Bahan Kuliah Etika dan Filsafat Adm. Negara
Sugeng Rusmiwari
081 334 995 112
PENGARUH LINGKUNGAN STRATEJIK
TERHADAP
PERKEMBANGAN ADMINISTRASI NEGARA (PUBLIK)
1.
Globalisasi dan Revolusi Teknologi
Telah merubah wajah dunia, dan menyebabkan
pemikiran ulang paradigm bidang:
a.
Politik.
1.
Negara sudah tidak lagi memiliki peran mutlak
seperti sebelumnya.
2.
Negara tidak lagi menuntut kedaulatan sepenuhnya
seperti waktu lalu.
3.
Tapal batas Negara menjadi kabur karena
teknologi informasi.
4.
Negara tidak lagi lepas dari intervensi
internasional, terutama menyangkut hak azasi manusia dan hak demokrasi warga
Negara.
5.
Terjadinya praktek politik yang tidak sehat,
seperti: politik uang, perilaku yang tidak santun dalam berdemokrasi, berbagai
tindakan anarkis, represif, dan ketidak jujuran yang dilakukan politisi di
lingkungan partai politik.
b.
Ekonomi.
1.
Kedaulatan Negara menjadi kabur karena lalu
lintas uang, barang dan jasa tidak dapat dikendalikan otoritas Negara.
2.
Perkembangan ekonomi suatu tempat dapat
mempengaruhi Negara lain, bahkan mempengaruhi ekonomi dunia.
3.
Dengan ekonomi dunia seperti tanpa batas.
4.
Menuntut reformasi system perekonomian, dengan
tetap mempertimbangkan aspek social dan budaya, serta pembangunan antar daerah.
c.
Sosial.
1.
Internet dan saluran televise internasional
tidak bisa dikontrol mutlak oleh Negara,
2.
Sehingga
gagasan asing dan budaya luar dapat berpengaruh pada setiap Negara yang
lebih leluasa.
3.
Masih rendahnya kinerja penyelenggara negera /
pemerintah dengan tanda-2:
4.
Rendahnya kesehatan tingkat masyarakat,
rendahnya mutu pendidikan, semakin banyaknya penduduk miskin dan pengangguran,
rendahnya pelayanan kepada masyarakat, semakin meluasnya penyakit social.
d.
Hukum.
1.
Negara wajib menjaga keadilan
2.
Menjamin daerah mampu mandiri dalam persaingan
3.
Mengarasi kemiskinan
4.
Desentralisasi adalah alternative desintegrasi,
Karen system sentralistik menimbulkan kekecewaan dan ketidak adilan.
5.
Rusaknya para kinerja penegak hukum, sehingga
tidak mampu menegakkan supremasi hukum untuk melindungi masyarakat.
e.
Administrasi, dll.
1.
Revolusi teknologi bukan hanya menjadi kebutuhan
satu bidang, tetapi lintas sektoral.
2.
Arus perubahan disrespon yang bersifat
mengglobal.
3.
Administrasi penyelenggaraan pemerintahan good
governance: efektif, efisien dan demokratis.
4.
Terjadi kompetisi global, perlu upaya strategis dan realistis,
penataan ulang.
5.
Pemerintah yang antisipatif (berorientasi ke
depan).
6.
Pemerintah harus mempunyai fisi yang jelas dan
tercermin dalam pembangunan.
7.
Dibituhkan Pemimpin Yang Visioner, dalam menuju
Good Governance.
8.
Pemerintah diharapkan memiliki sumber daya yang
dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan dengan organisasi yang ramping,
bergerak lebih cepat, lebih efektif dan efisien, sebagai organisasi jejaring.
9.
Pemerintah dituntuk mengadakan perubahan,
meninggalkan paradigla lama, mengubah perilaku sumberdaya manusia, sehingga
kinerja menjadi meningkat, dengan indikasi: Pelayanan cepat, lebih murah, lebih
berkualitas, terbua, demokratis, akuntabel, responsip dan terhindar dari KKN.
2.
Peluang dan kesempatan
Selain ancaman tersebut di atas juga
membuat peluang dan kesempatan:
1.
Modal sud ah mudah bergerak.
2.
Teknologi mudah diperoleh
3.
Tidak perlu menciptakan tersendiri, karena sudah
terbuka luas, karena sudah tidak lagi terbatas pada politik dan administrasi.
4.
Bagi yang mampu memanfaatkan peluang,
globalisasi membuka cakrawala luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5.
