada sering kali kita lihat bahwa kualitas kebijakan public sangat dibutuhkan Maka, salah satunya menempatkan masyarkat sebagai sentral sekaligus owner dalam mengambil suatu keputusan,untuk itu dibutukan beberapa partisipasi masyarakat yang akan dibutukan dan bagaimana perumusan yang akan kita ketahui yaitu,bagaimana peran partisipasi masyarakat terhadap kebijakan public demi mewujudkan pemerintah yang baik,apa factor yang pendukung dan pengahamabat partisipasi masyarakat terhadap kebijakan public demi mewujudkan pemerintah yang baik,apa dampak partisipasi masyarakat terhadap kebijakan public demi mewujudkan pemerintah yang baik.maka dari itu pendekatan yang harus diperlukan adalah teralisai tidak nya hal tersebut tergangtung dari seberapa besar partisipasi masyarakat terhadap hal tersebut.Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Jenis penelitian kualitatif,yaitu cara atau jalan yang digunkan oleh peneliti dengan cara,sumber data primer dan sekunder,nonprobality sampling, Snowball sampling,kuesioner,observasi,wawancara,dukumentasi,teknik analisa data,reduksi data,data display,verifikasi,keabsahan data triangulasi,menggunakan bahan refrensi,meningkatkan ketekunan dalam meneliti,member chek,analisis kasus negatif.
Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat,Kebijakan Publik,Pemerintah Yang Baik.
Nama : Katarina
BalasHapusNim : 2013210055
Kelas : A
IMPLEMENTASI MOTIVASI PEMIMPIN TERHADAP EVEKTIFITAS KERJA PEGAWAI
(Study kasus di kantor Bupati Sanggau)
Motivasi merupakan factor eksternal dalam diri seseorang yang dapat merubah pribadi seseorang untuk berbuat lebih dalam melakukan sesuatu. Banyak pemimpin yang ada kurang pandai dalam memberikan motivasi bagi bawahan sehingga terkadang menimbulkan kesan bosan dikalangan pegawai, sehingga dapat menyebabkan kurangnya konsentrasi pegawai dalam melakukan pekerjaan. Namun jika seorang pemimpin dapat memberika motivasi bagi bawahan menjadikan suatu keharmonisan antara pegawai atan pemimpin.
Jenis Penelitian yang dilakukan model kualitatif, teknik pengumpulan data dengan langkah – langkah observasi, wawancara, triasgulasi, teknik sampling.
Kata Kunci :Implementasi, Motivasi, Kepemimpinan, Evektifitas Pegawai.
NAMA : RAMBU TRIO LITA BAOK
BalasHapusNIM :2013210087
KELAS :B
“UPAYA MASYARAKAT DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN AKAN PENTINGNYA PENDIDIKAN FORMAL”
ABSTRAKSI
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahuiUpaya Masyarakat Dalam Menumbuhkan Kesadaran akan Pentingnya Pendidikan Formal. Pertanyaan penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Desa Oelbubuk, Soe Timor Tengah Selatan terhadap pentingnya pendidikan formal Sekolah Dasar (SD) sampai pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, (2) Bagaimana upaya masyarakat Desa Oelbubuk, Soe Timor Tengah Selatan dalam menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan formal Sekolah Dasar (SD) sampai pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth Interview), observasi, dan dokumentasi sehingga lebih mampu menggali Motivasi Pemimpin Terhadap Peningkatan kualitas Pendidikan.
Penggunaan variabel - variabel tersebut berdasarkan hasil penelitian terdahulu, yaitu: (Siska Fajri Susiana,2010); (Asni Asyani, 2013); Upaya Masyarakat Dalam Menumbuhkan Kesadaran akan Pentingnya Pendidikan Formal. Penggunaan variabel - variabel tersebut dapat memberikan solusi terhadap peningkatan kualitas Pendidikan di Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tenggah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi NTT, yaitu motivasi masyarakat yang berdampak pada peningkatan kualitas Pendidikan Formal. Responden penelitian ini adalah masyrakat di Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tenggah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi NTT.
Kata Kunci : Upaya Masyarakat, Motivasi, Kesadaran, Pendidikan Formal
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusNAMA: EFI SANIUS FANI
BalasHapusNIM: 2013210035
PRODI: ADMINISTRASI NEGARA
KELAS: B
ABSTRAK
Manusia merupakan sumber daya (resource) yang paling strategik dimiliki oleh suatu organisasi, walaupun tidak mengurangi pentingnya sumber daya yang lain seperti modal, mesin, waktu, energi, informasi dan sebagainya. Walaupun dana dan daya memungkinkan organisasi berbuat sesuatu, akan tetapi sumber daya manusialah yang menyebabkan terjadinya suatu organisasi. Pada kenyataannya, pemimpin dapat mempengaruhi kinerja dan kegairahan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam hubungan antarmanusia untuk mempengaruhi orang lain dan diarahkan melalui proses komunikasi dengan tujuan agar orang lain tersebut (mungkin seorang atau sekelompok orang) mau melakukan sesuatu dalam usaha untuk mencapai apa yang diinginkan oleh orang yang mempengaruhi atau oleh mereka semua.
Keberhasilan pimpinan dalam suatu organisasi juga ditentukan oleh sifat, metode, dan seni kepemimpi-nannya. Kemajuan dari suatu organi-sasi sangat ditentukan oleh figur seorang pemimpin yang memang di-senangi dan disegani oleh para bawahannya. Seorang pemimpin yang bisa membawa dan mengarahkan para karyawannya untuk bekerja lebih baik lagi tentunya akan memberikan pengaruh pada peningkatan kinerja dari pegawai.
Kata kunci: pengaruh, kepemimpinan, lingkungan kerja
NAMA: FERNANDES YUDHA
BalasHapusNIM: 2013210040
PRODI: ADMINISTRASI NEGARA
KELAS: A
ABSTRAK
Peran kepemimpinan pada dasarnya merupakan perwujudan dari tiga komponen, yaitu pemimpin itu sendiri, bawahan, serta situasi dimana proses kepemimpinan menwujudkan. Tertolak dari permasalahan diatas, maka seorang pemimpin adalah sesorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan ubjuk kerja maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Organisasi kan berjalan dengan baik jika pimpinan mempunyai kecakapan dalam bidangnya, dan setiap pimpinan mempunyai keterampilan yang berbeda, seperti keterampilan teknis, manusiawi dan konseptual. Sedangkan bawahannya adalah seorang atau sekelompok orang yang merupakan anggota dalam suatu perkumpulan atau pengikut yang setiap saat siap melaksanakan perintah atau tugas yang telah disepakati bersama guna mencapai tujuan. Dalam suatu organisasi, bawahan mempunyai peran yang sangat strategis, karena sukses tidaknya seorang pemimpinan berguna kepada para pengikutnya. Oleh sebab itu, seorang pemimpin dituntut untuk memilih bawahan dengan secepat mungkin.
