Bahan Kuliah Adm. Pderkantoran Reinventing Org.

Bahan Kuliah Adm. Perkantoran

Sugeng Rusmiwari

081 334 995 112

Renungan:

1.      Abu Darda berkata: “Sesungguhnya termasuk orang yang paling jelek di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah orang alim (berilmu) yang tidak mengambil manfaat dengan ilmunya” (HR. Al- Darimy, 264)

2.      Keberhasilan selalu diraih dengan antusias (Ralph Waldo Emerson, dalam John C. Maxwell, Kepemimpinan 101, Mitra Media, 2002, h. 34.)

REINVENTING (Husaini, 1994, 3)

Memenangkan persaingan … melalui orientasi strategi;

Pada manajemen pelayanan prima (excellent service management)

REINVENTING GOVERNMENT (DAVID OSBORNE & GAEBLER)

Orientasi pd penciptaan suatu nilai (improved quality);

Pengguna jasa publik terpuaskan;

Dari segi kualitas, harga, dan penyediaan yg cepat

(Osborne dan Ted Gaebler, dlm Waluyo, Manajemen Publik, Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Mandar Maju, 2007, 130).

Berlaku pd pimpinan dlm org birokrasi maupun perusahaan… intinya adalah perbaikan kinerja organisasi yg berorientasi pd “Value to customer”

Pucuk pimpinan hrs memiliki visi yg jelas;

REINVENTING GOVERNMENT

Agar fungsi pemerintahan berjalan dg baik, dpt dilakukan dg:

Menciptakan pemerintahan yg lebih bersih dan berwibawa (Waluyo, Manajemen Publik, Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2007, 121).

Adanya keterkaitan atara komitmen yg berwenang kpd kepentingan rakyat ( Ramto, 1997, 16 dalam Waluyo, Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2007, 121).

MENGELOLA PEMERINTAHAN SECARA BAIK

Dapat memperkecil biaya operasional pemerintah (cost of government) maka perlu diperhatikan

1. Mereduksi ukuran dan jumlah lembaga pemerintahan, program dan staf (downsizing);
2. Mempermudah prosedur (steamlining);
3. Mereformasi lembaga-2 secara struktural agar dpt menjalankan misinya dg baik (restructuring);
4. Melimpahkan fungsi kepada sektor swasta yg lebih piawai (privatzing). (Gore, 1995: 117, dalam Waluyo, Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2007, 121).

STRATEGI PENERAPAN REINVENTING GOVERNMENT

Creating clarity of purpose;

Creating consequences for performance;

Putting the customer in the driver’s seat;

Shifting control away from the top and center;

Creting an terpreneural culture;

Osbore dan Plastrik, dalam Waluyo, Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2007, 122).

STRATEGI PENERPAN REINVENTING GOVERNMENT

Ciptakan kejelasan tujuan;

Ciptakan konsekwensi untuk capaian;

Letakkan pelanggan itu sbg pengemudi;

Geser kendali dari pucuk dan terpusat;

Ciptakan suatu budaya kewirausahaan;

Osbore dan Plastrik, dalam Waluyo, Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2007, 122).

AGENDA REINVENTING GOVERNMENT

1. Public private partnership atau privatization;
2. Budgeting reform dan;
3. Organization development and change (Sudarsono, 1994: 41, dalam Waluyo, Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2007, 122).

IMPLIKASI PRIVATIZATION MANAJEMEN PEMERINTAHAN

1. Efficiency through competition;
2. Equity;
3. Public debt reduction;
4. Wide share ownership;
5. Employee share ownership;
6. Sthrengthen the capital market;
7. Ease public sector pay problems;
8. Reduce government involvement in enterprise decision making;
9. Protect the national interest;
10. Political advantage.

Savas, dalam dalam Waluyo, Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2007, 122).

IMPLIKASI PRIVATIZATION MANAJEMEN PEMERINTAHAN

 Efisiensi melalui kompetisi;

 Hak kekayaan;

 Pengurangan Utang negara;

 Kepemilikan secara lebih luas;

 Karyawan berbagi kepemilikan;

 Sthrengthen pasar modal;

 Nenangkan permasalahan upah sektor publik;

 Mengurangi keterlibatan pemerintah di (dalam)              pengambilan keputusan perusahaan;

 Menlindungi kepentingan nasional;

 Keuntungan politis.

