Senin, 07 November 2011

Bahan Kuliah Birokrasi

Materi Kuliah Etika dan Filsafat Administrasi, Birokrasi.

Sugeng Rusmiwari
081 334 995 112

Renungan:
  1. Janganlah takut karena engkaulah yang paling unggul (QS. Thaha, 68).
  2. Kegagalan adalah peluang untuk memulai lagi, dengan lebih cerdik (Henry Ford, dalam John C. Maxwell, Kepemimpinan 101, Mitra Media, 2002, h.44).

BIROKRASI
Sistem Pemerintahan Indonesia = Republik = Presiden = Dibantu Menteri = Memimpin Biro = Birokrasi
Persepsi masyarakat ttg Birokrasi Menyesatkan =
Urusan yang menjengkelkan, formulir-2, kantor-2, aturan yang ketat, sekat-sekat formalitas.
Citra Birokrasi terlanjur buruk.

Epistimologis = Birokrasi = Yunani = Bureau = Meja Tulis / Tempat Bekerjanya Para Pejabat.
Nama lain = Perancis (Bureaucratie, Jerman (Burokratie), Inggris (Bureaucracy), Italia (Burokrazia).

Birokrasi =
  1. Sarana bagi pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat.
  2. Tipe suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-2 administratif yang besar dengan cara mengkoordinasi secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang.
  3. Keputusan-2 pemerintah dapat sistematis melalui aparat Negara.
  4. Tanggap, Sistematis dan Efisien.
  5. Ciri-2 Pokok:
a.       Melaksanakan kegiatan secara regular yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan org.
b.      Didistribusikan melalui cara ttt.
c.       Pembagian tugas secara tegas.
d.      Memungkinkan mempekerjakan hanya ahli-2 tertentu yang sesuai dengan spesialisasinya.
e.       Bertanggung jawab atas pekerjaan masing-2 secara efektif.
f.       Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hirarkis: unit yang lebih rendah dibawah pengawasan dan pembinaan yang lebih tinggi.
g.      Pejabat yang berada di bawahanya dipercaya atasannya guna bertanggung jawab atas pekerjaanya sendiri.
h.      Untuk itu ia diberi hak untuk mengatur, memerintah, dan bawahannya bertanggung jawab untuk mematuhinya, ttp ingat itu hanya berlaku untuk tugas-2 kedinasan.
i.        Pelaksanaan tugas diatur dengan peraturan system yang abstrak dan konsisten.
j.        System pedoman dirancang untuk menjamin pekerjaan yang heterogen agar dapat berjalan efektif dan efisien serta rasional.
k.      Pejabat dalam melaksanakan tugas dengan semangat Sine Ira Et Studio (formal dan tidak bersifat pribadi), tanpa perasaan dendam, nafsu, suka dan tidak suka.
l.        Pekerjaan dalam birokrasi didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi dari pemecatan oleh sepihak.
m.    Jenjang pekerjaan menganut system karier, diikuti kenaikan pangkat dan prestasi kerja.
n.      Mengatasi masalah social dan individu.
o.      Disiplin yang tinggi.
p.      Digunakan sebagai alat pembaharu.
q.      Alat penunjang utama adminitrasi modern.


Isu-2 Birokrasi Publik:

Birokrasi Publik
n penyelenggaraan Negara

n bertugas menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik, dan  

n berfungsi  melakukan  pengelolaan  atas  pelaksanaan  berbagai  kebijakan tersebut  secara  operasional

n mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas  KKN  (clean  government) dalam   keseluruan   skenario   perwujudan   kepemerintahan   yang   baik   (good governce)

n Reformasi, 1997;  perubahan  signifikan ; segala riak-riaknya   Perubahan Sentralistis ;   Berotonomi Semangat - Euforia:
    demokratisasi, partisipasi, inovasi,   public service, kapabilitas, akuntabilitas, Visi, Misi, dst, yang sudah diujicobakan dan hasilnya  “stumble and fall / tersandung dan jatuh” “trial and error”

Dari bahasa Inggris – Publik, berarti: Umum; Masyarakat; Negara;
-   Bhs. Indonesia, PRAJA/ PAMONG PRAJA (Pelayan -Melayani Rakyat) dengan kekuasaannya berujah menjadi RAJA;