Salah satu pelayanan yang sangat diharapkan masyarakat adalah pada tingkat kualitas pelayanannya pada bidang Administrasi yaitu e-KTP, dimana kualitas pelayanan tersebut peran kepemimpinan sangat kuat dimana jika kepemimipnannya bagus otomatis bawahan/karyawannya akan ditekankan dalam tingkat pelayanan (kualitas kerja) dengan memberikan kualitas kepada warga/penduduk yang akan mengurus e-KTP, dan kepemimpinannya harus bisa membuat prioritas utama yaitu pelayanan pada bidang kualitas pelayanan e-KTP dan jika kualitas pelayanan tersebut tercapai maka warga/pendudukan akan merasa lebih nyaman/baik pada kepemimpinan tersebut bisa menciptakan kualitas pelayanan yang bergitu baik.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis mengangkat topik tentang Peran Kepemimpian dalam Meningkatkan Kualitas pelayanan e-KTP
Kata Kunci: Peran Kepemimpian, Kualitas pelayanan, e-KTP
Nama : Muhammad Astaja
BalasHapusNIM : 2013210073
Kelas : A
Pentingnya Motivasi dalam Meningkatkan Etos Kerja
(Studi kasus kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sambas, Kalimantan Barat).
Abstrak
Manusia adalah mahluk yang paling sempurna baik fisik maupun pikiran yang di ciptakan oleh Allah SWT. Untuk itu, manusia selalu memanfaatkannya untuk melakukan perubahan-perubahan terbaru guna menciptakan inovasi-inovasi yang paling modern. Manusia adalah mahluk yang senang dengan tantangan, manusia juga senang dengan pekerjaan yang bisa memperoleh penghasilan lebih. Untuk itu, manusia sering kali melakukan hal-hal yang bisa membuat etos kerja kembali pulih. Dengan demikian manusia akan terus berusaha dan berusaha untuk memenuhi kebutahan yang terus meningkat di hadapannya. Oleh karena itu manusia membutuhkan renungan, berlibur, evaluasi diri dan lainnya untuk merenung apa yang telah dia lakukan selama ini. Motivasi adalah salah satu yang paling penting guna menciptakan kembali etos kerja yang lebih besar untuk menjawab tantangan yang akan datang di hari esok.
Jenis Penelitian yang dilakukan model kualitatif, teknik pengumpulan data dengan langkah – langkah observasi, wawancara, triasgulasi, teknik sampling: proporsif sampling, snow boll sampling. analisa data dilakukan dengan tahapan, reduksi, penyajian, dan verivikasi, serta validasi data.
Kata Kunci: Motivasi, Meningkatkan Etos Kerja.
Nama : Dewiana Natalia Wuwur
BalasHapusNim : 2013210030
Kelas : B
M.K : Metode kuantitatif
"PERAN SETIAP KARAKTER DALAM SEBUAH
KOMUNIKASI SOSIAL"
Abstrak
Pada saat ini manusia dihadapkan pada era yang sangat modern yang biasa kita kenal dengan globalisasi dimana proses ini manusia melakukan interaksi saling kebergantungan, saling memenuhi serta mempengaruhi satu dengan yang lainya dan ini merupakan fenomena yang dialami oleh seluruh rakyat dunia. Oleh sebab itu, komunikasi sosial merupakan aspek pertama yang sangat dibutuhkan.
Namun manusia sangatlah beragam dengan karakter dan kepribadianya masing-masing sehingga ini membuat orang sangat beragam dalam melakukan interasi maupun komunikasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Banyak komunikasi dalam kehidupan sosial memunculkan efek negatif ini dilatar belakangi oleh karakter manusia satu dengan yang lainya tidaklah sama karakter ini sediri merupakan sifat pembawaan yang mempengaruhi tingkah laku, budi pekerti, tabiat seseorang. Maka dari itu hendaknya kita mengetahui peranan konsep diri dan karakter manusia untuk membentuk komunikasi sosial dalam masyarakat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Menurut Lexy J. Moleong (2005 ; 4), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Dilakukan dengan cara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang khusus yang alamiah dan dengan memamfaatkan berbagai metode ilmiah.
Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodelogi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
kata kunci: karakter, komunikasi, dan sosial.
NAMA :Susandra
BalasHapusNIM : 2013210100
Kelas : A
ABSTRK
Kabupaten melawi sebuah kabupaten baru hasil pemekaran dari kabupaten Sintang Kalimantan Barat sebenarnya mempunyai sejarah panjang dalam cerita sejarah nusantara. Kalimantan yang masa itu masih dikenal dengan nama Borneo memiliki beberapa pusat peradapan manusia salah satunya Tanah Pinoh atau (Kabupaten Melawi ). Nama melawi sendiri menurut beberapa cerita sejarah orang tua berasal dari nama sungai yang mengalir dari hulu kota pinoh yaitu sungai Melawi. Tanah pinoh sendiri diapit oleh dua sungai yang lumayan besar dan panjang yaitu sungai Melawi dan sungai Pinoh. Sebagai tempat yang memiliki letak goegrafis seperti itu, tentu saja memiliki keuntungan tersendiri bagi masyarakat tempo dulu yang mengandalkan transportasi air sebagai jalur utama penghubung antar daerah terutama untuk kepentingan perdagangan.
Sebagai daerah yang diapit oleh dua buah sungai, tentu saja daerah pinoh menjadi tempat persinggahan dua jalur perniagaan pada masa itu. Keadan ini otomatis menjadikan nanga pinoh sebagi tempat yang ramai dan sering dikunjungi banyak orang dengan banyak kepentingan.
Dalam penelitian yang di laksanakan oleh M. Alam Liga dan Heryanto dengan studi kasustentang Merajut Masa Depan Kabupaten Melawi peran kepemimpinan partisipatif terhadap pembangunnan. Kabupaten melawi sebuah kabupaten baru hasil pemekaran dari kabupaten Sintang Kalimantan Barat sebenarnya mempunyai sejarah panjang dalam cerita sejarah nusantara. Kalimantan yang masa itu masih dikenal dengan nama Borneo memiliki beberapa pusat peradapan manusia salah satunya Tanah Pinoh atau (Kabupaten Melawi ). Nama melawi sendiri menurut beberapa cerita sejarah orang tua berasal dari nama sungai yang mengalir dari hulu kota pinoh yaitu sungai Melawi.
nama : antonis richardo ratu da costa
BalasHapusNim : 2013210018
kelas : B
"Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Meningkatnya Kinerja pegawai Dalam mewujudkan Good Governance"
( studi kasus kantor kelurahan tlogomas malang)
ABSTRAK
Kepemimpinan merupakan salah satu faktor penentu dalam pencapaian tujuan organisasi pada umumnya termasuk organisasi pemerintahan. Dalam masa kini peran pemimpin sangat dibutuhkan oleh suatu lembaga atau organisasi, suksesnya suatu organisasi tergantung bagaimana cara pemimpin itu mengatur atau mengendalikan sehingga partnernya atau bawahannya memiliki motivasi yang optimal dalam bekerjasama dalam mewujudkan dan menyukseskan target suatu organisasi dalam hal tata laksana pemerintahan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tapi berdasarkan realita yang ada terkadang hubungan antara pemimpin dengan bawahannya kurang maksimal sehingga sering berdampak tata laksana pemerintah yang kurang optimal.
Tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah ingin mengetahui dan menganalisis sejauh mana pengaruh gaya kepemimpinan yang diberikan dalam meningkatkan kinerja kepegawaian di kelurahan tlogomas malang.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Artinya, penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian- kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi serta menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. Oleh karena itu, dalam rangka mendapatkan data lapangan, peneliti harus terjun langsung ke lapangan agar dapat mengamati secara langsung.
Hasil dari penelitian ini adalah akan menjelaskan tentang bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan yang baik sehingga dapat meningkatkan motivasi kinerja pegawai dalam hal mampu bekerja sama secara optimal sehingga dapat mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik di kelurahan tlogomas malang
.
Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Kinerja pegawai, Good Governance.