Savas, dalam dalam Waluyo, Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2007, 122).

MANAJEMEN PEMERINTAHAN PADA PARADIGMA BARU

Dlm pelayanan pd masy, lebih memberikan peranan yg lbh bsr kpd org non profit dibanding sektor pemerintah atau swasta yg berorientasi bisnis;

Swastanisasi sbg salah satu alternatif ttp bkn satu-2nya keputusan (kristiadi, 1995, 50 dalam Waluyo, Manajemen Publik Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2007, 124).

MANAJEMEN PEMERINTAHAN PD ERA GLOBALISASI

RASIONAL;

EFEKTIF;

 EFISIEN;

Suradinata, 1996, 9 dalam Waluyo, Manajemen Publik, Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2007, 124).

PERHATIAN PEMERINTAH DLM ERA GLOBALISASI

Perubahan yg perlu trs diantisipasi;

Memperkuat modal dan etika kerja;

Tujuan tlh ditetapkan konsisten untuk dilakukan sbg kewajiban dan bukan krn terpaksa, melainkan karena didorong oleh nilai keuntungan;

Penyesuaian thd teknologi, keadaan lingkungan dan kebijaksanaan;

Dlm menggunakan fasilitas, sarana dan prsarana waktu dan norma merupakan dsr sbg suatu proses manajemen. Suradinata, 1996, 9, dalam Waluyo, Manajemen Publik, Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2007, 124).

PRINSIP UMUM MANAJEMEN PEMERINTAHAN

Adanya pembagian kerja

Kewenangan dan tanggung jawab yg jelas;

Mekanisme kerja yg jelas;

Penghargaan thd setiap anggota;

Etos kerja yg tinggi;

Penyesuaian thd lingfkungan sosial dan lingkungan fisik;

Budaya kerja yg dilandasi nilai kejuangan yg tinggi;

antisipatif;

Suradinata, 1997, 8, dalam Waluyo, Manajemen Publik, Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2007, 125).

APA YG PERLU DIREFORMASI

Perubahan Mindset menjadi keniscayaan dari perilaku lama menjadi yang baru;

Menciptakan Mindset baru dari birokrasi publik sebagai pejabat / penguasa menjadi pelayan publik;

Pengembangan budaya baru yg sesuai dg vsi dan misi birokrasi sbg agen pelayanan publik

Misi melayani bukan mengontrol atau menguasai;

(Agus Dwiyanto, Menuju Godd Governance, Melalui Pleyanan Publik, Gajah Mada University Press, 2006, 28)

MEMBANGUN BUDAYA BARU PEMERINTAHAN

Menggali nilai-2 & tradisi yg dianggap baik (local wisdoms) dr praktik pemt terdahulu, kemudian mentransfer dlm kehidupan birokrasi pemerintah sekarang ini;

Pemerintah juga dpt belajar dari best practices yg berada di negara-2 lain, yg dpt dipelajari dan ditiru;

(Agus Dwiyanto, Menuju Godd Governance, Melalui Pleyanan Publik, Gajah Mada University Press, 2006, 29)

Lanjutan…

Mereka yg berhasil mewujudkan sikap dan perilaku baru spt yg diharapkan oleh budaya dan mindset baru hrs diberi penghargaan;

Sebaliknya, mereka yg gagal dan enggan untuk berubah menyesuaikan dg budaya dan mindset hrs diberi sanksi:

Bagaimana dg untuk dapat berhubungan instansi pemerintah ttt, warga hrs memperoleh surat pengantar dr RT & RW ?

(Agus Dwiyanto, Menuju Godd Governance, Melalui Pleyanan Publik, Gajah Mada University Press, 2006, 30)

Dg adanya kemajuan teknologi, upaya melakukan kontrol dpt dilakukan dg cara yg jauh lbh sederhana, mudah, dan efektif tanpa hrs memiliki struktur yang kompleks….

Ditinfkat pusat, struktur yg gemuk dibentuk oleh presiden terpilih berkepentingan membangun koalisi politik dg partai politik pendukungnya..

(Agus Dwiyanto, Menuju Godd Governance, Melalui Pleyanan Publik, Gajah Mada University Press, 2006, 32-33)