Kamis, 03 November 2011

Bahan Kuliah Etika dan Filsafat Adm. Neg. Perkemb. Adm. Publik.

Bahan Kuliah Etika dan Filsafat Adm. Negara

Sugeng Rusmiwari
081 334 995 112

PENGARUH LINGKUNGAN STRATEJIK
TERHADAP
PERKEMBANGAN ADMINISTRASI NEGARA (PUBLIK)

1.       Globalisasi dan Revolusi Teknologi
Telah merubah wajah dunia, dan menyebabkan pemikiran ulang paradigm bidang:
a.       Politik.
1.       Negara sudah tidak lagi memiliki peran mutlak seperti sebelumnya.
2.       Negara tidak lagi menuntut kedaulatan sepenuhnya seperti waktu lalu.
3.       Tapal batas Negara menjadi kabur karena teknologi informasi.
4.       Negara tidak lagi lepas dari intervensi internasional, terutama menyangkut hak azasi manusia dan hak demokrasi warga Negara.
5.       Terjadinya praktek politik yang tidak sehat, seperti: politik uang, perilaku yang tidak santun dalam berdemokrasi, berbagai tindakan anarkis, represif, dan ketidak jujuran yang dilakukan politisi di lingkungan partai politik.
b.      Ekonomi.
1.       Kedaulatan Negara menjadi kabur karena lalu lintas uang, barang dan jasa tidak dapat dikendalikan otoritas Negara.
2.       Perkembangan ekonomi suatu tempat dapat mempengaruhi Negara lain, bahkan mempengaruhi ekonomi dunia.
3.       Dengan ekonomi dunia seperti tanpa batas.
4.       Menuntut reformasi system perekonomian, dengan tetap mempertimbangkan aspek social dan budaya, serta pembangunan antar daerah.
c.       Sosial.
1.       Internet dan saluran televise internasional tidak bisa dikontrol mutlak oleh Negara,
2.       Sehingga  gagasan asing dan budaya luar dapat berpengaruh pada setiap Negara yang lebih leluasa.
3.       Masih rendahnya kinerja penyelenggara negera / pemerintah dengan tanda-2:
4.       Rendahnya kesehatan tingkat masyarakat, rendahnya mutu pendidikan, semakin banyaknya penduduk miskin dan pengangguran, rendahnya pelayanan kepada masyarakat, semakin meluasnya penyakit social.
d.      Hukum.
1.       Negara wajib menjaga keadilan
2.       Menjamin daerah mampu mandiri dalam persaingan
3.       Mengarasi kemiskinan
4.       Desentralisasi adalah alternative desintegrasi, Karen system sentralistik menimbulkan kekecewaan dan ketidak adilan.  
5.       Rusaknya para kinerja penegak hukum, sehingga tidak mampu menegakkan supremasi hukum untuk melindungi masyarakat.
e.       Administrasi, dll.
1.       Revolusi teknologi bukan hanya menjadi kebutuhan satu bidang, tetapi lintas sektoral.
2.       Arus perubahan disrespon yang bersifat mengglobal.
3.       Administrasi penyelenggaraan pemerintahan good governance: efektif, efisien dan demokratis.
4.       Terjadi kompetisi  global, perlu upaya strategis dan realistis, penataan ulang.
5.       Pemerintah yang antisipatif (berorientasi ke depan).
6.       Pemerintah harus mempunyai fisi yang jelas dan tercermin dalam pembangunan.
7.       Dibituhkan Pemimpin Yang Visioner, dalam menuju Good Governance.
8.       Pemerintah diharapkan memiliki sumber daya yang dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan dengan organisasi yang ramping, bergerak lebih cepat, lebih efektif dan efisien, sebagai organisasi  jejaring.
9.       Pemerintah dituntuk mengadakan perubahan, meninggalkan paradigla lama, mengubah perilaku sumberdaya manusia, sehingga kinerja menjadi meningkat, dengan indikasi: Pelayanan cepat, lebih murah, lebih berkualitas, terbua, demokratis, akuntabel, responsip dan terhindar dari KKN.