NAMA : DELLY INDRIANI
BalasHapusNIM : 2013210026
KELAS : B
JUDUL : IMPLEMENTASI KONSEP "REINVENTING GOVERNMENT" DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 mempunyai implikasi serius bagi daerah. Setidaknya, pemerintahan daerah harus mampu menggali potensi yang dimiliki guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai modal utama untuk melakukan pembangunan ekonomi di daerahnya. Untuk itu suatu sistem birokrasi daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel hendaknya menjadi acuan kerja. Disisi lain, otonomi daereah tidak semata-mata bagaimana daerah mampu secara kreatif membangkitkan potensi daerahnya untuk meningkatkan PAD sebagaimana sering dibicarakan belakangan ini. Untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, dibutuhkan birokrasi yang mempunyai jiwa entreprenuer (wirausaha). Ini disebabkan karena desentralisasi, baik dalam konteks administratif maupun politik, tidak akan pernah bisa dilaksanakan secara efektif jika aparatur pemerintahan daerah gagal mengembangkan kapasitasnya secara memadai untuk mengelola proses pembangunan. Dalam konteks ini, reinventing government adalah signifikan dan menemukan momentum yang tepat. Dengan demikian peneliti melakukan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI KONSEP “REINVENTING GOVERMENT” DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH”
Dalam judul tersebut metode yang digunakan oleh peneliti adalah melalui pendekatan kualitatif. Data ini bersumber tidak hanya melalui Applied Research tetapi juga melaui Pure Research. Melalui pendekatan Kualitatif data yang di peroleh dari lapangan diambil kesimpulan yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum. Focus penelitian dalam metode ini adalah REINVENTING GOVERMENT dalam otonomi daerah di kecamatan DAU.
Kata kunci : REINVENTING GOVERMENT, OTONOMI DAERAH
NAMA: ROVAN DEVID FATTU
BalasHapusNIM : 2014330084
KELAS : G
• Dampak yang saya harapkan dari pendidikan pancasila untuk kompetensi Disiplin Ilmu yang saya tekuni adalah menjadi salah satu individu yang bertanggungjawab dan berdampak baik bagi kemajuan pertanian Indonesia.
• saya juga menghaharapkan dalam menyongsong masa depan individu dan/ atau bangsa yang lebih baik adalah mampu menjadi manusia yang pancasilais. Aratinya dengan menjadikan 5 sila sebagai tolak ukur keberhasilan ditambah lagi dengan motovasi dari dalam diri untuk menjadi pahlawan pertanian Indonesia.
Dengan berlandaskan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Saya harus bersyukur atas apa yang menjadi pemberian sang pencipta.
Dengan berlandaskan sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, saya harus mampu menjadi manusia yang adil dan berperi kemanusiaan.
Dengan berlandaskan Persatuan Indonesia, saya harus mampu menjaga kesatuan dalam Keluarga Besar Tanah Air Indonesia.
Dengan berlandaskan sila Kerakyatan Yang Dipimin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, saya harus mampu menjadi orang yang bijaksana dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat.
Dan dengan berlandaskan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, jika saya diijinkan oleh yang Maha Kuasa untuk menjadi salah satu dari pemerintah, saya harus bersikap adl terhadap semua mayarkat dengan tidak pandang bulu (pilih kasih).
BalasHapusNama : Silvia Tuti
Nim : 2013210096
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Kelas : A
Judul : SMART LEADERSHIP SEBAGAI IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE
ABSTRAK
Seiring dengan perkembangan masyarakat yang sudah menjadi era reformasi seperti sekarang sudah tidak asing bagi kehidupan berpolitik di Indonesia dan masyarakat indonesia yang sudah mengenal dunia politik.
Penelitian ini Menyorot lebih kearah pemimpin yang cerdas (smart leadership), pemerintahan yang baik (good governance) dalam hal ini kecermatan adalah salah satu cara ampuh untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat seperti yang telah banyak kita jumpai dalam ranah politik. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat agar terciptanya pemimpin yang cerdas (smart leadership) dan pemerintahan yang baik (good governance).
kebutuhan akan kehidupan yang wajar mensyaratkan kewajiban pemerintah untuk membentuk hukum yang adil dan melakukan penegakkan hukum demi rasa keadilan pada semua warganegara. Agar terwujudnya keadilan bagi warganegara, diperlukan suatu sistem pemerintahan yang baik dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip bersifat demokratis. Konsep pemerintahan yang baik itu disebut dengan good governance.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif , Fokus penelitian, variabel yaitu Variabel independent , Variabel dependen, Variabel moderator, Variabel intervening, Variabel control. Indikator, Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara/interview , dokumen , triangulasi ,
Kata kunci : Smart leadership , Good governance.
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusNAMA : PETRUS LENDE NGONGO
BalasHapusNIM : 2013210083
KELAS : B
ABSTRAK
Radio merupakan media elektronik yang termasuk media masa yang berfungsi informal dan persuasif ( mengajak/ membujuk ). Tujuan radio secara umum adalah member informasi, mendidik, dan menghibur.radio terdiri dari dua macam yakni Radio komersil adalah suatu media informasi yang di bentuk dari, oleh, untuk dan tentang masyarakat luas, sedangkan radio Komunitas, sebagai sebuah radio yang dibentuk dari, oleh, untuk dan tentang komunitas, dan untuk komunitas radio ini menjadikan komunitas sebagai basis operasi.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan ruang informasi terhadap masyarakat terlebih khusus masiswa sebagai media promosi untuk menarik mahasiswa baru di unitri.
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif komunikasi.dimana dalam metode ini dilakukan wawancara langsung dengan pihak terkait dalmam mencari data serta informasi terkait dnengan peran radio sebagai media komunikasi, yang memberikan pengaruh terhadap penarikan mahasiswa baru di unitri.
Hasil yang diperoleh adalah dengan adanya radio TRI FM Universitas tribhuwana tunggadewi (Unitri ) memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Ini terbukti bahawa setiap tahun mahasiswa baru unitri meningkat pesat disbanding tahun-tahun sebelumnya.
kata kunci: Radio tri fm, media promosi
NAMA : PETRUS LENDE NGONGO
BalasHapusNIM : 2013210083
KELAS : B
Judul: Peran Radio Tri Fm Sebagai Media Promosi Dalam Menarik Mahasiswa Baru Unitri
Abtrak
Radio merupakan media elektronik yang termasuk media masa yang berfungsi informal dan persuasif ( mengajak/ membujuk ). Tujuan radio secara umum adalah member informasi, mendidik, dan menghibur.radio terdiri dari dua macam yakni Radio komersil adalah suatu media informasi yang di bentuk dari, oleh, untuk dan tentang masyarakat luas, sedangkan radio Komunitas, sebagai sebuah radio yang dibentuk dari, oleh, untuk dan tentang komunitas, dan untuk komunitas radio ini menjadikan komunitas sebagai basis operasi.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan ruang informasi terhadap masyarakat terlebih khusus masiswa sebagai media promosi untuk menarik mahasiswa baru di unitri.
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif komunikasi.dimana dalam metode ini dilakukan wawancara langsung dengan pihak terkait dalmam mencari data serta informasi terkait dnengan peran radio sebagai media komunikasi, yang memberikan pengaruh terhadap penarikan mahasiswa baru di unitri.
