Minggu, 08 April 2012

Materi 9 PIP, Aspek dan Karaktertik Pemerintahan






Materi   9

Dari aspek pemerintahan,
Good Governance dapat dilihat melalui aspek:
a.       Hukum/kebijakan, ditujukan pada perlindungan kebebasan social, politik dan ekonomi.
b.      Kompetensi administrasi dan tranparansi.
Kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administrative, keterbukaan informasi.
c.       Desentralisasi
Deentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen.
d.      Penciptaan pasar yang kompetitif.
Penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, dergulasi, dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro ekonomi.
Sumber:
Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Mandar Maju, Bandung, 2004. H. 281.

UNDP, 1997, lima karakteristik Kepemerintahan Yang Baik:
1.       Interaksi.
Melibatkan tiga mitra besar:
a.       Pemerintah.
b.      Sektor swasta.
c.       Masyarakat  madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial dan politik.
2.       Komunikasi.
Terdiri dari system jaringan dalam proses pengelolaan dan kontribusi terhadap kualitas hasil.
3.       Proses penguatan sendiri.
System pengelolaan mandiri adalah kunci keberadaan dan kelangsungan keteraturan dari berbagai  situasi kekacauan yang disebabkan dinamika dan perubahan lingkungan, member kontribusi  terhadap partisipasi dan menggalakkan kemadirian masyarakat, dan memberikan kesempatan untuk kreativitas dan stabilitas berbagai aspek kepemerintahan yang baik.
4.       Dinamis.
Keseimbangan berbagai unsure kekuatan kompleks yang menghasilkan persatuan, harmoni, dan kerjasama untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, harmoni, dan kerjasama untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, kedamaian dan keadilan, dan kesempatan merata untuk semua sektor  dalam masyarakat madani.
5.       Saling ketergantungan yang dinamis.
Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintahan, kekuatan pasar dan masyarakat madani.
Sumber:
Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Mandar Maju, Bandung, 2004. H. 282.



0 komentar:

Posting Komentar