DATA

DATA

Ada perda yg dibatalkan krn bertentangan dg kepentingan umum….. Menghambat arus masuk barang antar daerah,  serta menyebabkan ekonomi biaya tinggi;

(Media Indonesia, 30 Maret 2006, dalam AG. Subarsono, dalam Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance, Melalui Pelayanan Publik, Gajah Mada University Press, 2008, 159)

Hal itu disebebkan pemerintah kabupaten dan kota berlomba-lomba menerbitkan perda untuk menggenjot pendapatan asli daerah.

RESPONSIVITAS
PELAYANAN PUBLIK

Responsivitas birokrasi penyelenggara layanan thd tuntutan dan kebutuhan masyarakat yg selalu berkembang masih rendah;

Rendahnya adopsi teknologi (komputer) untuk merespon volume pekerjaan yg trs bertambah;

Adanya upaya merespon kebutuhan dan permasalahan warga (Sugeng Rusmiwari, 2009)

DATA HASIL PENELITIAN
PSSK UGM, (AG. Subarsono, dalam Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance, Melalui Pelayanan Publik, Gajah Mada University Press, 2008, 163)