Hasil yang diperoleh adalah dengan adanya radio TRI FM Universitas tribhuwana tunggadewi (Unitri ) memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Ini terbukti bahawa setiap tahun mahasiswa baru unitri meningkat pesat disbanding tahun-tahun sebelumnya.
kata kunci: Radio tri fm, media promosi
Nama : yohanis konda
BalasHapusNim : 2013210116
Kelas : A
Judul: Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan
ABSTRAK
Pelayanan Publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat. Suatu hal yang hingga saat ini seringkali masih menjadi masalah dalam hubungan antara rakyat dan pemerintah di daerah adalah dalam bidang public service, terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat.
Menariknya, belum ada solusi yang dapat memecahkan sebab akibat penurunan kualitas pelayanan Publik. Seiring dengan hal itu, masyarakat semakin menuntut efektivitas kerja Pelayanan aparatur pemerintah sebagai abdi Negara. Menurut Gibson (1987:25) keefektifan adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Makin dekat prestasi yang diharapkan, maka akan makin lebih efektif dalam menilai mereka. Prespektif keefektifan dibagi atas tiga tingkatan analisa yakni individu, kelompok dan organisasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai negeri sipil yang ada di kantor kelurahan belum maksimal dalam menjalankan tugasnya sesuai standar operasional. Masih rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai sontak membuat pelayanan terasa lambat. Beberapa pegawai terlihat datang terlambat di atas jam 08.00 pagi, tidak dilaksanakannya apel pagi, serta kebiasaan – kebiasaan lain yang berhubungan dengan etos kerja dan dapat di ketahui bahwa tidak efektivnya pelayanan yang ada di kantor kelurahan langga lero di sebabkan oleh kedisiplinan pegawai itu sendiri. Kurangnya kesadaran dari pegawai sendiri menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai organisasi yang efektif.
Kata Kunci: Efektivitas, Pegawai Negeri Sipil, Pelayanan Publik.
Nama : Soleman Renda Bili
BalasHapusNim : 2013210098
Kelas : A
Judul : Implementasi Kebijakan Program Good Gool Dalam Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAKSI
Kemiskinan merupakan masalah sosial yang masih dihadapi bangsa Indonesia hingga saat ini. Hal itu dapat dilihat dari tingginya tingkat kemiskinan diindonesia.Berbagai program diluncurkan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan namun belum sepenuhnya mengatasi masalah kemiskinan banyak mengalami kendala dalam penyalurannya dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan pada masyarakat. Penulis berusaha untuk mengupas masalah implementasi kebijakan pengentasan dengan program Good Gool sehingga tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi kebijakan program Good Gool
2. Untuk mengetahui kebijakan program Good Gool menanggulangi kemiskinan dikabupaten
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif untuk memperoleh gambaran secara umum Program Good Gool dalam menanggulangi kemiskinan. Data dikumpulkan dengan metode observasi wawancara dan dokumentasi dianalisa dengan tiga kegiatan yang bersifat interaktif yaitu reduksi data,penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sehingga akan diperoleh hasil yang dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Hasil penelitian menyatakan Program Good Gool yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Desa Kalenawanno merupakan usaha pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Bantuan yang disalurkan pemerintah Sumba Barat Daya di Desa Kalena Wanno melalui Program Good Gool untuk membantu masyarakat lanjut usia janda dan yatim piatu serta program pendampingan agar masyarakat bisa mengolah lahan pertanian supaya memperoleh hasil yang cukup baik. Dari analisis hasil penelitian disarankan kebijakan Program Good Gool harus tetap ditingkatkan karena sangat memberikan manfaat bagi masyarakat miskin disumba Barat Daya guna memenuhi kebutuhan, pendidikan, kesehatan, ketentraman dan bagi yatim piatu untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Implementasi kebijakan Program Good Gool dalam upaya pengentasan kemiskinan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk itu diperlukan komunikasi dan koordinasi yang intens sehingga program tersebut benar-benar memberikan manfaat penuh.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Nama : Firminus
BalasHapusNim : 2012210028
Makul : Met Pen Kuantitatif
Judul : USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DESA TANAK KECAMATAN KEMBAYAN KABUPATEN SANGGAU
Abstrak
Padadasarnya di dalam suatu tatanan kepemerintahan dalam sebuah negara memiliki sub-sub kepemerintahan yang lebih kecil untuk mengimplementasikan kebijak-kebijakn pemerintah pusat kepada pemerintahan tingkat desa. Dengan demikian maka, yang menjadi tujuan penelitianya itu; Untuk mengetahui peran pemerintah desa, untuk mengetahui peraturan-peraturan yang ada di pemerintahan desa, dan rencana pembangunan desa.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik penentuan respondennya mengguanakan sampel purposive, teknik pengumpulan data digunakan dua cara yaitu, data primer dan data sekunder, sedangkan teknik analisis data menggunakan teori yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman 2007 meliputi; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Kata Kunci: Pemerintah Tinkat Desa.
Nama : Felika Agesti Yolanda
BalasHapusNim : 2012210027
MK : MET PEN KUANTITAF ADM NEGARA
Judul : Kurang Efektifnya Kualitas Kinerja Pelayanan Publik
(studi kantor kecamatan sekayam)
Abstrak
Suatu pelayanan bisa dikatakan efektif apa bila pegawainya mempunyai kinerja yang baik dan mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan dan dijalankan dengan benar sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan diinstansi tersebut. Sehingga kebutuhan pelayanan yang diingin bisa berjalan sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang sudah dibuat, dan memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kinerja pegawai itu sendiri haruslah diperhatikan oleh pimpinan atau melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi kepada pegawai,agar pegawai yang ditugaskan bisa melayani masyarakat dalam pengurusan berkas yang telah ditetapkan.
Kualitas kinerja pegawai dalam suatu pelayan kepada masyarakat juga dipertimbangkan, karena masyarakat sangat membutuhkan kualitas kinerja pegawai yang berkompeten dan berkualitas dalam memberikan pelayan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dalam kinerja pegawai harus memberikan pelayanan secara ramah dalam bentuk 3S (seyum,salam,sapa) yang menjadi salah satu budaya bagi para pegawai dalam melaksanakan tugasnya jika 3 hal tersebut sudah terpenuhi dan pelayanan yang diperlukan masyarakat sudah baik dan masyarakat yang menbutuhkan merasa puas dari situlah kualitas kinerja pegawai bisa dikatakan baik. Dalam proses kinerja pegawai juga diperlukan pegawasan dari pihak pimpinan agar karena merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang harus dilaksanakan dalam suatu kerja sama atau organisasi agar kesinambungan di suatu kegiatan dapat terjaga sehingga sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, selain itu pengawasan dilaksanakan untuk mengetahui adanya penyimpangan dalam suatu pekerjaan, sehingga apa yang dilaksanankan berjalan sesuai rencana dan peraturan yang sudah ditetapkan.
Kata kunci :kualitas, kinerja, pelayanan publik.
