Materi Kuliah Etika
dan Filsafat Administrasi, Birokrasi.
Sugeng Rusmiwari
081 334 995 112
Renungan:
- Janganlah takut karena engkaulah yang paling unggul (QS. Thaha, 68).
- Kegagalan adalah peluang untuk memulai lagi, dengan lebih cerdik (Henry Ford, dalam John C. Maxwell, Kepemimpinan 101, Mitra Media, 2002, h.44).
BIROKRASI
Sistem Pemerintahan Indonesia = Republik = Presiden =
Dibantu Menteri = Memimpin Biro = Birokrasi
Persepsi masyarakat ttg Birokrasi Menyesatkan =
Urusan yang menjengkelkan,
formulir-2, kantor-2, aturan yang ketat, sekat-sekat formalitas.
Citra Birokrasi terlanjur buruk.
Epistimologis = Birokrasi = Yunani = Bureau = Meja Tulis /
Tempat Bekerjanya Para Pejabat.
Nama lain = Perancis (Bureaucratie, Jerman (Burokratie),
Inggris (Bureaucracy), Italia (Burokrazia).
Birokrasi =
- Sarana bagi pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- Tipe suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-2 administratif yang besar dengan cara mengkoordinasi secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang.
- Keputusan-2 pemerintah dapat sistematis melalui aparat Negara.
- Tanggap, Sistematis dan Efisien.
- Ciri-2 Pokok:
a.
Melaksanakan kegiatan secara regular yang dibutuhkan
untuk mencapai tujuan org.
b.
Didistribusikan melalui cara ttt.
c.
Pembagian tugas secara tegas.
d.
Memungkinkan mempekerjakan hanya ahli-2 tertentu yang
sesuai dengan spesialisasinya.
e.
Bertanggung jawab atas pekerjaan masing-2 secara
efektif.
f.
Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hirarkis: unit
yang lebih rendah dibawah pengawasan dan pembinaan yang lebih tinggi.
g.
Pejabat yang berada di bawahanya dipercaya atasannya
guna bertanggung jawab atas pekerjaanya sendiri.
h.
Untuk itu ia diberi hak untuk mengatur, memerintah, dan
bawahannya bertanggung jawab untuk mematuhinya, ttp ingat itu hanya berlaku
untuk tugas-2 kedinasan.
i.
Pelaksanaan tugas diatur dengan peraturan system yang
abstrak dan konsisten.
j.
System pedoman dirancang untuk menjamin pekerjaan yang
heterogen agar dapat berjalan efektif dan efisien serta rasional.
k.
Pejabat dalam melaksanakan tugas dengan semangat Sine
Ira Et Studio (formal dan tidak bersifat pribadi), tanpa perasaan dendam,
nafsu, suka dan tidak suka.
l.
Pekerjaan dalam birokrasi didasarkan pada kualifikasi
teknis dan dilindungi dari pemecatan oleh sepihak.
m.
Jenjang pekerjaan menganut system karier, diikuti
kenaikan pangkat dan prestasi kerja.
n.
Mengatasi masalah social dan individu.
o.
Disiplin yang tinggi.
p.
Digunakan sebagai alat pembaharu.
q.
Alat penunjang utama adminitrasi modern.
Isu-2 Birokrasi
Publik:
Birokrasi Publik
n penyelenggaraan Negara
n bertugas menerjemahkan
berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik,
dan
n berfungsi melakukan pengelolaan
atas pelaksanaan
berbagai kebijakan
tersebut secara operasional
n mewujudkan pemerintahan yang bersih
dan bebas
KKN (clean government) dalam keseluruan skenario
perwujudan
kepemerintahan yang baik (good
governce)
n Reformasi, 1997; perubahan
signifikan ; segala riak-riaknya
Perubahan Sentralistis
; Berotonomi Semangat - Euforia:
demokratisasi, partisipasi, inovasi,
public service, kapabilitas, akuntabilitas, Visi, Misi, dst, yang sudah
diujicobakan dan hasilnya “stumble and
fall / tersandung dan jatuh” “trial and error”
Dari bahasa Inggris –
Publik, berarti: Umum; Masyarakat; Negara;
- Bhs. Indonesia, PRAJA/ PAMONG PRAJA (Pelayan -Melayani Rakyat) dengan kekuasaannya berujah
menjadi RAJA;
Kecenderungan birokratisasi ….