Kecenderungan   birokratisasi …. pertanda  malapetaka dan bencana baru yang menakutkan (Blau & Mayer, 2000:3)
-   Ketidak berdayaan adm. negara melalui birokrasinya dalam menghadapai masalah sos, ek, pol, dst… yang disebut dengan “krisis identitas, dll / syndrome”

P.N.S. : “brengsek, tidak becus, profesionalisme rendah, tidak bermotivasi, hobi KKN dsb” korbannya Pelayanan Publik (Suara Pembaharuan, 2005)

UU, no 22, 2001, Pemerintah Daerah MEMOTONG hambatan birokratis, pelayanan public yg tdk baik.

Salah satu faktor yang menentukan kemenangan Golkar pada enam kali pemilu (sampai 1997) adalah karena peranan birokarsi yang cukup kuat.
Kesadaran politik di masa awal kemerdekaan yang memandang birokrasi sebagai alat pemersatu bangsa yang sangat ampuh, rupanya dipakai pula pada masa tersebut.
Politik floating-mass (masa mengambang) men-jadikan birokrasi dapat menjangkau ke seluruh wilayah pelosok desa-desa di tanah air kita ini.
Hal ini merupakan potensi kemenangan yang diraih Golkar untuk menguasai birokrasi, apalagi birokrat diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya (men-jadi peserta pemilu) yang pilihannya tidak ada lain kecuali harus memilih Golkar sehingga dengan demikian birokrasi identik dengan Golkar.
Dengan menggunakan model 3 jalur yang dikenal dengan jalur ABG (ABRI, Birokrasi dan keluarga Golkar)
Situasi problematik birokrasi saat ini semakin parah. Moral hazzard dan inkompetensi di mana-mana.
= Mereka juga menjadi alat kekuasaan. Prof. Dr. Eko Prasojo  ="Dilema Praktisi Birokrat Putih Menghadapi Jaringan KKN" semakin bertambah.

Kalau dulu dilakukan oleh mayoritas tunggal Golkar, tetapi sekarang oleh banyak parpol," papar Eko. Budaya kekuasaan dan kooptasi, dinilai Eko menjadikan birokrasi tidak bisa netral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Birokrasi saat ini dibelit budaya kekuasaan, lebih mencerminkan sebagai alat kekuasaaan daripada pelayanan.

Ini tumbuh dan berkembang seiring dengan sejarah bangsa Indonesia juga. Tak lepas dari penjajahan dan rezim yang berkuasa.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, dengan kooptasi birokrasi oleh parpol. "Saat ini kooptasi birokrasi oleh parpol menjadi lebih besar lagi, akibat jumlah parpol

disebabkan oleh proses rekrutmen yang akal-akalan, tidak profesional, tidak independen, tidak berdasarkan job analysis, sehingga yag diperoleh adalah PNS yang tidak kompeten dan PNS hasil menyogok. "Mereka ini sebenarnya menjadi beban dalam birokrasi.

Ini menyebabkan bahwa dari 3,6 juta PNS kita saat ini tidak jelas benar apa sebenarnya job analysis, job requirement, dan apa sebenarnya yang harus mereka kerjakan,"

Kasus korupsi sudah sangat melembaga dan rapi dalam birokrasi.

Kecurangan-kecurangan dan penipuan secara terlembaga sama-sama diakui, lalu dijadikan standar baku, sehingga sangat sulit membuktikan bahwa telah terjadi satu kecurangan massal di dalam birokrasi.

Orang sama-sama menerima ini sebagai hal biasa dan tanpa malu-malu lagi," beber Eko. Ia menyodorkan contoh, antara lai beberapa hari lalu BPK menyebutkan ada 1.000 rekening berbagai departemen yang tidak dilaporkan kepada kas negara. "Kita bayangkan berapa uang negara yang hilang akibat tidak dilaporkan,"

Bacaan:
  1. Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
  2. John C. Maxwell, Kepemimpinan 101, Mitra Media, 2002











Tidak ada komentar:

Poskan Komentar