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusnama : melania yuni
BalasHapusnim : 2013210066
kelas : B
judul : “Reformasi Dalam Meningkatakan Mutu Pelayanan Pemerintah Menuju Good Governance Di Kantor Kecamatan Parindu”
Dalam hal ini posisi aparat pemerintahan sebagai pihak memberi pelayanan hendaknya mengetahui cara pelayanan yang baik. pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat yang merupakan fungsi primer dari pemerintah. aparatur negara sebagai pelayan masyarakat agar dapat memberikan pelayanan sebaik – baiknya menuju good governence. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat yang dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. Perbaikan kinerja pelayanan publik akan mempunyai implikasi luas terutama dalam tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Aparatur pemerintahan di kecamatan parindu tentu saja sudah di bekali bagaimana menjadi seorang pelayan public yang baik, agar dapat memberikan pelayanan yang baik pula kepada masyarakat di kecamatan parindu.
kata kunci : reformasi, pelayanan, pemerintah, good governance
Nama : ayub supriyanto
BalasHapusNim : 2013210020
kelas : B
“ Implementasi pelayanan publik
(Study kasus pembuatan KTP di Kec, Entikong – Sanggau – Kalimantan Barat
abstarak
Kepemilikan KTP sangat berhubungan dengan akses masyarakat baik masyarakat golongan atas maupun masyarakat miskin. Bagi masyarakat golongan miskin KTP sangat membantu untuk digunakan mengakses berbagai layanan dasar yang disediakan oleh pemerintah , seperti layanan kesehatan dan berbagai bantuan untuk masyarakat miskin antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Beras Untuk Rakyat Miskin (RASKIN), tanpa KTP kesempatan penduduk untuk mengakses pasilitas Kesehatan, BLT dan RASKIN menjadi lebih rendah. Sementara kesadaran dan keinginan sebagaian besar penduduk untuk memiliki dan membuat KTP kerap tergantung pada kebutuhan
mereka dalam mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah, terkadang ada sebagian masyarakat yang berasumsi memiliki KTP hanya formalitas saja, padahal pada kenyataannya KTP sangat diperluakan dalam berbagai hal dan sebagai salah satu syarat kebirokrasian. Disisi lain masyarakat yang ingin memiliki KTP merasa kesulitan dalam pembuatan KTP dengan alasan waktu terlalu lama memakan waktu , belum lagi persyaratan yang harus disediakan untuk pembuatan KTP tersebut selain mengisi formulir masih ada beberapa persyaratan yang harus dibuat, sehingga akhirnya masyarakat banyak yang enggan untuk membuat KTP,ditambah lagi dengan masalah yang dihadapi saat ini disanggau kalimantan barat, sistem pelayanan pemerintah terhadap warganya sangat dinilai tidak maksimal karena berbagai jenis kendala seperti jarak antara entikong dan sanggau yang begitu jauh sehingga memperlambat pelayanan pemerintah didaerah ini dengan baik, contoh untuk membuat KTP saja dibutuhkan waktu yang cukup lama antara 2-3 minggu ,bahkan lebih dari satu bulan
Kata kunci : implementasi pelayanan publik dalam pembuatan KTP
Nama : ayub supriyanto
BalasHapusNim : 2013210020
kelas : B
“ Implementasi pelayanan publik
(Study kasus pembuatan KTP di Kec, Entikong – Sanggau – Kalimantan Barat
abstarak
Kepemilikan KTP sangat berhubungan dengan akses masyarakat baik masyarakat golongan atas maupun masyarakat miskin. Bagi masyarakat golongan miskin KTP sangat membantu untuk digunakan mengakses berbagai layanan dasar yang disediakan oleh pemerintah , seperti layanan kesehatan dan berbagai bantuan untuk masyarakat miskin antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Beras Untuk Rakyat Miskin (RASKIN), tanpa KTP kesempatan penduduk untuk mengakses pasilitas Kesehatan, BLT dan RASKIN menjadi lebih rendah. Sementara kesadaran dan keinginan sebagaian besar penduduk untuk memiliki dan membuat KTP kerap tergantung pada kebutuhan
mereka dalam mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah, terkadang ada sebagian masyarakat yang berasumsi memiliki KTP hanya formalitas saja, padahal pada kenyataannya KTP sangat diperluakan dalam berbagai hal dan sebagai salah satu syarat kebirokrasian. Disisi lain masyarakat yang ingin memiliki KTP merasa kesulitan dalam pembuatan KTP dengan alasan waktu terlalu lama memakan waktu , belum lagi persyaratan yang harus disediakan untuk pembuatan KTP tersebut selain mengisi formulir masih ada beberapa persyaratan yang harus dibuat, sehingga akhirnya masyarakat banyak yang enggan untuk membuat KTP,ditambah lagi dengan masalah yang dihadapi saat ini disanggau kalimantan barat, sistem pelayanan pemerintah terhadap warganya sangat dinilai tidak maksimal karena berbagai jenis kendala seperti jarak antara entikong dan sanggau yang begitu jauh sehingga memperlambat pelayanan pemerintah didaerah ini dengan baik, contoh untuk membuat KTP saja dibutuhkan waktu yang cukup lama antara 2-3 minggu ,bahkan lebih dari satu bulan
Kata kunci : implementasi pelayanan publik dalam pembuatan KTP
Nama : Titin Winarsih
BalasHapusNim : 2013210103
Abstrak
Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat sehingga kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (public services) sangat strategis karena akan menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat dan sejauhmana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya. Namun kenyataannya aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat tidak melayanani atau memuaskan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi ketidakpuasan pelayanan tersebut.Antara lain sarana dan prasarana yang tidak memadai,kurangnya kesadaran tugas dan tanggungjawab aparatur pemerintahan,pengorganisasian yang belum serasi dan lainnya. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan pelayanan tidak maksimal dan menghambat kebutuhan administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat . Ini yang terjadi di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten sanggau. Maka dari itu saya mengasakan penelitian dengan metode kualitatif serta teknik penggumpulan data yang gunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.
Nama : Aminudin
BalasHapusNim : 2013210012
MOTIVASI PEMIMPIN DALAM MENINGKATKAN KESETABILAN KINERJA
RINGKASAN
Dalam sebuah aparatur oranisasi itu pasti membutuhkan yang namanya motivasi, untuk meningkatkan kinerja seorang pegawai agar pegawai tersebut tidak bekerja dengan bermalas-malasan, tentunya disini dibutuhkan pemimpin yang benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan yang handal. Menurut (Sondang Psiagian:1994:75-76)1 pengertian pemimpin pengetahuan yang luas, daya ingat yang kuwat, rasionalitas, obyektivitas, prakmatisme flexsibilitas, adabtabilitas, ketrampilan memdidik dan berkomunikasi secara efektif dan memiliki sfat keteladanan. Menurut (Malayu S.P Hasibuan 2003)2. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang di capai seseorang dalam melaksanakan tugasyang diberikan kepadanya dan didasari dengan kepercayaan, pengalaman dan kesungguhan dalam mencapai sebuah gool.
Oleh karena itu dari kedua pendapat diatas sudah jelas kalau seorang karyawan itu perlu di dorong / diberi motifasi-motifasi oleh seorang pemimpin yang mempunyai tanggung jawab penuh didalam lingkum kerja, seperti di contohkan dalam sebuah organisasi pergantoran maupun organisasi-organisasi yang lainnya. Agar kesetabilan kinerja dapat terjaga dengan baik dan bisa berjalan dengan sesuwai apa yang sudah menjadi ketentuan bersama atau tujuan yang telah ditetapkan. Dengan begitu setruktur organisasi dalam lingkup kerja berjalan dengan baik dan benar.
Jenis Penelitian yang dilakukan model kualitatif, teknik pengumpulan data dengan langkah – langkah observasi, wawancara, dokumentasi, teknik sampling:, snow boll sampling. analisa data dilakukan dengan tahapan, reduksi, penyajian, dan verivikasi, serta validasi data.
Kata Kunci : Motivasi, Kepemimpinan, kesatabilan, kinerja.
Nama : Elmi
BalasHapusNIM : 2013210037
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Kelas : B
Pelayanan Prima merupakan wujud komitmen Pemerintah mengabdi kepada negara dan masyarakat,pelayanan sukses perbaikan sistem peningkatan SDM. Permasalahan pelayanan prima akibat : VISI dan MISI belum jelas SDM belum profesional Sarana dan Prasarana belum memadai Kelembagaan belum memadai Kebijakan dan birokrasi yang berbelit-belit.Pelayanan prima adalah layanan yang diberikan seseorang kepada clien sesuai dengan standar pelayanan (minimal/maksimal) ditambah dengan satu atau dua pelayanan yang dituntut/dibutuhkan oleh clien dan mampu diberikan oleh pemberi pelayanan.
Standar Pelayanan adalah ukuran kualitas yang dipakai sebagai patokan dalam memberikan pelayanan contoh pelayanan penerimaan telepon. Standarnya telepon diangkat pada waktu pertama mendering. Variabel Pelayanan Keihlasan bekerja ketulusan melayani, Keunggulan pengalaman, kecerdasan dan semangat bekerja sesuai dengan SPM Atau Kode etik dan profesionalisme Kepuasan diatas rata-rata ( customer satisfaction) Petugas CLIEN (Masyarakat) . Hasil Pelayanan Prima Meningkatnya loyalitas pelanggan (masyarakat) Meningkatkan penjualan produk atau jasa Terwujudnya kepuasan total pelanggan (Customer Satisfaction) Meningkatkan pendapatan (perusahan/daerah). Kepuasan total pelanggan menjadikan kualitas sebagai tujuan utama dalam pelayanan,mengembangkan kualitas dalam sebuah proses,menerapkan filosofi, berbicara berdasarkan fakta,menjalin kemitraan, baik internal, maupun eksternal. Sikap pelayanan Prima Passionate ( sangat bergairah, bersemangat, antusias),Progressuve (Maju),Proaktif (tidak menunggu),Positive (tidak curiga/khawatir),Prompt (sigap dan segera bertindak),Patience (sabar),Proportional (tidak mengada-ada),Punctual (tepat Waktu).
BalasHapusNAMA: PATRISIUS KILO BERE FAHIK
NIM : 2013210082
KELAS : B
PERAN ETIKA POLTIK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
(Studi pada kantor kelurahan Tlogomas Kota Malang)
ABSTRAK
Etika politik dalam praktis demokratis kini menjadi kajian mendesak dan menarik setidaknya karena dua alasan, fenomena praktis politik ditengarai sudah keluar jalur etika politik dan moralitas publik. Kedua, munculnya kesadaran baru dalam masyarakat kita untuk berikhtiar membangun masyarakat demokratis,good clean governance yang berlandaskan etika. Dalam peradaban dan budaya manapun, masyarakat tentu mengenal apa yang disebut etika. Bahkan tema etika sudah menjadi sumber aturan perilaku yang tidak tertulis oleh masyarakat dipegang teguh karena ia memiliki nilai-nilai kebaikan sesuai dengan ukuran-ukuran nilai yang berkembang dalam masyarakat. Jadi sebenarnya etika suatu kelompok atau masyarakat memiliki dinamika dan pergeseran karena adanya interpretasi dan pemahaman yang juga berkembang dari masa ke masa.
Dalam literatur metodologi penelitian, istilah kualitatif tidak hanya lazim dimaknai sebagai jenis data, juga berhubungan dengan analisis data dan interpretasi atas objek kajian. Secara historis, implementasi penelitian kualitatif bermula dari pengamatan. Sebagai perbandingan, pada penelitian kualitatif. Nanun, penelitian kualitatif menunjuk pada segi alamiah yang dipertimbangkan dengan kuantum (jumlah). Maksudnya, penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk mengadakan perhitungan secara kuantitas. Hal ini berbeda dengan pengamatan pada penelitian kualitatif, dan berbagai perhitungan statistik lainnya. Dalam metode peneliti ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, triangulasi, dan dokumentasi. Untuk itu peneliti membuat beberapa pertanyaan terbuka sebagai bentuk wawancara.
Kata kunci: PERAN ETIKA POLTIK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK.
NAMA : ALBERTUS SANDRO
BalasHapusNIM :2012210007
KELAS :B
JUDUL :“PERAN KEPEMIMPINAN DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN”
Abstrak
Melihat dari kondisi saat ini bahwa peran kepemimpinan dalam mengambil suatu kebijakan pembangunan adalah suatu hal yang sangat penting untuk itu maka seorang pemimpin harus mampu menujukan kemampuanya atau powernya dalam bidang tugasnya sebagi pemimpin, kebijakan yang baik juga akan berdampak pada pembangunan yang baik. pula untuk itu beberapa hal ini sebenarnya saling ketergantungan antara yang satu dan yang lain.
Kepemimpinan berarti membuat orang menyukai hal-hal yang tidak menyenangkan (Harry Truman : 2004). (Garry Robinson) Kepemimpinan adalah suatu kualitas, suatu budaya, suatu peran, suatu pola piker, dan serangkaian tindakan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. (http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan). Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005).
Kata kunci :Power, Kepemimpinan,peran,Kebijakan,Pembangunan.
NAMA : RIKA HALIM NAMMA
BalasHapusNIM : 2013210089
PRODI : ADMINISTRASI NEGARA
POLA PEMBERDAYAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS SEBAGAI TENAGA KERJA PRODUKTIF
ABSTRAK
Pemberdayaan masyarakat ataupekerjaan sosial adalah aktivitas kemanusiaan yang sejak kelahirannya sekian abad lalu telah memiliki perhatian yang mendalam. Pada pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat yang lemah dan kurang mampu atau beruntung (disadvantaged group), seperti orang miskin, orang dengan kecatatan, ataupun komunitas terpencil. Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip-prinsip sosial. Pemberdayaan masyarakat meliputi berbagai pelayanan sosial yang berbasis masyarakat mulai dari pelayanan preventif untuk mencegah anak-anak terlantar atau pengemis serta orang-orang yang diperlakukan salah (abused) sampai pelayanan kuratif dan pengmbangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (Suharto,2002).
Nama : M Mulkan Amahoru
BalasHapusNim : 2012210054
Prodi : Administrasi Negara
PENGARUH KURANGYA SDM SERTA LAHAN KEDAI SOP DUREN YANG MEMPENGARUHI MINAT KONSUMEN
Abtrak
Persaingan dalam dunia bisnis kian ketat, hal ini membuat para pelaku usaha harus berusaha lebih keras agar tetap dapat bertahan. Kini, kegiatan pemasaran berperan penting dalam kelangsungan hidup suatu usaha. Suatu usaha yang ingin tetap bertahan harus mempunyai beberapa strategi yang hebat dalam menjalankan bisnisnya, salah satunya adalah mempunyai strategi pemasaran berupa bauran pemasaran yang tepat.Bauran pemasaran terdiri dari produk, harga, lokasi dan promosi. Bauran pemasaran yang tepat dapat membuat perusahaan lebih cepat dalam mencapai tujuannya dan tentunya dapat memberikan kepuasan terhadap konsumen. Kini, para pelaku usaha sudah memberi perhatian yang lebih serius terhadap strategi bauran pemasaran yang akan diterapkan oleh perusahaan mereka dan salah satu cabang bisnis yang mulai menerapkan strategi bauran pemasaran secara serius adalah bisnis kuliner.
Nama :Teodorus egie sapultura
BalasHapusNim : 2012210081
kelas B.