2.       Peluang dan kesempatan
Selain ancaman tersebut di atas juga membuat peluang dan kesempatan:
1.       Modal sud ah mudah bergerak.
2.       Teknologi mudah diperoleh
3.       Tidak perlu menciptakan tersendiri, karena sudah terbuka luas, karena sudah tidak lagi terbatas pada politik dan administrasi.
4.       Bagi yang mampu memanfaatkan peluang, globalisasi membuka cakrawala luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5.       Banyak Negara yang tidak memiliki sumber daya alam apapun, dapat tumbuh cepat karena mampu memanfaatkan peluang globaliasi.
3.       Kata Kunci:
a.       Mampu membaca peluang
b.      Mampu bersaing untuk memanfaatkan peluang.
4.       Menurut Rondoneli, 2003, dalam Sedarmayanti,  2009, h.2. Daya saing ditentukan empat factor:
1.       Kinerja ekonomi: kondisi ekonomi domestic, perdagangan internasional, investasi, kebijakan pertumbuhan, dan stabilitas haraga (laju inflasi).
2.       Efisiensi pemerintah: keuangan publik, kebijakan fiscal, kerangka institusi, peraturan bidang ekonomi, dan pendidikan.
3.       Efisiensi dunia usaha: produktifitas, pasar kerja, dan praktek manajemen.
4.       Infrastruktur: nfrastruktur dsar (jalan, listrik, air bersih), infrastruktur teknologi, infrastruktur sains dan riset, kesehatan lingkungan, serta infr struktur social budaya/system nilai.
PERGESERAN PARADIGMA.
Mengapa pergeseran itu terjadi, pergeseran dilakukan untuk mengantisipasi dan memperlancar perubahan social, artinya, manakala masyarakat menghendaki perubahan, maka perlu melakukan reformasi system administrasi yang sedang berlaku.
Hal ini sesuai dengan pengertian administrasi sebagai lembaga kerjasama untuk mencapai tujuan yang  dikehendaki.
Jadi reformasi administrasi berhubungan dengan perubahan yang diinginkan masyarakat, untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat
Reformasi Administrasi dalam era pasca Perang Dunia II, dalam The New Public Administration (Nigro & Nigra, 1984, dalam Sedarmayanti,  2009 ) dihubungkan dengan prinsip keadilan sebagai tujuan administrasi publik, dengan focus: debirokratisasi, pengambilan keputusan demokrasi, desentralisasi, bantuan publik yang efektif dan kelahiran kemanusiaan). Sehingga tanggung jawab administrasi adalah tanggung jawab social, sehingga terjadi bukan hanya The ringht man on the right place, tetapi juga kemampuan bersaing dalam mengikuti perkembangan sehingga mempunyai keunggulan yang kompetitif  atau The right man on the right place to follow the continuing changes.
Sehingga administrasi sebagai seni berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat untuk kesejahteraan bersama melalui perubahan perilaku.
Dan administrasi sebagai ilmu, berkembang dalam upaya pemikiran, pemecahan masalah dengan pendekatan inter maupun muli disipliner, meliputi: administrasi pembangunan, sosiologi administrasi, ekologi administrasi, teknologi administrasi, etika administrasi, dll.
Paradigma yang menggambarkan adanya perkembangan administrasi (perubahan / perkembangan tujuan, teori  dan metodologi) dengan memusatkan pengamatan pada focus dan lokus, menurut Nicholas Henry, antara lain:
1.       Dikotomi antara politik dan administrasi (1900-1927)
2.       Prinsip-2 administrasi (1927-1950)
3.       Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1956)
4.       Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)
5.       Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970 - ?
G. Frederickson (1976),  focus paradigm ilmu pengetahuan administrasi negara, meliputi:
1. Birokrasi klasik
a. Fokus pengamatan pada struktur (desain) organisasi dan fungsi atau prinsip manajemen,
b. Lokusnya berbagai jenis organisasi pemerintahan maupun bisnis.
2. Birokrasi Neo Klasik.
a.  Fokusnya adalah proses pengambilan keputusan dengan perhatian khusus penerapan ilmu perilaku
b.  Lokus, keputusan yang dihasilkan oleh birokrasi pemerintahan.
3. Kelembagaan.
                 Fakus, pada pemahaman perilaku birokrasi yang dipandang sebagai organisasi yang kompleks dengan memperhatikan pada efektif, efisien dan produktivitas.          
4. Hubungan kemanusiaan.
5. Pilihan publik.
6. Administrasi Negara Baru.

Bacaan:
Sedarmayanti,  Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan, Rifika Aditama, 2009,


 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar