Heri
Kuswanto, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, 2007
PERAN
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI INFORMASI
KOTA
BATU DALAM UPAYA PENYAMPAIAN INFORMASI OTONOMI DAERAH
(Studi
Tentang peraturan Daerah Kota Batu Nomor 19 Tahun 2003)
Dosen
Pembimbing Utama : Willy Tri Hardianto, S.Sos., MM., MAP.
Dosen
Pembimbing Pendamping : Herru Prasetyo
Widodo, SAP., M.Si
ABSTRAKSI
Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi
Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah, Kota Batu mempunyai tanggung jawab besar dalam upaya menjadikan Kota
Batu sebagai kota yang masih muda mempunyai pemerintahan yang baik, bersih dan
mandiri. Diperlukan adanya sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat
Kota Batu sendiri maupun bagi masyarakat di luar Kota Batu. Mengingat akan
tujuan yang luhur tersebut perlu adanya penjabaran dari peraturan pemerintah
Nomor 8 tahun 2003 tentang
pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dimana perlunya dilakukan langkah-langkah
penguatan kewenangan, efisien, efektivitas,
akunbilitas kinerja kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.
Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif, kerena pendekatan ini di landasi oleh filsafat fenomenologi serta
metode kualitatif diharapkan mampu memberi penjelasan secara terperinci tentang
fenomena peran Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informasi
Kota Batu.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) sebagai mediator
atau jembatan informasi yang
komunikatif, Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informasi
Kota Batu aktif untuk mencari dan menyungguhkan berita yang selalu baru, actual
secara profesiona. Adapun jenis informasi yang menjadi bidang garapan Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi bersifat timbale balik, 2) Adapun
peran dan kinerja Dinas Perhubungan
Komunikasi Informasi
dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah Kota Batu cukup responsive (tanggap) dan
telah berusaha memberi pelayanan yang baik baik dengan sarana komunikasi dan
informasi yang cukup lengkap: media massa, media elektronik, dan system cybernetic yang telah disediakan oleh
pemerintah Kota Batu.
Pendahuluan.
Dalam
rangka penyelengaraan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30
tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, Kota Batu mempunyai tanggung jawab
besar dalam upaya menjadikan Kota Batu sebagai kota yang masih muda mempunyai
Pemerintahan yang baik, bersih dan mandiri.
Dalam upaya penyampaian
informasi agar dapat di terima oleh masyarakat dengan mudah, maka Dinas
Informasi Komunikasi menggunakan media sebagai berikut :
1.
Televise
Pemerintah Daerah dengan nama Stasiun TV yaitu “ATV” singkatan dari
Agropolitan Televisi.
2.
Radio
Pemerintah Daerah dengan nama pemancar radio “AFM” yaitu singkatan dari
Agropolitan FM
3.
Internet
yaitu dengan alamat webside : WEB:”PEMKOT BATU.CO.ID”.
Jenis Penelitian
Berangkat
dari permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini mengunakan jenis
penelitian kualitatif, dengan maksud agar dalam proses pencarian makna di balik
fenomena dapat dilakukan pengkajian secara konprehensif, mendalam, alamiah dan
apa adanya serta tanpa campur tangan dari peneliti.
Dalam Upaya Penyampaian Informasi
Penyelengaraan Otonomi Kota Batu
Sejauh ini peran
dari pemerintah Kota Batu khususnya Dinas Informasi Komunikasi dan Perpustakaan
sudah memberikan yang terbaik kepada masyarakat, mengingat waktu yang belum
satu tahun sejak disahkannya perda Kota Batu nomor 19 tahun 2003 ini belum
member laporan yang menyeluruh karena proses implementasi dari kebijakan
mengenai Dinas Informasi Komunikasi dan Perpustakaan tentunya sangat vital bagi
perkembangan Kota Batu dan perlunya peningkatan dalam hal pelayanan kedapa
masyarakat baik itu mengenai pelayanan penyebaran informasi maupun arsip dan
perpustakaan.
Kesimpulan
1. Tata Kerja Dinas Informasi Komunikasi
dan Perpustakaan Kota Batu sudah memenuhi dan sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan Kota Batu pada saat sekarang. Oleh karena itu perlunya ditetapkan
Perda No.19 tahun 2003 guna mencapai keselarasan dan keseimbangan akan
kebutuhan informasi bagi masyarakat.
2. Adapun peran dan kinerja Dinas Infomasi
Komunikasi dan Perpustakaan dalam penyampaian informasi penyelanggaraan otonomi
Daerah Kota Batu cukup responsive (tanggap) dan telah berusaha memberikan
pelayanan yang baik dengan sarana komunikasi dan informasi yang cukup lengkap :
media massa, media elektronik dan sisten cybernetic
yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Batu.
Daftar Pustaka.
Undang-Undang
No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah, Sinar Grafika, Jakarta.
Undang-Undang
No.25 th 1999 tentang Pembbagian Kewenangan Pusat dan daerah, Sinar Grafika,
Jakarta.
Undang-Undang
No. 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.
Abdul
Wahab,solichin, 1997, Analisis Kebijakan:
Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Rineka Cipta, Jakarta
Aloliliweri.
Sosiologi Organisasi. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Bungin,
H. M. Burhan. 1992. Sosiologi Komunikasi. Jakarta: Kencana Media Group.
0 komentar:
Posting Komentar