Fungsi Koordinasi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa ( Studi Pada Desa Raut Muara, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat )
ABSTRAK
Dalam pelaksanaan otanomi daerah yang berpedoman pada undang-undang nomor 32 tahun 2014 yang dilaksanakan secara serentak diseluruh indonesia telah meletakkan pondasi otonomi secara meluas pada daerah kabupaten maupun kota dalam mengekpresikan kembali potensi pembangunan yang dimiliki. Sistem sentralis yang melahirkan pola kesamaan pada berbagai bidang pembangunan terjadi yang terjadi selama ini, telah banyak menghambat laju pembangunan pada daerah sehingga menyebabkan daerah mengalami hambatan dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam pembangunan.
Dalam dinamika pembangunan di era otonomi daerah, maka konsep desentralisasi (pemerataan) menjadi isu penting dalam penyelenggaraan. Konsep pemerataan tersebut menghendaki pada tercapainya pembangunan yang bersifat adil dan menyeluh. Sehingga dalam pembangunan tersebut, tidak hanya diperlukan modal dalam jumlah besar melainkan juga harus ditunjang dengan keterlibatan seluruh elemen yang ada baik itu pemerintah, masyarakat maupun stakeholder yang secara komparatif bekerjasama dalam mewujudkan.
Desa sebagai intitusi pemerintahan secara sinergis juga memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan didesanya masing-masing. Eksistensinya sebagai organisasi yang berada diwilayah kecamatan atau kabupaten/kota, menjadikan pemerintah desa adalah salah satu unsur terdepan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di desanya.
Jenis Penelitian yang dilakukan model kualitatif, teknik pengumpulan data dengan langkah-langkah observasi, wawancara, triangulasi, teknik sampling: proporsif sampling, snow boll sampling. Analisa data dilakukan dengan tahapan, reduksi, penyajian, dan verivikasi, serta validasi data.
kata kunci : Koordinasi,Pembangunan, dan Otonomi Daerah
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusnama : ari wibowo
BalasHapusnim : 2014410063
Pelayanan publik menarik untuk dicermati karena kegiatannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga negara atas suatu barang/jasa dan pelayanan administrasi yang terkait dengan kepentingan publik. Orientasi kegiatannya adalah barang-barang publik dan pelayanan publik sehingga dalam dinamika kehidupan, masyarakat yang bertindak selaku konsumen akan berhubungan atau terkait dengan kegiatan pelayanan publik. Selain itu perlu diketahui bersama bahwa sumber dana kegiatan pelayanan publik berasal dari masyarakat melalui pajak sehingga wajar apabila masyarakat mengharapkan adanya pelayanan yang baik dan berkualitas.
NAMA : MUHAMMAD HAMIDI
BalasHapusNIM : 2012210052
MK : METODE PENELITIAN KUANTITATIF
KELAYAKAN PENGGUNAAN TOILET UNIVERSITAS TRIBHUANA TUNGGADEWI MALANG TERHADAPPEMENUHAN KEBUTUHAN FASILITAS MAHASISWA
ABSTRAK
Pelayanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi aparatur pemerintah dan masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam bidang pelayanan tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dan peran aktif pemerintah, karena pada hakekatnya pemerintah sebagai pelayanan masyarakat (abdi masyarakat) dimana pemerintah tidak melayani dirinya sendiri, tetapi melayani masyarakat serta menciptakan masyarakat hidup sejahtera.
Pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam segala bidang unit pelayanan di Indonesia sangat buruk, disana sini masih ditemui kelemahan-kelemahanyang dampaknya sering merugikan masyarakat yang menerima layanan, masalah yang kerap terjadi dalam kegiatan pelayanan publikyang dilakukan oleh masyarakat diantarnya birokrasi yang berbelit-belit, pungutan liar yang dilakukan oleh para birokrat, waktu yang terlalu lama untuk mengurus sebuah pelayanan. Buruknya pelayanan publik dari segi waktu dan biaya, tentu akan mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada birokrasi dan pemerintah akan menurun.
Sama hal-nya di dalam lingkungan kampus, pelayanan dilakukan oleh rektorat sebagai pimpinan kampus, serta mahasiswa yang menerima pelayanan yang telah diberikan oleh pihak rektorat terhadap masyarakat kampus yaitu mahasiswa.Suksesnya pelayanan yang diberikan oleh pihak rektorat tentu baik buruknya pelayanan tersebut mahasiswa-lah yang dapat menilai, karena segala pelayanan baik akademik maupun non akademik tertuju kepada mahasiswa sebagai penerima pelayanan yang telah berjalan selama mahasiswa masih berada di dalam lingkungan kampus yang hak-hak nya harus dipenuhi.
Toilet umum merupakan salah satu jenis pelayanan umum yang diberikan. Sebagai sarana umum yang ada didalam sebuah universitas negeri seharusnya fasilitas toilet umum ini lebih diperhatikan baik dari segi kebersihan, kelayakan pakai, serta kenyamanan bagi pengguna salah satu fasilitas pelayanan umu ini, karena toilet yang baik dan bagus tentu akan menunjang kualitas belajar mahasiswa karena kebersihan dan kenyamanan yang telah mereka peroleh.
Gedung Universitas tribhuana tunggadewi malang merupakan tempat dimana kegiatan-kegiatan mahasiswa dilaksanakan/dilakukan, di Untri terdapat 5 (lima) gedung yaitu , psik , akademik(perkuliahan),gor, ukm, dan rektorat. Sebagai pusat kegiatan seluruh mahasiswa yang didalamnya terdapat kurang lebih 3000 mahasiswa yang hanya memiliki 12 buah toilet saja dengan kualitas yang sangat jauh dari kelayakan pakai toilet pada umumnya. Tentunya pihak kampus harus lebih memperhatikan fasilitas ini sebagai pemberi pelayanan terhadap mahasiswa sebagai masyarakat kampus, serta mahasiswa sebagai pengguna jasa perlu menjaga fasilitas yang ada.
Kata kunci: kelayakan, toilet, fasilitas mahasiswa
Nama : Vivi maria chendy
BalasHapusNim : 2013210106
Kelas : B
Judul : Kebijakan Dan Upaya Pemerintah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Antara Kabupaten Nunukan Dengan Kabupaten Kota Malang
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis perbandingan kebijakan antara Kabupaten Nunukan dengan Kabupaten Malangn dari segi perizinan untuk berjualan,kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi PKL, pembinaan yang diberikan kepada PKL, dan penetapan lokasi - lokasi berjualan untuk PKL Selanjutnya menganalisis upaya-upaya pemerintah di kedua daerah tersebut melalui upaya pendataan, relokasi, peremajaan dan pembangunan fasilitas pada lokasi berjualan yang baru, dan pengawasan pasca relokasi.Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian untuk penertiban PKL di Kabupaten Nunukan dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.untuk pengumpulan data dalam penelitian penertiban PKL di kab. Malang khususnya diarea alun – alun kota malang, peneliti menggunakan studi kepustakaan dan analisis dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mengenai kebijakan dan upaya penertiban PKL yangdilakukan antara Pemerintah Kabupaten nunukan dengan Pemerintah kabupaten malang. Perbedaan dari segikebijakan terjadi karena situasi dan sifat PKL di masing-masing daerah tersebutberbeda. Pemerintah kabupaten malang mempunyai produk kebijakan yang isinya cukup ketat dalam mengatur keberadaan PKL karena semakin menjamurnya PKL tersebut sedangkan lahan untuk berjualan terbatas.Berbanding terbalik dengan yang terjadi di Kabupaten nunukan yang jumlah PKLnya msaih dapat dikontrol. Selanjutnya dari segi upaya penertiban PKL,perbedaan upaya yang dilakukan terjadi karena kompleksitas permasalahan PKL di kabupaten kota malang khususnya diarea alun – alun kota malang lebih besar dibandingkan dengan PKL yang berada di kabupaten nunukan.