Banyak Negara yang tidak memiliki sumber daya
alam apapun, dapat tumbuh cepat karena mampu memanfaatkan peluang globaliasi.
3.
Kata Kunci:
a.
Mampu membaca peluang
b.
Mampu bersaing untuk memanfaatkan peluang.
4.
Menurut Rondoneli, 2003, dalam
Sedarmayanti, 2009, h.2. Daya saing
ditentukan empat factor:
1.
Kinerja ekonomi: kondisi ekonomi domestic,
perdagangan internasional, investasi, kebijakan pertumbuhan, dan stabilitas
haraga (laju inflasi).
2.
Efisiensi pemerintah: keuangan publik, kebijakan
fiscal, kerangka institusi, peraturan bidang ekonomi, dan pendidikan.
3.
Efisiensi dunia usaha: produktifitas, pasar kerja,
dan praktek manajemen.
4.
Infrastruktur: nfrastruktur dsar (jalan,
listrik, air bersih), infrastruktur teknologi, infrastruktur sains dan riset,
kesehatan lingkungan, serta infr struktur social budaya/system nilai.
PERGESERAN PARADIGMA.
Mengapa pergeseran itu terjadi, pergeseran dilakukan untuk
mengantisipasi dan memperlancar perubahan social, artinya, manakala masyarakat
menghendaki perubahan, maka perlu melakukan reformasi system administrasi yang
sedang berlaku.
Hal ini sesuai dengan pengertian administrasi sebagai
lembaga kerjasama untuk mencapai tujuan yang
dikehendaki.
Jadi reformasi administrasi berhubungan dengan perubahan
yang diinginkan masyarakat, untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan
tuntutan masyarakat
Reformasi Administrasi dalam era pasca Perang Dunia II,
dalam The New Public Administration (Nigro & Nigra, 1984, dalam
Sedarmayanti, 2009 ) dihubungkan dengan
prinsip keadilan sebagai tujuan administrasi publik, dengan focus:
debirokratisasi, pengambilan keputusan demokrasi, desentralisasi, bantuan
publik yang efektif dan kelahiran kemanusiaan). Sehingga tanggung jawab
administrasi adalah tanggung jawab social, sehingga terjadi bukan hanya The
ringht man on the right place, tetapi juga kemampuan bersaing dalam mengikuti
perkembangan sehingga mempunyai keunggulan yang kompetitif atau The right man on the right place to
follow the continuing changes.
Sehingga administrasi sebagai seni berkembang sesuai dengan
kebutuhan dan tuntutan masyarakat untuk kesejahteraan bersama melalui perubahan
perilaku.
Dan administrasi sebagai ilmu, berkembang dalam upaya
pemikiran, pemecahan masalah dengan pendekatan inter maupun muli disipliner,
meliputi: administrasi pembangunan, sosiologi administrasi, ekologi
administrasi, teknologi administrasi, etika administrasi, dll.
Paradigma yang menggambarkan adanya perkembangan
administrasi (perubahan / perkembangan tujuan, teori dan metodologi) dengan memusatkan pengamatan
pada focus dan lokus, menurut Nicholas Henry, antara lain:
1.
Dikotomi antara politik dan administrasi
(1900-1927)
2.
Prinsip-2 administrasi (1927-1950)
3.
Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik
(1950-1956)
4.
Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi
(1956-1970)
5.
Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara
(1970 - ?
G. Frederickson (1976),
focus paradigm ilmu pengetahuan administrasi negara, meliputi:
1. Birokrasi klasik
a. Fokus pengamatan pada struktur
(desain) organisasi dan fungsi atau prinsip manajemen,
b. Lokusnya berbagai jenis
organisasi pemerintahan maupun bisnis.
2. Birokrasi Neo Klasik.
a. Fokusnya adalah proses pengambilan keputusan
dengan perhatian khusus penerapan ilmu perilaku
b. Lokus, keputusan yang dihasilkan oleh
birokrasi pemerintahan.
3. Kelembagaan.
Fakus, pada pemahaman perilaku birokrasi
yang dipandang sebagai organisasi yang kompleks dengan memperhatikan pada
efektif, efisien dan produktivitas.
4. Hubungan kemanusiaan.
5. Pilihan publik.
6. Administrasi Negara Baru.
Bacaan:
Sedarmayanti,
Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan
Masa Depan, Rifika Aditama, 2009,
0 komentar:
Posting Komentar