pertanda malapetaka dan bencana baru
yang menakutkan (Blau & Mayer, 2000:3)
- Ketidak berdayaan adm. negara melalui
birokrasinya dalam menghadapai masalah sos, ek, pol, dst… yang disebut dengan
“krisis identitas, dll / syndrome”
P.N.S. : “brengsek, tidak becus, profesionalisme rendah, tidak
bermotivasi, hobi KKN dsb” korbannya Pelayanan Publik (Suara Pembaharuan,
2005)
UU, no 22, 2001, Pemerintah
Daerah MEMOTONG hambatan birokratis, pelayanan public yg tdk baik.
Kesadaran politik di masa awal kemerdekaan yang memandang birokrasi sebagai alat pemersatu bangsa yang sangat ampuh, rupanya dipakai pula pada masa tersebut.
Politik floating-mass
(masa mengambang) men-jadikan birokrasi dapat menjangkau ke seluruh wilayah
pelosok desa-desa di tanah air kita ini.
Hal ini merupakan potensi kemenangan yang diraih Golkar
untuk menguasai birokrasi, apalagi birokrat diperbolehkan untuk menggunakan hak
pilihnya (men-jadi peserta pemilu) yang pilihannya tidak ada lain kecuali harus
memilih Golkar sehingga dengan demikian birokrasi identik dengan Golkar.Dengan menggunakan model 3 jalur yang dikenal dengan jalur ABG (ABRI, Birokrasi dan keluarga Golkar)
Situasi
problematik birokrasi saat ini semakin parah. Moral hazzard dan inkompetensi di mana-mana.
= Mereka juga
menjadi alat kekuasaan. Prof. Dr. Eko Prasojo
="Dilema Praktisi Birokrat Putih Menghadapi Jaringan KKN" semakin bertambah.
Kalau dulu
dilakukan oleh mayoritas tunggal Golkar, tetapi sekarang oleh banyak
parpol," papar Eko. Budaya kekuasaan dan kooptasi, dinilai Eko menjadikan
birokrasi tidak bisa netral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Birokrasi saat
ini dibelit budaya kekuasaan, lebih mencerminkan sebagai alat kekuasaaan
daripada pelayanan.
Ini tumbuh dan
berkembang seiring dengan sejarah bangsa Indonesia juga. Tak lepas dari
penjajahan dan rezim yang berkuasa.
Sejak
diberlakukannya otonomi daerah, dengan kooptasi birokrasi oleh parpol.
"Saat ini kooptasi birokrasi oleh parpol menjadi lebih besar lagi, akibat
jumlah parpol
disebabkan oleh
proses rekrutmen yang akal-akalan, tidak profesional, tidak independen, tidak
berdasarkan job analysis, sehingga yag diperoleh adalah PNS yang tidak
kompeten dan PNS hasil menyogok. "Mereka ini sebenarnya menjadi beban
dalam birokrasi.
Ini menyebabkan
bahwa dari 3,6 juta PNS kita saat ini tidak jelas benar apa sebenarnya job
analysis, job requirement, dan apa sebenarnya yang harus mereka
kerjakan,"
Kasus korupsi
sudah sangat melembaga dan rapi dalam birokrasi.
Kecurangan-kecurangan
dan penipuan secara terlembaga sama-sama diakui, lalu dijadikan standar baku,
sehingga sangat sulit membuktikan bahwa telah terjadi satu kecurangan massal di
dalam birokrasi.
Orang sama-sama
menerima ini sebagai hal biasa dan tanpa malu-malu lagi," beber Eko. Ia
menyodorkan contoh, antara lai beberapa hari lalu BPK menyebutkan ada 1.000
rekening berbagai departemen yang tidak dilaporkan kepada kas negara.
"Kita bayangkan berapa uang negara yang hilang akibat tidak
dilaporkan,"
Bacaan:
- Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- John C. Maxwell, Kepemimpinan 101, Mitra Media, 2002
0 komentar:
Posting Komentar