Manajemen Pelayanan Publik

Manajemen Pelayanan Publik.

Pendahuluan

Apabila pelayanan public yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik/berkualitas, maka pelaksanaan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil.

Isu tentang kualitas pelayanan public ini juga dipicu adanya pengaruh perubahan paradigma global yang terjadi diberbagai bidang kehidupan dan diberbagai belahan dunia.

New public sevice (NPS) sebagai paradigm terbaru dari administrasi Negara / public meletakkan pelayanan public sebagai kegiatan utama para administrator Negara/daerah.

Salah satu intisari dari prinsip NPS adalah bagaimana administrator public mengartikulasikan dan membagi kepentingan (shared interest) warga Negara .

Paradigma lama administrasi negara dalam prakteknya pada masa lalu itu lebih cenderung kepada “Negara” sebagai sesuatu yang harus diikuti, ditakuti dan dilayani

Adapun kalau untuk Negara, maka semuanya harus ikut dan harus turut. Semua energy dan pikiran harus disumbangkan untuk Negara.

Memang betul apa yang dikatakan oleh John F. Kennedy (mantan Presiden Amerika Serikat ke-35) bahwa: “Jangan tanyakan apa yang sudah Negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan kepada Negara”.

Pemikiran semacam ini menjadi produktif manakala sang “administrator Negara atau daerah” memang menerapkan prinsip keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan untuk rakyatnya.

Tetapi apabila sang “administrator” menampilkan sosok otoriter, militeristik, tidak adil, tidak demokratis, deskriminatif, KKN dan lain-lain dalam pemerintahannya, maka istilah “administrasi Negara” menjadi kontra produktif.

Karena antara pengabdian kepada rakyatnya, kepada Negara dan kepada pemerintah mememiliki perbedaan yang sangat tipis.

Disatu sisi rakyat sangat menjunjung tinggi kecintaan kepada Negara dengan berbagai bentuk pengabdiannya, namun disisi lain pengabdian itu juga harus ditujukan kepada “penguasa” Negara yang bertentangan dengan keinginan rakyatnya.

Bagi pemimpin Negara yang otoriter maka tidak bias dibedakan antara Negara dengan sang pemimpin. Seolah-olah Negara adalah miliknya.

Sumber bacaan:

Hardyansyah, Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya, Penerbit Gava Media, 2011, hlm. 1-2