Materi 41, PIP, Prinsip dan Model Demokrasi

41 PRINSIP DAN MODEL DEMOKRASI DALAM PEMERINTAHAN

Hampir semua Negara menyatakan dirinya demokratis;

Setiap orang tak terkecuali senantiasa menyatakan bahwa dirinya demokratis;

Semua pihak yang mengendalikan pemerintahan juga menyatakan pihaknya sangat demokratis;

Bung Karno tidak mau dikatakan pemerintahannya tidak demokratis, walaupun akhirnya berpisah dengan Wakil Presiden Moh. Hatta gara-gara demokrasi yang dijalankan tidak sesuai dengan pemikiran demokrasi Pak Hatta;

Almarhum Bung Hatta menulis tulisan yang terkenal dan dilarang oleh Bung Karno yang menyatakan bahwa demokrasi kita lelah mati;

Pemerintah Presiden Suharto juga dikatakan olehnya sangat demokratis dan tidak menyalahi Pancasila; Oleh karena semua pihak menyebut demokrasi padahal praktiknya kadang-kadang dan seringkali menangkapi dan menjbloskan orang-orang yang berbeda pendapat dengannya ke dalam sel-sel penjara.

Istilah demokrasi tampaknya merupakan pernyataan emosional bagi setiap oran, setiap pihak, setiap parpol, setiap Negara terhadp sutau system politik yang benar-banar memenuhi hasrat dan seleranya.

Lalu timbul pertanyaan kira-kira apa criteria dan ukuran yang biasa digunakan untuk menilai demokrasi itu yang berlaku secara objektif tidak berdasarkan pada selera politik tertentu.

Barang kali suatu cara yang baik untuk mengenal dan memahami demokrasi dengan mencoba mengidentifikasi pengertian pokok dan mencoba memberikan spesifikasi dari pengertian tersebut;

Dengan cara demikian dicoba dicari batasan yang bias dipergunakan oleh pihak-pihak yang nenamakan dirinya demokrasi tersebut; Berdasarkan batasan itu kemudian opersionalisasi demokrasi diwujudkan;

Walaupun telah dicoba memberikan rumusan dan batasan, bukanlah berarti bahwa batasan atau rumusan itu sesuai dengan keinginan semua pihak lalu mengklaim bahwa batasn itu satu – satunya yang terbaik;

Demokrasi nampaknya tidak bias dipisahkan dari pembahasan hal-hal yang bekaitan dengan tata kepemerintahan dan kegiatan politik;

Semua proses politik dan lembaga-lembaga pemerintahan berjalan seiring dengan jalannya demokrasi;

Sumber:

Miftah Thoha, Birokrasi Politik di Indonesia, Rajawali Pers, Rajawali Grafindo, Jakarta, 2010, hlmn. 98-99.

Oleh karena demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditata dan diorganisir  berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (popular sovereignity), kesamaan politik (political equality), konsultasi atau dialog dengan rakyat (popular consultation), dan berdasarkan pada aturan suara mayoritas.

Sumber:

Ranny, Austin, (1996), Governing, An Introduction to Political Science, Prentice Hall, Inc, Upper Saddle River, NJ.