Kata Kunci: penertiban, pedagang kaki lima,Kabupaten Nunukan, dengan kabupaten Malang.
Nama :Muhlisin
BalasHapusNim :2013210076
PRODI : ADMINISTRASI NEGARA
Kelas :A
Implementasi kebijakan pemerintahan daerah
Abstrak
Di tengah tuntutan masyarakat saat ini masalah yang memeang menjadi sebuah titik sentral adalah masalah kebijakan yang telah di ambil dalam suatu daerah dimana seorang pemerintah harus tgas dalam setiap pengambilan suatu keputusan untuk menciptakan keadilan yang merata tehadap rakyat nya. Aparatur di pemerintahan yang belum tertata dengan sempurna, banyak masyarakat beranganggapan bahwa lemahnya kemampuan aparatur dipemerintahan. Di era reformasi ini sangat memprihatinkan karena banyaknya para Aparatur yang tidak sesuai dengan kopetensinya, itu terjadi karena salahnya dalam perikrutan aparatur PNS sehingga pemerintahan tidak lebih baik dibanding sebelumnya adalah benar bahkan ada kecenderungan semakin menurun. Bagaimana upaya pemerintah bisa mewujudkan good governace semaksimal mungkin sesuai yang diharapkan, maka pemerintah harus bersifat tegas bagaimana caranya penataan SDM / Aparatur tertata dengan baik, Penyelenggaraan pemerintahan jelas. Bahwa kebijakan yang didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah berdasarkan hierarki dan jenjang jabatan, secara jelas menggaris bawahi peran utama dari pelaku atau aktor penyelenggaranya yakni aparatur pemerintah.
Penelitian yang dilakukan model diskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data berdasarkan observasi, kousioner, teknik sampling: stratified random sampling, penyajian dan analisa data dilakukan dengan tahapan reduksi ata, verification, pengumpulan data dengan uji validitas dan uji reabilitas.
Kata kunci: implementasi, kebijakan, pemerintahan, daerah
Nama :bimbi
BalasHapusNim : 2012210015
PRODI : ADMINISTRASI NEGARA
Kelas :B
Judul : Kebijakan Publik Dalam Proses Perencanaan Pembangunan
Abstrak
Dari pengertian kebijakan publik yang tidak hanya ide-ide pejabat pemerintah, namun juga ada keterlibatan pihak politisi dan masyarakat dengan taktik dan strategi berdasakan perundang-undangan atau peraturan pemerintah untuk mengarahkan dalam pencapaian tujuan yang bermanfaat bagi masyrakat luas atau lebih jelasnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Jadi kebijakan publik memiliki kaitan dengan administrasi pembangunan atau proses pembangunan nasional, baik itu perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembanguna jangka menengah (RPJM), rencana kerja pembangunan (RKP) serta APBN/D berkaitan dengan kebijakan publik yang dikuatkan dengan undang-undang atau perda. Produk-produk dokumen perencanaan tersebut termasuk taktik dan strategi pemerintah yang merupakan bagian dari kebijakan publik sebab implikasi dari produk-produk tersebut adalah masyarakat, dan pada hakekatnya pelaksanaan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana hal tersebutlah yang menjadi intisari dari kebijakan publik yang telah disebutkan diatas. Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tersebutlah yang akan menetapkan tindakan-tindakan pemerintah dimasa datang, mempunyai visi misi dan tujuan yang jelas serta senantiasa ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat, untuk hal ini maka diperlukan peran serta masyarakat dalam pembuatan perencanaan tersebut, di dalam pembuatan perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah haruslah melalui musyawarah secara berjenjang dari tingkat bawah (bottom up). Proses tersebut diawali dengan musyawarah rencana pembangunan desa, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten/kota dan musrenbang provinisi guna mengoptimalkan partisipasi masyrakat sebagaimana amanat dalam undang-undang.
Kata kunci: kebijakan, pembangunan.
Nama :FRIAN NUGRAHA
BalasHapusNim : 2012210031
PRODI : ADMINISTRASI NEGARA
Kelas :B
Judul : Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik Di Daerah.
abstrak
Penerapan good governance dalam tata pemerintahan di daerah, prasyarat yang tidak dapat ditinggalkan adalah partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Ketika pemerintah menerapkan otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi, partisipasi masyarakat menjadi prasyarat utama. Hal ini mencakup semua aspek pelaksanaan pembangunan di daerah mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Partisipasi masyarakat inilah yang mendorong proses demokratisasi dapat berjalan dengan lancar. Jika dianalisa secara teoritis, teori sistem David Easton sudah mewakili gambaran pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan ataupun perubahan kebijakan. Secara sederhana Easton memaparkan bahwa proses input yang berasal dari tuntutan dan dukungan masyarakat, kemudian dikonversikan oleh lembaga pembuat kebijakan, barulah dapat melahirkan output berupa kebijakan publik yang diberlakukan kepada masyarakat. Hal ini selanjutnya berproses lagi dengan pengaruh dari lingkungan dalam dan luar dari masyarakat tersebut, dan pada akhirnya melahirkan input baru. Pada dasarnya teori ini merupakan konsep umum lahirnya sebuah kebijakan, contoh Instruksi Walikota Padang tentang Berpakaian Muslim/Muslimah bagi Murid/Siswa SD/MI, SLTP/MTS dan SLTA/SMK di Kota Padang. Kebijakan ini lahir sebagai bentuk dukungan kondisi secara umum Sumatera Barat yang mayoritas Islam dengan berpegang pada adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Kondisi ini yang menjadi acuan pemerintahan daerah dan selanjutnya mengeluarkan kebijakan yang diterapkan dalam masyarakat. Hingga saat ini pun masyarakat menyambut dan melaksanakan dengan baik kebijakan tersebut, inilah bentuk partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik di daerah khususnya Kota Padang.
Kata Kunci: partisipasi, kebijakan, teori sistem
Nama : Ewaldus Chandra
BalasHapusNim: 201210025
Kelas: A
Judul: Analysis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat.
Dosen Pembimbing: -
Jumlah Bimbingan: -
Asal daerah: sanggau ,kalimantan barat
No. HP: 089660815835
Abstrak: Analysis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan e-KTP terhadap kepuasan masyarakat di Depok dan untuk menentukan sub variabel dari kualitas pelayanan yang paling berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Sampel yang diambil adalah 100 orang dari seluruh populasi ini 1.020.002 orang dengan rumus Slovin.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dalam kepuasan masyarakat 0758 dengan tingkat signifikan 95%. Itu berarti bahwa 75,8% kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan perekaman data e-KTP di Depok dapat dipengaruhi oleh beberapa sub variabel seperti bukti fisik, reliabilitas, daya tanggap, jaminan, dan empati dan sisanya 24,2% adalah dipengaruhi oleh variabel independen lain yang belum ditunjukkan dalam penelitian ini, yang paling berpengaruh dalam memuaskan masyarakat yang menerima layanan perekaman data e-KTP adalah reliabilitas dengan koefisien regresi sebesar 0.867.
Kata kunci : kualitas pelayanan,kepuasan,