Hasil penelitian paulus

NAMA           : PAULUS I. FUNOME

NIM                : 2008210023

FAKULTAS  : ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PRODI           : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

PERAN ETIKA POLITIK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

(Studi Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang)

            Peran etika mutlak diperlukan dalam berpolitik terutama dikalangan wakil rakyat atau partai politik, Perumusan kebijakan publik merupakan kebijakan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam membangun  masyarakat  maupun pemerintahan.

            Dalam penelitian ini merupaka metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasiyang mendalam dengan informan lapangan yang diperoleh dengan teknik porposif samplingdan snowball. Untuk mengukur validitas keabsahan data dilakukan suatu teknik pemeriksaan yang didasarkan pada sifat dan kreiteria yang digunakan yaitu dengan cara mengukur derajat kepercayaan, kepastian, keteralihan dan ketergantungan atas obyek penelitian. Dari langkah itu dilakukan analisa data dengan menggunakan analisa data yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermen (1992) yang meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi.

Dari penelitian yang telah dilaksanakan telah diperoleh suatu kesimpulan: 1. Peran etika politik yang dilakukan dalam perumusan kebijan publik yang dilakukan di kota malang memiliki esensi dan bertujuan untuk memenuhi keinginan rakyat, namun semua yang dilakukan oleh para wakil rakyat belum tercapai apa yang diinginkan oleh rakyat. 2. Faktor pendukung peran etika politik dalam perumusan kebijakan publik meliputi, kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi yang tidak menimbulkan gangguan atau kendala yang serius, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan yang diinginkan, tugas-tugas dirinci dan di tempatkan dalam urutan yang tepat, komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 3. Faktor penghambat etika politik dalam perumusan kebijakan publik meliputi, ketersediaan anggaran bagi proses penyusunan kebijakan yang minim, minimnya ketersediaan data hasil penelitian (research) mengenai kebutuhan masyarakat , kebijakan dibuat atas kepentingan sepihak atau kepentingan salah satu komponen stakeholders saja tanpa melihat kepentingan publik, ditambah lagi dengan pola pikir serta perspektif yang sangat terbatas mengenai keberadaan Stakeholders sebagai pemangku kebijakan dengan jarang melibatkan Stakeholders dalam proses penyusunan draft kebijakan.

Saran

1.      Pengambilan keputusan hendaknya dilakukan secara terbuka dan dijalankan sesuai dengan etika terutama dalam perumusan kebijakan publik untuk memenuhi keinginan rakyat bukan untuk memenuhi keinginan indivu atau kelompok tertentu saja.

2.      Kondisi eksternal dan komunikasi antar sesama harus dijaga agar tidak menimbulkan suatu kendala yang serius bagi para wakil rakyat demi membangun daerah dan masyarakat.

3.      Keterlibatan instansi pemerintah atau organisasi serta masyarakat untuk menyikapi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh wakil rakyat. Maka langkah yang perlu dilakukan adalah memberikan masukan atau kritikan, bantuan sarana atau prasarana agar pelaksanaan perumusan kebijakan publik berjalan sesuai dengan etika politik atau undang-undang yang ada dan berlaku.