Rakyat Belum Siap Pilkada Langsung

Materi 25, RAKYAT BELUM SIAP PILKADA LANGSUNG

Sudah saatnya  pemilihan umum kepala daerah secara langsung dikaji ulang karena sering memunculkan banyak polemic.

Dlam masyarakat yang belum dewasa, pilkada langsung selain memicu pertikaian antar pendukung juga memakan biasa besar.

Pilkada langsung dapat berjalan tertib dan efisien jika masyarakat telah dewasa, tak heran jika terjadi perusakan kantor bupati / walikota atau DPRD, dan segala macam tindakan anarki lainnya.  Hal semacam ini sering mewarnai pilkada langsung.

EMOSIONAL

Di masyarakat yang rasional seperti Amerika Serikat, menurut sosiolog dari Universitas Patimura Ambon, Dr Tontji Soumokil, masyarakat akan memilih kandidat, bukan kedekatan hubungan kekerabatan atau emosional.

Selain itu persoalan pilkada langsung pun sangat kompleks dan rumit. Banyak yang perlu dibenahi.

Lembaga KPUD harus independen dan tak boleh melenceng, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun tidak boleh didorong kiri kanan untuk mendukung salah satu calon bulati karena aturan PNS harus netral, kata Tontji. Dia mengatakan, pilkada langsung juga merupakan pemborosan. Sekali pilkada bias menelan biaya Rp 15 miliar. Padahal, kalau proses pemilihan bupati di DPRD barangkali hanya keluar dana Rp 1 miliar sehingga sisa uang bias digunakan untuk memberdayakan masyarakat miskin.

Mdenurut Tontji, cara pemilihan bupati / wali kota ataupun gubernur di DPRD yang merupakan representasi rakyat akan lebih baik. Alasannya anggota DPRD lebih bijak menilai kapasitas seseorang.

Kalau masyarakat di bawah yang tidak punya pengetahuan politik disuruh memilih maka akan berbeda. Kalau dipilih langsung oleh masyarakat sebenarnya itu kebablasan.

Selain masyarakat tidak punya kapasitas cukup untuk menilai calon bupati /wali kota/gubernur, juga bias terjadi konflik.

 Sumber:

Kompas, Kamis  3 Mei 2012, halaman 5.